Kelompok Abu Sayyaf Sudah Dikepung
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi informasi mengenai perkembangan nasib 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Saat ini militer Filipina sudah mengepung kelompok itu.
Perusahaan siap bayar tebusan untuk bebaskan 10 WNI
JAKARTA, NusaBali
"Iya lokasinya sudah dikepung oleh militer Filipina," jelas Ryamizard usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/4) dilansir detik.
Kabarnya kelompok itu terus bergerak dari Pulau Sulu menuju kawasan Patiku. Mereka bergerak setiap malam melalui jalur tradisional menghindari pemeriksaan. Ryamizard juga memberi kabar, hingga kini pemerintah Filipina tidak mengizinkan tentara Indonesia masuk.
"Operasi militer di tangan Filipina, kami tidak boleh masuk," tegas dia.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, PT Patria Maritime Lines siap membayar tebusan kepada kelompok sipil bersenjata Filipina, Abu Sayyaf.
Perusahaan yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat, itu merupakan tempat kerja sepuluh warga negara Indonesia yang saat ini disandera Abu Sayyaf.
"Komunikasi mereka (antara PT Patria Maritime dan Abu Sayyaf) baik. Perusahaan siap membayar," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/4) dilansir tempo.
Luhut menuturkan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah opsi pembebasan para sandera. Namun, ia menolak berbicara detail terkait opsi-opsi tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Abu Sayyaf disebut meminta tebusan sebesar Rp15 miliar untuk sepuluh warga negara Indonesia yang mereka sandera. Lebih dari itu, Luhut berkata, Indonesia menerima keputusan pemerintah Filipina untuk tidak mengizinkan pasukan Tentara Nasional Indonesia menjalankan operasi pembebasan di wilayah mereka.
Meski demikian, kata Luhut, TNI kemungkinan besar akan mengirim beberapa perwira untuk mendukung operasi militer yang digalang angkatan bersenjata Filipina.
Rapat untuk membahas upaya penyelamatan sepuluh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina itu dihadiri Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Didit Herdiawan, yang datang menggantikan Panglima TNI, serta perwakilan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang tiba sekitar pukul 14.00 dengan mobil dinas bernomor polisi RI-22, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Ada juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang tiba belakangan.
Baru sekitar pukul 14.40, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso tiba untuk menghadiri rapat itu. Terkait dengan sepuluh WNI yang disandera, Retno sudah melapor pada Presiden Joko Widodo. "Saya melaporkan upaya pembebasan sepuluh ABK kita dan hasil kunjungan ke Manila kepada Presiden," kata Retno di kompleks Istana, Jakarta Pusat, Senin (4/4).
Retno tak merinci isi laporan upaya pembebasan sandera kepada Presiden Jokowi. Ia menuturkan pemerintah Indonesia masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan sandera.
Menurut Retno, prioritas utama Indonesia dan Filipina adalah keselamatan warga Indonesia yang disandera. "Keselamatan ABK menjadi acuan utama dari semua opsi yang masih terbuka ini," ucapnya. 7
Komentar