Dewan Tidak Rela

SINGARAJA, NusaBali
Anggota DPRD Buleleng mulai angkat bicara soal rencana pemangkasan jatah hibah bansos untuk kepentingan pembangunan Pasar Banyuasri. Dalam rapat pimpinan dan ketua-ketua fraksi, ditegaskan jatah hibah bansos anggota Dewan tidak bisa diutak-atik lagi.

Rapat dilaksanakan Senin (3/9) siang, dipimpin Ketua Dewan, Gede Supriatna, dihadiri Ketua Fraksi PDIP, Ni Kadek Turkini; Ketua Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi; bersama anggota Putu Tirta Adnyana, Ketua Fraksi NasDem, Made Putri Nareni bersama anggota Ni Ketut Windrawati,  anggota Fraksi Demokrat, Mangku Made Ariawan dan Dewa Putu Tjakra serta anggota Fraksi Hanura Wayan Artha.

Usai rapat, Ketua Fraksi Golkar, Wandira Adi selaku juru bicara mengungkapkan, jika ada pemangkasan jatah hibah bansos milik anggota dewan, itu berarti melanggar kesepakatan. Karena jatah hibah bansos anggota dewan masing-masing sebesar Rp 1 miliar, sudah berdasar kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RAPBD tahun 2019.

Dalam pembahasan KUA dan PPAS itu pun, lembaga Dewan sudah menyepakati dana pembangunan Pasar Banyuasri sebesar Rp 46 miliar. “Artinya, kita dalam pembahasan dengan tim anggaran eksekutif, sepakat dengan KUA dan PPAS itu. Di situ jelas disebutkan untuk total dana hibah bansos besarannya sekitar Rp 75 miliar, dan memang sebagian besar (sebesar Rp 45 miliar,red) difasilitasi oleh anggota dewan. Dan dana pembangunan Pasar Banyuasri, kita juga sepakati sebesar Rp 46 miliar,” ungkap politisi asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng ini.

Masih kata Wandira Adi, karena ada kesepakatan itu kemudian masing-masing anggota telah mensosialisasikan kepada masing-masing kelompok masyarakat. Di samping itu, dokumen (proposal,red) usulan dari kelompok masyarakat untuk bantuan hibah bansos di tahun 2019, sudah diminta masuk paling lambat September 2018. "Keputusan bersama tadi dengan pimpinan dan masing-masing ketua fraksi, sebenarnya kami sangat keberatan, kalau jatah hibah bansos itu dikurangi. Dalam rapat tadi, kami tetap berkomitmen jatah hibah bansos untuk tahun 2019, tetap berpegang pada KUA dan PPAS yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan tim anggaran eksekutif,” tegas Wandira Adi.

Hal senada juga disampaikan Wayan Arta. Politisi asal Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar ini menegaskan, pihaknya keberatan karena kelompok masyarakat yang mengajukan usulan proposal sudah dijanjikan diakomodir di tahun 2019, melalui jatah hibah bansos tersebut.

“Ini sangat berat, kecuali kami belum mensosialisaikan, dan menerima usulan permohonan bantuan hibah bansos dari kelompok masyarakat. Apalagi, dokumen proposal kelompok masyarakat sudah kami fasilitasi dan kami ajukan ke eksekutif. Kalau ini sampai batal, jelas kami dibilang mogbog (bohong,red),” terangnya.

Sementara Ketua Dewan, Gede Supriatna meminta agar rencana pembangunan Pasar Banyuasri, tidak dikaitkan dengan jatah hibah bansos anggota Dewan. Masalahnya, jatah hibah bansos itu juga untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan anggota dewan. “Dulu membangun Rumah Sakit dan menuntaskan perbaikan jalan kita support, dan bisa terwujud. Artinya, sekarang kan tidak ada lagi dana yang cukup besar untuk perbaikan jalan. Nah, kenapa kalau membangun Pasar Banyuasri, mesti harus mengurangi jatah dana hibah bansos tersebut,” ujarnya.

Meski keberatan, lembaga dewan masih tetap menunggu penjelasan lebih rinci terkait dengan rencana pemangkasan jatah hibah bansos tersebut. Bahkan, lembaga dewan juga ingin mengetahui desain dari pembangunan Pasar Banyuasri tersebut.

Sebelumnya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dalam pelantikan Direksi PD Pasar mengungkapkan, rencana pengurangan jatah hibah bansos bagi anggota Dewan. Hasil pengurangan itu, akan dipakai untuk membiayai pembangunan Pasar Banyuasri yang dibangun semi modern dengan tiga lantai. Sejauh ini, pembangunan Pasar Banyuasri, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 188 miliar. Bupati pun akan membicarakan pengurangan tersebut dengan anggota dewan. “Revitalisasi Pasar Banyuasri saya putuskan dibangun dalam dua tahun. Saya sudah bicara dengan Bupati Badung secara informal, katanya bersedia memberikan dana sebesar Rp 25 miliar. Nah, sisanya saya akan coba bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa jatah dana hibah bansosnya dikurangi setengahnya. Nanti saya akan bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa dibantu mewujudkan Pasar Banyuasri,” kata Bupati dihadapan Direksi PD Pasar dan para undangan. *k19