Paket Aman Merasa Tak Perlu Tim Transisi
Pasangan Made Agus Mahayastra-AA Gde Mayun (Paket Aman) selaku Bupati-Wakil Bupati Gianyar 2018-2023 terpilih hasil Pilkada Gianyar 2018, tidak ada membentuk pemerintahan transisi.
Canangkan Mutasi Pejabat Maret 2019
GIANYAR, NusaBali
Pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih yang diusung PDIP-Hanura ini pun merasa tidak perlu membentuk Tim Transisi, karena Agus Mahayastra boleh dikata semi incumbent. Agus Mahayastra mengatakan, pasca Paket Aman ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar. Koordinasi tersebut, antara lain, menyangkut materi penyusunan APDB Perubahan 2018. Koordinasi ini untuk mensinkronkan kebutuhan masyarakat dengan APBD.
Koordinasi ini dimungkinkan, karena Mahayastra merupakan semi incumbent. Maklum, politisi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Gianyar 2013-2018, mendampingi Bupati AA Gde Agung Bharata.
“Jadi, kami tak perlu ada tim transisi itu. Karena saya kenal semua pejabat di masing-masing OPD Pemkab Gianyar hingga tingkat kepala bidang. Saya kan semi incumbent, maka tak perlu ada istilah pemerintahan transisi seperti di Kantor Gubernur Bali,” jelas Mahayastra saat dikonfirmasi NusaBali di Gianyar, Kamis (5/9).
Mahayastra mengatakan, meski tak ada tim transisi, namun koordinasi dirinya dengan lembaga eksekutif di Gianyar berjalan efektif. Koordinasi dengan jajaran OPD itu terutama menyangkut kebutuhan urgen di masyarakat.
Ketua DPC PDIP Gianyar ini menambahkan, beberapa hal yang dikoordinasikan kepada pimpinan OPD lingkup Pemkab Gianyar, antara lain, menyangkut pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD Sanjiwani Gianyar, hingga bansos/hibah untuk pembangaun wantilan bagi karma banjar dan desa pakraman.
Guna memastikan prioritas pembangunan fisik ke depan, terutama di lingkungan Kantor Bupati Gianyar, Mahayastra selau Bupati terpilih bersama Wabup terpilih AA Gde Mayun, sempat meninjau pembangunan areal parkir di sisi utara Kantor Bupati Gianyar, Kamis kemarin. Peninjauan bersama beberapa pejabat Pemkab Gianyar ini dilakukan sebelum menghadiri acara Doa Lintas Agama di Mapolres Gianyar.
Menurut Mahayastra, dalam waktu 6 bulan setelah pelantikan Bupati-Wabup Gianyar, yakni sekitar Maret 2019 mendatang, pihaknya akan menata birokrasi melalui mutasi pejabat. Mutasi itu ada yang bersifat promosi jabatan, ada pula pergeseran jabatan secara horizontal.
Ada 6 pejabat Eselon II Ia yang akan dipromosikan untuk mengisi jabatan Eselon II yang lowong. “Kami minta agar mutasi ini digelar Maret 2019. Mutasi ini sangat mendesak. Jika tidak lalukan mutasi, kami bisa kelabakan dalam menjalankan program sesuai visi misi Paket Aman,” tandas mantan Ketua DPRD Gianyar 2004-2009, 2009-2013 ini.
Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Gianyar, I Wayan Sudamia, memastikan akan ada 6 jabatan Eselon II yang lowong. Dari 6 jabatan itu, ada yang lowong karena pejabatnya pensiun akhir 2018, ada yang promosi menjadi Sekda, dan ada pula yang tersangkut kasus hukum.
Pejabat yang pensiun akhir tahun ini sehingga jabatannya lowong, masing-masing Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Gianyar I Ketut Suweta, Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar IGN Wijana, Sekretaris Dewan DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa, dan Kepala Badan Keuanagn & Aset Daerah Gianyar I Wayan Ardana.
Sedangkan posisi Asistern II lowong karena pejabatnya, I Gde Made Wisnu Wijaya, promosi menjadi Sekda Gianyar. Sebaliknya, jabatan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Gianyar lowong karena pejabatnya, I Ketut Mudana, ditangkap Tim Saber Pungli melalui operasi tangakap tangan (OTT). *lsa
GIANYAR, NusaBali
Pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih yang diusung PDIP-Hanura ini pun merasa tidak perlu membentuk Tim Transisi, karena Agus Mahayastra boleh dikata semi incumbent. Agus Mahayastra mengatakan, pasca Paket Aman ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar. Koordinasi tersebut, antara lain, menyangkut materi penyusunan APDB Perubahan 2018. Koordinasi ini untuk mensinkronkan kebutuhan masyarakat dengan APBD.
Koordinasi ini dimungkinkan, karena Mahayastra merupakan semi incumbent. Maklum, politisi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Gianyar 2013-2018, mendampingi Bupati AA Gde Agung Bharata.
“Jadi, kami tak perlu ada tim transisi itu. Karena saya kenal semua pejabat di masing-masing OPD Pemkab Gianyar hingga tingkat kepala bidang. Saya kan semi incumbent, maka tak perlu ada istilah pemerintahan transisi seperti di Kantor Gubernur Bali,” jelas Mahayastra saat dikonfirmasi NusaBali di Gianyar, Kamis (5/9).
Mahayastra mengatakan, meski tak ada tim transisi, namun koordinasi dirinya dengan lembaga eksekutif di Gianyar berjalan efektif. Koordinasi dengan jajaran OPD itu terutama menyangkut kebutuhan urgen di masyarakat.
Ketua DPC PDIP Gianyar ini menambahkan, beberapa hal yang dikoordinasikan kepada pimpinan OPD lingkup Pemkab Gianyar, antara lain, menyangkut pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD Sanjiwani Gianyar, hingga bansos/hibah untuk pembangaun wantilan bagi karma banjar dan desa pakraman.
Guna memastikan prioritas pembangunan fisik ke depan, terutama di lingkungan Kantor Bupati Gianyar, Mahayastra selau Bupati terpilih bersama Wabup terpilih AA Gde Mayun, sempat meninjau pembangunan areal parkir di sisi utara Kantor Bupati Gianyar, Kamis kemarin. Peninjauan bersama beberapa pejabat Pemkab Gianyar ini dilakukan sebelum menghadiri acara Doa Lintas Agama di Mapolres Gianyar.
Menurut Mahayastra, dalam waktu 6 bulan setelah pelantikan Bupati-Wabup Gianyar, yakni sekitar Maret 2019 mendatang, pihaknya akan menata birokrasi melalui mutasi pejabat. Mutasi itu ada yang bersifat promosi jabatan, ada pula pergeseran jabatan secara horizontal.
Ada 6 pejabat Eselon II Ia yang akan dipromosikan untuk mengisi jabatan Eselon II yang lowong. “Kami minta agar mutasi ini digelar Maret 2019. Mutasi ini sangat mendesak. Jika tidak lalukan mutasi, kami bisa kelabakan dalam menjalankan program sesuai visi misi Paket Aman,” tandas mantan Ketua DPRD Gianyar 2004-2009, 2009-2013 ini.
Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Gianyar, I Wayan Sudamia, memastikan akan ada 6 jabatan Eselon II yang lowong. Dari 6 jabatan itu, ada yang lowong karena pejabatnya pensiun akhir 2018, ada yang promosi menjadi Sekda, dan ada pula yang tersangkut kasus hukum.
Pejabat yang pensiun akhir tahun ini sehingga jabatannya lowong, masing-masing Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Gianyar I Ketut Suweta, Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar IGN Wijana, Sekretaris Dewan DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa, dan Kepala Badan Keuanagn & Aset Daerah Gianyar I Wayan Ardana.
Sedangkan posisi Asistern II lowong karena pejabatnya, I Gde Made Wisnu Wijaya, promosi menjadi Sekda Gianyar. Sebaliknya, jabatan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Gianyar lowong karena pejabatnya, I Ketut Mudana, ditangkap Tim Saber Pungli melalui operasi tangakap tangan (OTT). *lsa
Komentar