Rantai Pasok Impor Diperpendek
Impor komoditas pertanian akan dilakukan langsung dari negara pengimpor ke daerah yang membutuhkannya dengan pelibatan Kadin di daerah tujuan impornya.
Kementan Libatkan Kadin Daerah untuk Impor
MANGUPURA, NusaBali
Disparitas harga barang impor terutama hasil pertanian yang sangat tinggi selama ini mulai diatasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk menurunkan disparitas yang melambung itu Kementan memotong rantai pasok barang impor hasil pertanian dengan melibatkan Kamar Dagang (Kadin) masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Pelibatan Kadin di setiap daerah di Indonesia ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kementan dan Kadin, di Hotel Anvaya, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung, Kamis (6/9). Penandatangan MoU dimulainya keterlibatan Kadin Daerah ini dihadiri langsung oleh Mentan Andi Amran Sulaiman; Ketua Kadin Pusat, Rosan Perkasa Roeslani; Dirut Bulog, Budi Waseso dan sejumlah pejabat lainnya.
Mentan Amran mendorong Kadin seluruh Indonesia untuk menjaga inflasi di wilayah masing-masing. Dikatakan ke depannya impor komoditas pertanian langsung dari negara pengimpor ke daerah yang membutuhkannya. Selain itu pelakunya adalah Kadin di daerah tujuan impornya. Dengan cara ini kata dia dapat menekan disparitas harga yang sebelumnya melambung.
“Contoh impor bawang dari China. Harga di produsen di China Rp 5.600. Tiba di Indonesia harganya Rp50.000. Ini terjadi karena rantai pasoknya terlalu panjang. Bawang itu datang dari China tiba di Jakarta setelah itu berputar di berbagai daerah di Jawa dan seterusnya,” ungkap Amran.
Untuk bawang merah saja disparitas harganya mencapai 300 persen. Kalau Kadin bergerak bisa menekan. Diperkirakan disparitas harga hanya mencapai 100 atau 50 persen. “Untung jangan terlalu banyak, boleh untung tapi jangan menyakiti konsumen. Jadi, sedikit kali banyak bukan banyak kali sedikit,” lanjut Amran.
Sementara Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan MoU ini adalah langkah awal terobosan yang sangat besar dampaknya. Ini untuk meningkatkan peran serta seluruh pengusaha. Tak hanya berkonsentrasi di Jakarta atau Jawa tetapi di seluruh Indonesia melaui Kadin provinsi hingga kabupaten/kota.
“Ini bukan hal yang mudah. Ini memerlukan kerja sama semua pihak. Karena dengan ini infestasi makin meningkat, cepat dari segi perizinan, meningkatkan ekspor, menguatkan kedaulatan pangan, dan untuk menjaga inflasi agar tak bergerak makin lebar. Dengan kerja sama, mata rantai pasok yang merupakan penyebab utama tingginya harga dapat diturunkan,” tuturnya. *po
MANGUPURA, NusaBali
Disparitas harga barang impor terutama hasil pertanian yang sangat tinggi selama ini mulai diatasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk menurunkan disparitas yang melambung itu Kementan memotong rantai pasok barang impor hasil pertanian dengan melibatkan Kamar Dagang (Kadin) masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Pelibatan Kadin di setiap daerah di Indonesia ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kementan dan Kadin, di Hotel Anvaya, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung, Kamis (6/9). Penandatangan MoU dimulainya keterlibatan Kadin Daerah ini dihadiri langsung oleh Mentan Andi Amran Sulaiman; Ketua Kadin Pusat, Rosan Perkasa Roeslani; Dirut Bulog, Budi Waseso dan sejumlah pejabat lainnya.
Mentan Amran mendorong Kadin seluruh Indonesia untuk menjaga inflasi di wilayah masing-masing. Dikatakan ke depannya impor komoditas pertanian langsung dari negara pengimpor ke daerah yang membutuhkannya. Selain itu pelakunya adalah Kadin di daerah tujuan impornya. Dengan cara ini kata dia dapat menekan disparitas harga yang sebelumnya melambung.
“Contoh impor bawang dari China. Harga di produsen di China Rp 5.600. Tiba di Indonesia harganya Rp50.000. Ini terjadi karena rantai pasoknya terlalu panjang. Bawang itu datang dari China tiba di Jakarta setelah itu berputar di berbagai daerah di Jawa dan seterusnya,” ungkap Amran.
Untuk bawang merah saja disparitas harganya mencapai 300 persen. Kalau Kadin bergerak bisa menekan. Diperkirakan disparitas harga hanya mencapai 100 atau 50 persen. “Untung jangan terlalu banyak, boleh untung tapi jangan menyakiti konsumen. Jadi, sedikit kali banyak bukan banyak kali sedikit,” lanjut Amran.
Sementara Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan MoU ini adalah langkah awal terobosan yang sangat besar dampaknya. Ini untuk meningkatkan peran serta seluruh pengusaha. Tak hanya berkonsentrasi di Jakarta atau Jawa tetapi di seluruh Indonesia melaui Kadin provinsi hingga kabupaten/kota.
“Ini bukan hal yang mudah. Ini memerlukan kerja sama semua pihak. Karena dengan ini infestasi makin meningkat, cepat dari segi perizinan, meningkatkan ekspor, menguatkan kedaulatan pangan, dan untuk menjaga inflasi agar tak bergerak makin lebar. Dengan kerja sama, mata rantai pasok yang merupakan penyebab utama tingginya harga dapat diturunkan,” tuturnya. *po
Komentar