nusabali

'Nangun Sat Kerthi Loka Bali Harga Mati'

  • www.nusabali.com-nangun-sat-kerthi-loka-bali-harga-mati

Koster akan sempurnakan layanan JKBM, tersedianya layanan pendidikan dasar 12 tahun, dan pengembangan pendidikan menengah di pasraman/desa adat.

DENPASAR, NusaBali
Gubernur–Wakil Gubernur Bali periode 2018–2023 Wayan Koster–Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster–Ace) dalam pidato perdana berisi Visi-Misi Gubernur Bali–Wakil Gubernur Bali di Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (8/9) siang, menegaskan Visi-Misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali ‘harga mati’ untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Bali sekala niskala.

Menurutnya arti dari visi tersebut adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Agenda yang ditekankannya pada pemaparan tersebut adalah tentang janji kampanyenya One Island One Managament and One Commando. Karena menurutnya, Bali sebagai pulau adalah satu kesatuan dengan daerah yang saling mendukung. Untuk itu Koster berharap bisa terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali.

“Pajak hotel dan restoran memang banyak terfokus di daerah Bali Selatan,  sehingga ekonomi di sana cukup bagus. Untuk itu kita ke depan akan pikirkan supaya terjadi pemerataan di seluruh Bali,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Gubernur Bali periode 2008–2018 Made Mangku Pastika, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri selaku Penjabat Gubernur Bali Hamdani, Ny Putri Koster dan Ny Tjok Putri Hariyani Ardhana Sukawati, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,  Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Bupati Jembrana I Putu Artha. Selain itu juga hadir Wagub Bali perioe 2003–2008 IGN Alit Kusuma Kelakan, anggota Forkompimda, anggota FKUB, Majelis Utama Desa Pakraman, anggota DPRD Prov Bali, jajaran pejabat Pemprov Bali, beserta para bendesa adat se-Bali.

Menurut Koster, pariwisata adalah isu sensitif yang menopang sekitar 60 persen perekonomian masyarakat Bali, sehingga harus dikelola dengan benar. “Kita akan buat branding Bali sebagai penarik wisata kita. Jadi saya harap kabupaten/kota tidak mengembangkan brand sendiri,” cetusnya.

Untuk menunjang isu pariwisata, Koster menyatakan akan membenahi sarana pendukung seperti adat istiadat dan kebudayaan Bali, memelihara subak yang jumlahnya kian menurun akibat alih fungsi lahan, serta infrastruktur. Dari segi infrastruktur pihaknya akan mengusahakan segera dibangunnya shortcut-shortcut yang menghubungkan Bali Selatan dan Utara, serta mempercepat pembangunan bandar udara di Bali Utara. “Semua itu juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Bali,” imbuhnya.

Dia menambahkan berbagai program yang akan menjadi prioritas ke depan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta lainnya akan segera ditindaklanjuti sehingga bisa rampung dalam periode lima tahun kepemimpinannya.

Koster menegaskan akan melaksanakan Visi Misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali; membangun Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan krama Bali dan Gumi Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno. Prinsip Tri Sakti Bung Karno berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai NKRI, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Konsep ini mengandung nilai lokal Bali dan nasional.

“Jadi sudah jelas tidak bisa ditawar lagi. Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini harga mati,” tandas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini.

“Dalam mewujudkan misi ini kami sudah siapkan program-programnya dengan pelaksanaan yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Koster mengungkapkan salah satu program infrastruktur yang segera diwujudkan adalah pembangunan infrastruktur Shortcut Denpasar – Singaraja (via Bedugul, Baturiti,Tabanan). Program shortcut ini sudah dilakukan feasibility study (FS). Untuk mewujudkan shortcut, Koster menyiapkan pembangunan dengan dana sharing APBN dan APBD Provinsi Bali.

Belakangan ini, Koster bersama DPRD Bali sepakat merasionalisasi dana hibah/bansos yang difasilitasi dewan senilai Rp 370 miliar menjadi Rp 250 miliar. Per anggota DPRD Bali yang awalnya direncanakan memfasilitasi dana hibah/bansos Rp 6 miliar, akhirnya kebagian Rp 4 miliar, sehingga ada dana untuk dialokasikan untuk membangun shortcut.

“Saya berterimakasih kepada teman-teman di DPRD Bali yang telah sepakat  dengan dana yang difasilitasi teman-teman dewan dari Rp 6 miliar, akhirnya menjadi Rp 4 miliar,” ucap Koster.

Menurut Koster, Bali akan dikelola dengan One Island One Management, agar semuanya berjalan dengan baik maka perlu satu komando. “Kalau sudah satu komando, Gubernur dan Bupati berjalan dengan baik maka apapun yang akan dikerjakan akan bisa dilaksanakan. Apalagi ada Bapak Bupati Badung di sini, beliau sudah siap,” kata Koster disambut tepuk tangan.

Soal program-progam lainnya Koster juga akan menyempurnakan layanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang digagas di era Gubernur Made Mangku Pastika. Sehingga program JKBM ini menjadi semakin baik pelayanannya. Termasuk nanti pelayanannya akan online di seluruh Bali. Karena JKBM ini diterapkan secara gratis. Berbeda dengan JKN, pakai tidak pakai tetap harus dilakukan pembayaran premi. “Program JKBM nanti akan kita sempurnakan lagi. Pelayanannya ditingkatkan lagi,” tandas Koster.

Koster membeber beberapa program yang sudah dicanangkan dalam membangun Bali ke depan. Mulai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan krama Bali, meningkatkan daya saing petani, pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian tersedianya layanan pendidikan dasar 12 tahun. Selain itu juga dilakukan pengembangan pendidikan menengah di pasraman/desa adat, pengembangan SDM berdaya saing berdasarkan kearifan lokal. Koster juga akan melaksanakan pengembangan sistem jaminan sosial mulai lahir, tumbuh, berkembang. Mencetak tenaga kerja yang kompeten, pengembangan sistem jaminan sosial terintegrasi, memajukan kebudayaan Bali, mengembangan tata kehidupan krama Bali sekala niskala berdasarkan Sad Kertih yakni Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Jagad Kertih, memperkuat kedudukan tugas dan fungsi desa pakraman, meningkatkan promosi pariwisata Bali, meningkatkan standar kualitas dan layanan promosi pariwisata, membangun pusat perekonomian di kabupaten/kota, meningkatkan pembangunan i
ndustri kecil menengah untuk krama Bali, membangun infrastruktur, mengembangkan sistem keamanan terpadu dengan sarana dan teknologi memadai, mewujudkan pembangunan kehidupan krama Bali secara demokratis, berkeadilan, kesetaraan gender, mengembangkan tata kehidupan krama Bali dan lingkungan yang bersih dan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, cepat, pasti, dan murah.  

Koster juga mengapresiasi kinerja Gubernur sebelumnya yang telah meletakkan pondasi perekonomian Bali sehingga bisa menjadi baik seperti sekarang. “Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Made Mangku Pastika untuk kinerja sepuluh tahun ke belakang,” cetusnya.

Sementara Adi Wiryatama menegaskan Visi Misi Koster–Ace sudah sangat lengkap disampaikan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh elemen masyarakat diharap bersama-sama mengawal hal tersebut.

“Kami DPRD Bali sebagai bagian dari pemerintahan daerah juga akan bersama-sama mengawal program- program ini berjalan dengan baik dan berkeadilan untuk rakyat Bali,” kata mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Adi Wiryatama juga menegaskan dalam pemerintahan ke depan, sinergitas hubungan eksekutif-legislatif bersama masyarakat akan tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Sehingga apapun program yang akan dirancang bisa berjalan dengan baik.

“Jadi kita harus paras-paros. Masyarakat memberikan masukan, DPRD Bali melakukan pengawalan dan kontrol. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan,” kata Sekretaris Deperda DPD PDIP Bali, ini. *nat

Komentar