Pengerukan di Benoa Dipertanyakan
“Kami ingin kejelasan dari Pelindo, apakah Amdal itu resmi mereka punya. Jika memang resmi dengan siapa mereka sosialisasi, di mana tempatnya, siapa yang menyetujui” (Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Agung Suryawan Wiranatha)
DENPASAR, NusaBali
Pasca pengerukan laut bagian timur Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelindo III untuk pengembangan kawasan pelabuhan, Paiketan Krama Bali, Kamis (13/9), mendatangi kantor setempat untuk memastikan kejelasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang digunakan Pelindo. Sebab, dampak yang ditimbulkan dari pengerukan itu bisa mengikis pasir di bawah laut yang dikhawatirkan akan berdampak ke daratan.
Selain Paiketan Krama Bali, juga hadir dari komponen masyarakat Serangan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Mereka diterima langsung oleh General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa I Wayan Eka Saputra didampingi Deputy General Afair Pelabuhan Agung Kariana, dan General Manager Terminal AA Mataram.
Dari pertemuan itu, pihak Paiketan Krama Bali menginginkan adanya kejelasan Amdal sebagai dasar untuk pengerukan laut, karena selama ini pihak Pelindo dikatakan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengerukan itu. Apalagi kawasan tersebut nantinya akan digunakan untuk bersandar kapal-kapal pariwisata dunia.
"Kami ingin kejelasan dari Pelindo, apakah Amdal itu resmi mereka punya. Jika memang resmi dengan siapa mereka sosialisasi, di mana tempatnya, siapa yang menyetujui. Soalnya selama ini masyarakat sama selali tidak diajak berembug ataupun sosialisasi terkait Amdal," kata Ketua Umum Paiketan Krama Bali Agung Suryawan Wiranatha.
Menurut Agung Suryawan, Amdal tersebut merupakan tolak ukur pengerukan bisa dilakukan atau tidak, karena pengerukan yang dilakukan Pelindo sangat berdampak besar bagi lingkungan kedepannya terutama pada kawasan Serangan dan Tanjung Benoa. Selain itu, untuk penataan kawasan yang luasnya hingga 143 hektare itu juga harus memperhatikan cultur budaya, dan spiritual yang sudah lama digeluti masyarakat di tempat tersebut.
Pelindo juga diharapkan memberikan akses kepada masyarakat lingkup Teluk Benoa untuk beraktifitas dan menjalankan roda perekonomian."Selain memperhatikan cultur budaya, pengembangan itu juga harusnya berdampak pada ekonomi masyarakat. Jangan sampai sudah dikembangkan masyarakat tidak ikut menikmati selaku warga asli di wilayah itu," imbuhnya.
Sementara salah satu tokoh masyarakat Sesetan I Ketut Rah Yuda mengatakan, pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa yang sebelumnya 5,8 hektare, pihak Pelindo juga harus memberikan kejelasan bahwa penambahan pengerukan dan pengurugan tidak melebihi batas kewenangannya. Dan, pengembangan Benoa dipastikan menjadi pelabuhan bukan sebagai tempat bisnis tambahan. "Pelindo juga harus pastikan agar pengembangan ini benar-benar untuk pelabuhan bukan untuk hal yang menyimpang dari ketentuan apalagi merugikan masyarakat. Karena dampak yang akan ditimbulkan ke lingkungan kami nantinya.," jelasnya.
Menanggapi hal itu, General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa, I Wayan Eka Saputra, mengaku selama ini pihaknya tidak akan melakukan lebih dari batasan yang ditentukan. Jika lebih dari ketentuan pihaknya juga akan kena audit dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Pihak kami tidak berani keluar dari perijinan yang sudah ditentukan. Jadi kami yakinkan tidak bisa lebih dari itu," ungkapnya.
Kata dia, terkait Amdal pihaknya mengaku akan mengecek kembali dari awal, karena selama ini pihaknya belum mengetahui sebelumnya dengan siapa sosialisasi yang dilakukan. "Kami selaku yang ditugaskan belum berani menjelaskan itu. Nanti kita akan cek-cek lagi. Sementara untuk warga sekitar Pelabuhan Benoa kita tidak ada keinginan untuk meminggirkan warga karena warga merupakan bagian dari pembangunan. Bahkan yang diberdayakan untuk mengisi UMKM di kawasan tersebut warga sekitar kami juga," jelas pria asal Bangli yang menjabat sebagai GM Pelabuhan Benoa sejak Oktober 2017 menggantikan Ardhy Wahyu Basuki. *mi
Selain Paiketan Krama Bali, juga hadir dari komponen masyarakat Serangan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Mereka diterima langsung oleh General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa I Wayan Eka Saputra didampingi Deputy General Afair Pelabuhan Agung Kariana, dan General Manager Terminal AA Mataram.
Dari pertemuan itu, pihak Paiketan Krama Bali menginginkan adanya kejelasan Amdal sebagai dasar untuk pengerukan laut, karena selama ini pihak Pelindo dikatakan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengerukan itu. Apalagi kawasan tersebut nantinya akan digunakan untuk bersandar kapal-kapal pariwisata dunia.
"Kami ingin kejelasan dari Pelindo, apakah Amdal itu resmi mereka punya. Jika memang resmi dengan siapa mereka sosialisasi, di mana tempatnya, siapa yang menyetujui. Soalnya selama ini masyarakat sama selali tidak diajak berembug ataupun sosialisasi terkait Amdal," kata Ketua Umum Paiketan Krama Bali Agung Suryawan Wiranatha.
Menurut Agung Suryawan, Amdal tersebut merupakan tolak ukur pengerukan bisa dilakukan atau tidak, karena pengerukan yang dilakukan Pelindo sangat berdampak besar bagi lingkungan kedepannya terutama pada kawasan Serangan dan Tanjung Benoa. Selain itu, untuk penataan kawasan yang luasnya hingga 143 hektare itu juga harus memperhatikan cultur budaya, dan spiritual yang sudah lama digeluti masyarakat di tempat tersebut.
Pelindo juga diharapkan memberikan akses kepada masyarakat lingkup Teluk Benoa untuk beraktifitas dan menjalankan roda perekonomian."Selain memperhatikan cultur budaya, pengembangan itu juga harusnya berdampak pada ekonomi masyarakat. Jangan sampai sudah dikembangkan masyarakat tidak ikut menikmati selaku warga asli di wilayah itu," imbuhnya.
Sementara salah satu tokoh masyarakat Sesetan I Ketut Rah Yuda mengatakan, pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa yang sebelumnya 5,8 hektare, pihak Pelindo juga harus memberikan kejelasan bahwa penambahan pengerukan dan pengurugan tidak melebihi batas kewenangannya. Dan, pengembangan Benoa dipastikan menjadi pelabuhan bukan sebagai tempat bisnis tambahan. "Pelindo juga harus pastikan agar pengembangan ini benar-benar untuk pelabuhan bukan untuk hal yang menyimpang dari ketentuan apalagi merugikan masyarakat. Karena dampak yang akan ditimbulkan ke lingkungan kami nantinya.," jelasnya.
Menanggapi hal itu, General Manager PT Pelindo III Cabang Benoa, I Wayan Eka Saputra, mengaku selama ini pihaknya tidak akan melakukan lebih dari batasan yang ditentukan. Jika lebih dari ketentuan pihaknya juga akan kena audit dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Pihak kami tidak berani keluar dari perijinan yang sudah ditentukan. Jadi kami yakinkan tidak bisa lebih dari itu," ungkapnya.
Kata dia, terkait Amdal pihaknya mengaku akan mengecek kembali dari awal, karena selama ini pihaknya belum mengetahui sebelumnya dengan siapa sosialisasi yang dilakukan. "Kami selaku yang ditugaskan belum berani menjelaskan itu. Nanti kita akan cek-cek lagi. Sementara untuk warga sekitar Pelabuhan Benoa kita tidak ada keinginan untuk meminggirkan warga karena warga merupakan bagian dari pembangunan. Bahkan yang diberdayakan untuk mengisi UMKM di kawasan tersebut warga sekitar kami juga," jelas pria asal Bangli yang menjabat sebagai GM Pelabuhan Benoa sejak Oktober 2017 menggantikan Ardhy Wahyu Basuki. *mi
1
Komentar