Warga Pebuahan Harapkan DPR RI Tidak Sekadar Meninjau
Komisi IV DPR RI Meninjau Abrasi di Pantai Pebuahan
NEGARA, NusaBali
Rombongan Komisi IV DPR RI (membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan) meninjau abrasi di Pantai Pebuahan, Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, Rabu (19/9) sore. Warga Pebuahan mengharapkan DPR RI benar-benar memperjuangkan penanganan abrasi di wilayah setempat.
Di hadapan rombongan Komisi IV DPR RI tersebut, warga mengatakan abrasi di wilayah Pebuahan sudah berulang kali ditinjau pemerintah. Namun peninjauan tersebut hanya sekadar meninjau, tanpa ada realisasi terhadap penanganan abrasi di wilayah setempat. Padahal abrasi sejak tahun 2013 itu dampaknya sudah semakin parah.
“Sudah sering dilihat-lihat, tetapi tidak pernah ada realisasi penanganan. Kami harapkan, kedatangan bapak dari DPR RI sekarang ini juga tidak hanya sekadar melihat-lihat,” ujar beberapa warga setempat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, abrasi yang menggerus Pebuahan sangat memprihatinkan. Dari informasi, pesisir Pantai Pebuahan tergerus sekitar 3 meter setiap tahun. Abrasi di Pantai Pebuahan ini diperparah perubahan arus, akibat dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. “Tapi ini akan diteliti lagi. Yang sekarang perlu dipikirkan adalah apa yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut terhadap penanganan abrasi tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintah pusat. Dalam melakukan penanganan juga membutuhkan proses. Karena itu, pihaknya tidak berani menjanjikan kapan dilakukan penanganan.
“Tapi paling cepat tahun depan. Kami akan prioritaskan, apalagi kami sudah hadir di sini, dan kondisinya memang sudah parah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, ini.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra. Menurut politisi asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, itu untuk melakukan penanganan abrasi memerlukan dana besar. Seperti di sepanjang 2 kilometer pesisir Pebuahan, diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp 124 miliar. Meski demikian, pihaknya akan memperjuangkan penanganan abrasi di Pebuahan yang sudah tergolong parah. “Kami harapkan bisa secepatnya karena kondisi. Namun perencanaan perlu dilakukan, agar tidak salah dalam pelaksanaan,” ujarnya. *ode
Rombongan Komisi IV DPR RI (membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan) meninjau abrasi di Pantai Pebuahan, Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, Rabu (19/9) sore. Warga Pebuahan mengharapkan DPR RI benar-benar memperjuangkan penanganan abrasi di wilayah setempat.
Di hadapan rombongan Komisi IV DPR RI tersebut, warga mengatakan abrasi di wilayah Pebuahan sudah berulang kali ditinjau pemerintah. Namun peninjauan tersebut hanya sekadar meninjau, tanpa ada realisasi terhadap penanganan abrasi di wilayah setempat. Padahal abrasi sejak tahun 2013 itu dampaknya sudah semakin parah.
“Sudah sering dilihat-lihat, tetapi tidak pernah ada realisasi penanganan. Kami harapkan, kedatangan bapak dari DPR RI sekarang ini juga tidak hanya sekadar melihat-lihat,” ujar beberapa warga setempat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, abrasi yang menggerus Pebuahan sangat memprihatinkan. Dari informasi, pesisir Pantai Pebuahan tergerus sekitar 3 meter setiap tahun. Abrasi di Pantai Pebuahan ini diperparah perubahan arus, akibat dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. “Tapi ini akan diteliti lagi. Yang sekarang perlu dipikirkan adalah apa yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut terhadap penanganan abrasi tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintah pusat. Dalam melakukan penanganan juga membutuhkan proses. Karena itu, pihaknya tidak berani menjanjikan kapan dilakukan penanganan.
“Tapi paling cepat tahun depan. Kami akan prioritaskan, apalagi kami sudah hadir di sini, dan kondisinya memang sudah parah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, ini.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra. Menurut politisi asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, itu untuk melakukan penanganan abrasi memerlukan dana besar. Seperti di sepanjang 2 kilometer pesisir Pebuahan, diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp 124 miliar. Meski demikian, pihaknya akan memperjuangkan penanganan abrasi di Pebuahan yang sudah tergolong parah. “Kami harapkan bisa secepatnya karena kondisi. Namun perencanaan perlu dilakukan, agar tidak salah dalam pelaksanaan,” ujarnya. *ode
Komentar