DPRD Bali Dorong Pembangunan Infrastruktur DPRD Bali Dorong Pembangunan Infrastruktur Bali Utara
DPRD Bali mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Bali utara untuk memeratakan pembangunan pariwisata Bali utara dan Bali selatan.
DENPASAR,NusaBali
Kalau selama ini pembangunan fasilitasi hotel numplek di Bali selatan, untuk kedepan pembangunan infrastruktur seperti bandara, shortcut dan pelabuhan cruise dialihkan ke Bali utara. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Ranperda APBD Perubahan DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, dalam penyampaian laporan pansus di sidang paripurna DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (19/9).
Kariyasa Adnyana menyampaikan laporan pansus terkait Ranperda Perubahan 2018 di hadapan sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, lanjut dilakukan penandatanganan kesepakatan Ranperda APBD Perubahan 2018 antara eksekutif dan legislatif, untuk selanjutnya ranperda diajukan ke pusat untuk verifikasi. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).
Kariyasa Adnyana mengatakan, pemerataan pembangunan akan menghapus kesenjangan antar kabupaten dan kota di Bali, sehingga program percepatan pembangunan itu harus dijadikan prioritas. “Pemerataan pembangunan mutlak dilakukan. Jawabannya hanya membangun infrastruktur. Kemudian membangun Bali secara makro dengan memberikan kemudahan kepada investor. Menarik investasi lebih mudah dilakukan di Bali. Maka harus dimeratakan di Bali utara, Bali barat dan Bali timur,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Kata dia, pembangunan infrastruktur di Bali utara salah satunya shortcut jurusan Denpasar –Singaraja (via Bedugul Tabanan). Apalagi pembangunan shortcut itu sudah dilakukan kajian. Kemudian pembiayaannya sudah sepakat juga dari penyisihan dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali yang besarannya Rp 2 miliar per anggota DPRD Bali. “Kita DPRD Bali akan mendorong pembangunan shortcut ini, supaya terwujud di 2020 nanti. Apalagi sudah direncanakan sejak sekarang dengan Feasibility Study,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur, pembangunan, energi dan dan lingkungan ini.
Dikatakan, kalau shortcut ini selesai maka pengembangan pariwisata di Buleleng bakal makin baik, berdampak pada menggeliatnya ekonomi masyarakat di Buleleng. “Selama ini wisatawan di Bali hanya sampai d Kabupaten Tabanan yakni Danau Beratan Bedugul. Setelah itu mereka tidak banyak melanjutkan ke Buleleng, karena menempuh jarak yang jauh. Capek di perjalanan. Lantas kalau sudah begini saudara kita di Buleleng bisa menikmati apa? Jadi harus berbagi, sama rata pembangunan ini,” ujar politisi senior PDIP yang bakal maju di Pileg 2019 ke DPR RI dari dapil Bali ini.
Kariyasa Adnyana juga apresiasi dengan eksekutif dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster dengan konsep one island one management, dimana Kabupaten Badung akan dilibatkan dalam memajukan Bali utara. “Badung saya dapatkan informasinya sudah siap berkontribusi untuk 1 titik shortcut. Badung siap membiayai. Artinya inilah pentingnya kita menyatukan visi dan kekuatan untuk kepentingan seluruh masyarakat,” ujar Kariyasa Adnyana.
Sementara dalam laporannya kemarin, Kariyasa Adnyana menjelaskan dalam membahas Ranperda APBD Perubahan, pihaknya telah membahas secara mendalam agar segera diputuskan. Selanjutnya, ia menjelaskan dalam ranperda tersebut, APBD Perubahan Provinsi Bali menjadi Rp 6,2 triliun, meningkat sekitar Rp 218 miliar atau sekitar 3,66% dari APBD induk sebelumnya berjumlah Rp 5,9 triliun. Menurutnya, peningkatan tersebut berasal dari pajak daerah yang meningkat sekitar Rp 129 miliar atau 4,34% hingga menjadi Rp 3,1 triliun, retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 2,3 miliar atau 4,97% hingga menjadi Rp 48,4 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari semula sebesar Rp 139,1 miliar meningkat sebesar Rp 32,1 miliar atau 23,07% menjadi Rp 171,2 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 55,5 miliar atau 28,68% dari yang sebelumnya berjumlah Rp 193,6% menjadi Rp 249,1%. *nat
Kalau selama ini pembangunan fasilitasi hotel numplek di Bali selatan, untuk kedepan pembangunan infrastruktur seperti bandara, shortcut dan pelabuhan cruise dialihkan ke Bali utara. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Ranperda APBD Perubahan DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, dalam penyampaian laporan pansus di sidang paripurna DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (19/9).
Kariyasa Adnyana menyampaikan laporan pansus terkait Ranperda Perubahan 2018 di hadapan sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, lanjut dilakukan penandatanganan kesepakatan Ranperda APBD Perubahan 2018 antara eksekutif dan legislatif, untuk selanjutnya ranperda diajukan ke pusat untuk verifikasi. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).
Kariyasa Adnyana mengatakan, pemerataan pembangunan akan menghapus kesenjangan antar kabupaten dan kota di Bali, sehingga program percepatan pembangunan itu harus dijadikan prioritas. “Pemerataan pembangunan mutlak dilakukan. Jawabannya hanya membangun infrastruktur. Kemudian membangun Bali secara makro dengan memberikan kemudahan kepada investor. Menarik investasi lebih mudah dilakukan di Bali. Maka harus dimeratakan di Bali utara, Bali barat dan Bali timur,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Kata dia, pembangunan infrastruktur di Bali utara salah satunya shortcut jurusan Denpasar –Singaraja (via Bedugul Tabanan). Apalagi pembangunan shortcut itu sudah dilakukan kajian. Kemudian pembiayaannya sudah sepakat juga dari penyisihan dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali yang besarannya Rp 2 miliar per anggota DPRD Bali. “Kita DPRD Bali akan mendorong pembangunan shortcut ini, supaya terwujud di 2020 nanti. Apalagi sudah direncanakan sejak sekarang dengan Feasibility Study,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur, pembangunan, energi dan dan lingkungan ini.
Dikatakan, kalau shortcut ini selesai maka pengembangan pariwisata di Buleleng bakal makin baik, berdampak pada menggeliatnya ekonomi masyarakat di Buleleng. “Selama ini wisatawan di Bali hanya sampai d Kabupaten Tabanan yakni Danau Beratan Bedugul. Setelah itu mereka tidak banyak melanjutkan ke Buleleng, karena menempuh jarak yang jauh. Capek di perjalanan. Lantas kalau sudah begini saudara kita di Buleleng bisa menikmati apa? Jadi harus berbagi, sama rata pembangunan ini,” ujar politisi senior PDIP yang bakal maju di Pileg 2019 ke DPR RI dari dapil Bali ini.
Kariyasa Adnyana juga apresiasi dengan eksekutif dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster dengan konsep one island one management, dimana Kabupaten Badung akan dilibatkan dalam memajukan Bali utara. “Badung saya dapatkan informasinya sudah siap berkontribusi untuk 1 titik shortcut. Badung siap membiayai. Artinya inilah pentingnya kita menyatukan visi dan kekuatan untuk kepentingan seluruh masyarakat,” ujar Kariyasa Adnyana.
Sementara dalam laporannya kemarin, Kariyasa Adnyana menjelaskan dalam membahas Ranperda APBD Perubahan, pihaknya telah membahas secara mendalam agar segera diputuskan. Selanjutnya, ia menjelaskan dalam ranperda tersebut, APBD Perubahan Provinsi Bali menjadi Rp 6,2 triliun, meningkat sekitar Rp 218 miliar atau sekitar 3,66% dari APBD induk sebelumnya berjumlah Rp 5,9 triliun. Menurutnya, peningkatan tersebut berasal dari pajak daerah yang meningkat sekitar Rp 129 miliar atau 4,34% hingga menjadi Rp 3,1 triliun, retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 2,3 miliar atau 4,97% hingga menjadi Rp 48,4 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari semula sebesar Rp 139,1 miliar meningkat sebesar Rp 32,1 miliar atau 23,07% menjadi Rp 171,2 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 55,5 miliar atau 28,68% dari yang sebelumnya berjumlah Rp 193,6% menjadi Rp 249,1%. *nat
Komentar