Demi Pariwisata Bali, Pemilu 2019 Harus Berlangsung Damai
Masa kampanye Pemilu 2019 dimulai serentak secara nasional, Minggu (23/9) pagi. KPU Bali secara resmi membuka masa kampanye dengan gema damai melibatkan Bawaslu Bali, Pemprov Bali, Polda Bali, MUDP, dan Partai Politik.
DENPASAR, NusaBali
Mereka menggelar orasi Kampanye Damai Pemilu 2019 sekaligus menandai pembukaan kampanye 2019 di Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), Niti Mandala Denpasar. Aksi elemen masyarakat Bali ini untuk mensosialisasikan Pemilu 2019 berjalan damai, bebas dari hoax, SARA, dan money politics. Hadir Kapolda Bali Irjen Pol Reinhard Petrus Golose, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua KPU Bali I Wayan Jondra dan komisioner, Komisioner Bawaslu Bali, serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Aksi gema pemilu damai ditandai dengan pelepasan burung merpati sebagai lambang perdamaian.
Ketua KPU Bali, I Wayan Jondra dalam orasinya meminta peserta pemilu, partai politik, calon legislatif (Caleg) supaya melaksanakan perhelatan demokrasi dengan damai, bebas dari hoax, isu SARA, dan money poltics. Sehingga pemilu 2019 berjalan dengan damai. “Jangan hanya karena berebut kursi kekuasaan, kita tumpahkan periuk nasi kita dengan menyebarkan berita hoax, politisasi SARA, politik uang,” tegas Jondra.
Jondra dan komisioner KPU Bali periode 2013-2018 yang akan mengakhiri tugas, Senin (24/9) hari ini menyebutkan Pemilu 2019 akan diikuti 547 peserta pemilu. Mereka akan berebut 4 kursi DPD RI, 9 kursi DPR RI dan 55 kursi DPRD Bali. Dari sejumlah 547 orang peserta pemilu tersebut terdiri dari 334 laki-laki dan 213 perempuan atau 38,94 persen menyertakan keterwakilan perempuan. “Undang-Undang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 persen,” ujar pengajar teknik elektro di Politeknik Negeri Bali ini.
Jondra juga menekankan jangan sampai pemilu berlangsung tidak damai di Bali, karena hal itu akan berimbas pada perekonomian warga yang sangat tergantung dengan pariwisata. Untuk itu dia mengajak segenap lapisan masyarakat tetap menahan diri, jangan sampai terlalu larut dengan pesta demokrasi sehingga tidak menerima perbedaan.
Sementara anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi meminta semua pihak menghormati, dan mengikuti pelaksanaan kampanye dengan sebaik-baiknya. “Teknis pelaksanaan adalah kewenangan KPU Bali. Begitu kampanye pemilu mulai ketentuan dan aturan sudah berlaku,” ujar mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini. *nat
Mereka menggelar orasi Kampanye Damai Pemilu 2019 sekaligus menandai pembukaan kampanye 2019 di Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), Niti Mandala Denpasar. Aksi elemen masyarakat Bali ini untuk mensosialisasikan Pemilu 2019 berjalan damai, bebas dari hoax, SARA, dan money politics. Hadir Kapolda Bali Irjen Pol Reinhard Petrus Golose, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua KPU Bali I Wayan Jondra dan komisioner, Komisioner Bawaslu Bali, serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Aksi gema pemilu damai ditandai dengan pelepasan burung merpati sebagai lambang perdamaian.
Ketua KPU Bali, I Wayan Jondra dalam orasinya meminta peserta pemilu, partai politik, calon legislatif (Caleg) supaya melaksanakan perhelatan demokrasi dengan damai, bebas dari hoax, isu SARA, dan money poltics. Sehingga pemilu 2019 berjalan dengan damai. “Jangan hanya karena berebut kursi kekuasaan, kita tumpahkan periuk nasi kita dengan menyebarkan berita hoax, politisasi SARA, politik uang,” tegas Jondra.
Jondra dan komisioner KPU Bali periode 2013-2018 yang akan mengakhiri tugas, Senin (24/9) hari ini menyebutkan Pemilu 2019 akan diikuti 547 peserta pemilu. Mereka akan berebut 4 kursi DPD RI, 9 kursi DPR RI dan 55 kursi DPRD Bali. Dari sejumlah 547 orang peserta pemilu tersebut terdiri dari 334 laki-laki dan 213 perempuan atau 38,94 persen menyertakan keterwakilan perempuan. “Undang-Undang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 persen,” ujar pengajar teknik elektro di Politeknik Negeri Bali ini.
Jondra juga menekankan jangan sampai pemilu berlangsung tidak damai di Bali, karena hal itu akan berimbas pada perekonomian warga yang sangat tergantung dengan pariwisata. Untuk itu dia mengajak segenap lapisan masyarakat tetap menahan diri, jangan sampai terlalu larut dengan pesta demokrasi sehingga tidak menerima perbedaan.
Sementara anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi meminta semua pihak menghormati, dan mengikuti pelaksanaan kampanye dengan sebaik-baiknya. “Teknis pelaksanaan adalah kewenangan KPU Bali. Begitu kampanye pemilu mulai ketentuan dan aturan sudah berlaku,” ujar mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini. *nat
Komentar