Jadwal 'Ganjil-Genap' Masih Dikaji

DENPASAR, NusaBali
Penerapan sistem ganjil-genap plat nomor polisi (nopol) kendaraan selama pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meetings di Nusa Dua, pada Oktober 2018 mendatang ternyata masih belum jelas jadwalnya.  Kadishub Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana di Gedung DPRD Bali Niti Mandala Denpasar, Rabu (26/9) kemarin, mengatakan pemberlakuan sistem ganjil-genap itu masih belum final, mengenai waktu dan pelaksanaannya. Menurutnya, sempat sudah ada jadwal pasti penerapannya pada 7-16 Oktober dan telah beredar di media. Namun, Sudarsana menyatakan semuanya masih dikaji. “Kami masih akan melakukan rapat dengan stakeholder. Kalau yang beredar di media kemarin itu masih rencana. Belum pasti kapan waktunya. Kami harus kaji seluruhnya, bersama dengan pihak terkait. Pokoknya kita intinya ingin pelaksanaan IMF-WB Annual Meetings itu dari sisi kenyamanan lalulintas berjalan baik,” ujarnya.

Sudarsana menegaskan efektifitas penerapan ganjil-genap ini tidak bisa diperkirakan. Namun setidaknya bisa menekan kekroditan lalulintas di event IMF-WB Annual Meetings yang akan dihadiri 15 ribu peserta dari seluruh dunia, termasuk 5.000 wartawan tersebut. “Paling tidak kalau ada 1.000 kendaraan, jumlah nomor ganjil dan genap itu 30-40 persen. Kalau ini penerapannya berjalan ya lumayan efektif menekan macet saat itu. Ini memang kita rencanakan pada event IMF saja. Itu saja fokusnya, setelah IMF mungkin akan dinormalkan lagi,” kata birokrat asal Gianyar ini.

Sudarsana mengatakan hasil rapat sebelumnya dengan pihak terkait termasuk Polda Bali memastikan pelaksanaan IMF-WB Annual Meetings 2018 ini akan terus dimantapkan, supaya segala kesiapan dari sisi pengaturan lalulintas berjalan baik. “Besok kami rencanakan akan rapat dengan Dishub Badung.  Rapat koordinasi lagi,” tegas Sudarsana.

Sudarsana juga menegaskan Pemprov Bali masih memikirkan penerapan tersebut permanen atau tidak. Karena untuk efektifitas menekan macet, mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di Bali lebih efektif. Namun demikian, Bali hanya mengandalkan pajak dari kendaraan bermotor saja, sehingga kalau penerapan permanen menekan kemacetan butuh kajian ulang. “Penerapan ganjil-genap ini kan sementara saja, kalau permanen menekan macet di Kuta dan Bali pada umumnya ya kendaraan memang harus dikurangi jumlahnya di Bali. Tetapi kita di Provinsi Bali penghasilan pajak terbesar dari kendaraan. Ya kaji ulang lagi. Kan harus kehilangan pendapatan pajak kita,” ujarnya.

Sementara dari kalangan DPRD Bali mendukung penerapan ganjil-genap pada IMF-WB 2018. “Sepanjang itu untuk kepentingan negara, apalagi? Sudah selesai. Kami di DPRD Bali mendukung, sepanjang ini sebuah langkah pemerintah yang berdampak positif,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba secara terpisah dikonfirmasi kemarin. *nat