15 Menteri Gabung Timses Jokowi
Kepentingan Publik Diharapkan Tak Diabaikan
JAKARTA, NusaBali
15 dari 34 menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didaftarkan untuk menjadi bagian dari Tim Kampenye Nasional (TKN). Keterlibatan menteri tersebut dinilai karena Timses Jokowi tidak percaya diri dengan sumber daya manusia yang ada.
"Orang akhirnya berpikir penunjukkan 15 menteri itu menunjukkan TKN tak percaya diri menghadapi pemenangan pilpres. Sehingga menjadi mengambil 15 menteri. Hampir setengah dari 34 menteri jadi tim sukses, itu luar biasa," kata peneliti CSIS, Arya Fernandes, Sabtu (29/9) malam.
Arya meminta Jokowi bisa memberikan garansi pada masyarakat menterinya tidak akan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Menurutnya, hal tersebut penting karena potensi penggunaan fasilitas negara saat kampanye bisa saja terjadi. "Saya harus minta presiden menggaransi tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, tidak hanya fasilitas tapi juga anggaran negara," ucap Arya. Arya mengatakan memang tidak aturan yang melarang menteri untuk menjadi juru kampanye. Tapi ketentingan publik tak boleh diabaikan.
"Kepentingan publik harus jadi prioritas, menteri kita harus bekerja untuk kita bukan kepentinggan yang bukan kepentingan publik," jelas Arya dilansir detik.com. Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf telah didaftarkan ke KPU. Setidaknya ada 15 nama menteri yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh KPU di laman resminya. *
15 dari 34 menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didaftarkan untuk menjadi bagian dari Tim Kampenye Nasional (TKN). Keterlibatan menteri tersebut dinilai karena Timses Jokowi tidak percaya diri dengan sumber daya manusia yang ada.
"Orang akhirnya berpikir penunjukkan 15 menteri itu menunjukkan TKN tak percaya diri menghadapi pemenangan pilpres. Sehingga menjadi mengambil 15 menteri. Hampir setengah dari 34 menteri jadi tim sukses, itu luar biasa," kata peneliti CSIS, Arya Fernandes, Sabtu (29/9) malam.
Arya meminta Jokowi bisa memberikan garansi pada masyarakat menterinya tidak akan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Menurutnya, hal tersebut penting karena potensi penggunaan fasilitas negara saat kampanye bisa saja terjadi. "Saya harus minta presiden menggaransi tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, tidak hanya fasilitas tapi juga anggaran negara," ucap Arya. Arya mengatakan memang tidak aturan yang melarang menteri untuk menjadi juru kampanye. Tapi ketentingan publik tak boleh diabaikan.
"Kepentingan publik harus jadi prioritas, menteri kita harus bekerja untuk kita bukan kepentinggan yang bukan kepentingan publik," jelas Arya dilansir detik.com. Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf telah didaftarkan ke KPU. Setidaknya ada 15 nama menteri yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh KPU di laman resminya. *
Komentar