Pemohon PBI-BPJS Melebihi KK Miskin
“Saya tidak mau bicara politik, yang jelas permohonan PBI terus diusulkan” (Kepala BPJS Bali Timur Endang Triana Simanjuntak)
GIANYAR, NusaBali
Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Pemyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Gianyar setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 120.000a peserta atau sebesar 40 persen dari total peserta BPJS di Gianyar. Padahal data dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, jumlah warga miskin sekitar 26.000an.
Kepala BPJS Cabang Klungkung yang menaungi Bali Timur, Endang Triana Simanjuntak, mengaku setiap tahun pihaknya terus mendapat permohonan untuk peserta PBI. Peserta PBI merupakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Dengan begitu, iurannya, dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
“Kalau dari data berarti di Gianyar ada 40 persen warganya miskin, sebesar 120.000an peserta. Padahal, data miskin dari Dinas Sosial sebesar 26.000a,” ujar Endang, di Kantor BPJS Gianyar, beberapa waktu lalu. Entah ada latar belakang politis atau apa, Endang enggan menanggapi banyaknya permohonan PIB itu tiap tahun. “Saya tidak mau bicara politik, yang jelas permohonan PBI terus diusulkan,” jelasnya.
Anehnya, beberapa kejadian justru membuat peserta PBI yang diusulkan tidak mau berada di kelas III. “Kenyataan terjadi, ketika ada pasien dari kalangan orang kaya, merasa derajatnya bukan disana (kelas III,Red), hingga akhirnya minta naik kelas layanan,” ujarnya sambil tersenyum.
Daripada terus ada usulan PBI setiap tahun, maka BPJS menyarankan Pemkab Gianyar melakukan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 mendatang. Melalui sistem ini, Pemkab Gianyar diminta mengeluarkan dana Rp 43 miliar untuk menanggung 495.320 jiwa penduduknya. “Butuh komitmen pemerintah jika memang ingin seluruh penduduknya punya jaminan kesehatan. Kami sedang berupaya lewat audiensi nanti,” tukasnya.
Kata Endang, Kabupaten Klungkung dan Badung sudah melakukan UHC. Dua kabupaten itu menanggung seluruh penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Cara ini bisa dicontoh Gianyar. Berdasarkan data BPJS, pada 2018 ini di Indonesia ada 26 Kota, dan 76 Kabupaten yang telah mencapai UHC.*nvi
Kepala BPJS Cabang Klungkung yang menaungi Bali Timur, Endang Triana Simanjuntak, mengaku setiap tahun pihaknya terus mendapat permohonan untuk peserta PBI. Peserta PBI merupakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Dengan begitu, iurannya, dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
“Kalau dari data berarti di Gianyar ada 40 persen warganya miskin, sebesar 120.000an peserta. Padahal, data miskin dari Dinas Sosial sebesar 26.000a,” ujar Endang, di Kantor BPJS Gianyar, beberapa waktu lalu. Entah ada latar belakang politis atau apa, Endang enggan menanggapi banyaknya permohonan PIB itu tiap tahun. “Saya tidak mau bicara politik, yang jelas permohonan PBI terus diusulkan,” jelasnya.
Anehnya, beberapa kejadian justru membuat peserta PBI yang diusulkan tidak mau berada di kelas III. “Kenyataan terjadi, ketika ada pasien dari kalangan orang kaya, merasa derajatnya bukan disana (kelas III,Red), hingga akhirnya minta naik kelas layanan,” ujarnya sambil tersenyum.
Daripada terus ada usulan PBI setiap tahun, maka BPJS menyarankan Pemkab Gianyar melakukan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 mendatang. Melalui sistem ini, Pemkab Gianyar diminta mengeluarkan dana Rp 43 miliar untuk menanggung 495.320 jiwa penduduknya. “Butuh komitmen pemerintah jika memang ingin seluruh penduduknya punya jaminan kesehatan. Kami sedang berupaya lewat audiensi nanti,” tukasnya.
Kata Endang, Kabupaten Klungkung dan Badung sudah melakukan UHC. Dua kabupaten itu menanggung seluruh penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Cara ini bisa dicontoh Gianyar. Berdasarkan data BPJS, pada 2018 ini di Indonesia ada 26 Kota, dan 76 Kabupaten yang telah mencapai UHC.*nvi
Komentar