Perbaiki Jalan, Buleleng Terima Rp 3,7 M
Pemkab Buleleng mendapat tambahan dana Rp 3,7 miliar dari Pemprov Bali.
SINGARAJA, NusaBali
Meski nilainya tidak begitu besar, namun tambahan dana itu dirasa sangat berarti di tengah tingginya nilai rasionalisasi. Dana itu pun langsung diglontor untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan. Tambahan dana itu bersumber Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh Pemprov Bali, kepada Pemkab Buleleng. Tambahan dana itu diketahui setelah ada verifikasi APBD Perubahan tahun 2018. “Ini patut disyukuri, walaupun nilainya hanya Rp 3,7 miliar, tetapi ini sangat berarti. Karena kita ketahui, banyak program yang membutuhkan dana, apalagi ini ditengah rasionalisasi yang cukup besar,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, Selasa (2/10).
Dalam APBD Perubahan 2018, banyak kegiatan terpaksa ditiadakan karena hampir seluruh satuan kerja perangka daerah (SKPD), mengalami rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi terjadi akibat, Pemkab Buleleng harus menyiapkan dana pengganti pembayaran gaji ke 13 dan 14 bagi seluruh PNS lingkup Pemkab Buleleng. Masalahnya, pembayaran gaji ke 13 dan 14 itu, Pemkab menggunakan gaji PNS selama dua bulan, karena APBD Induk 2018, tidak mengakomudir kebijakan pusat memberikan gaji ke 13 dan 14 bagi seluruh PNS. Nah, untuk menutup 2 bulan gaji PNS itu, maka Pemkab mengadakan rasionalisasi. Diperkirakan kebutuhan dana itu mencapai puluhan miliar.
Sekda Puspaka mengungkapkan, dana adanya tambahan dana bagi hasil dari Pemprov Bali sangat berarti. Karena dengan tambahan dana itu, beberapa kegiatan akhirnya bisa dilaksanakan.”Ya salah satunya, usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan itu, akhirnya bisa kita akomudir. Sisanya, kita sudah plot untuk Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,red),” katanya.
Menurut Sekda Puspaka, sisa dana yang diplot ke Dinas PUPR, sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan. Karena kegiatan itu, dinyakni dapat dirampungkan sebelum akhir Desember 2018. “Kami pandang, kegiatan perbaikan infrastruktur jalan itu, masih ada waktu untuk memanfaatkan sisa dana tersebut,” ujarnya. *k19
Dalam APBD Perubahan 2018, banyak kegiatan terpaksa ditiadakan karena hampir seluruh satuan kerja perangka daerah (SKPD), mengalami rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi terjadi akibat, Pemkab Buleleng harus menyiapkan dana pengganti pembayaran gaji ke 13 dan 14 bagi seluruh PNS lingkup Pemkab Buleleng. Masalahnya, pembayaran gaji ke 13 dan 14 itu, Pemkab menggunakan gaji PNS selama dua bulan, karena APBD Induk 2018, tidak mengakomudir kebijakan pusat memberikan gaji ke 13 dan 14 bagi seluruh PNS. Nah, untuk menutup 2 bulan gaji PNS itu, maka Pemkab mengadakan rasionalisasi. Diperkirakan kebutuhan dana itu mencapai puluhan miliar.
Sekda Puspaka mengungkapkan, dana adanya tambahan dana bagi hasil dari Pemprov Bali sangat berarti. Karena dengan tambahan dana itu, beberapa kegiatan akhirnya bisa dilaksanakan.”Ya salah satunya, usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan itu, akhirnya bisa kita akomudir. Sisanya, kita sudah plot untuk Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,red),” katanya.
Menurut Sekda Puspaka, sisa dana yang diplot ke Dinas PUPR, sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan. Karena kegiatan itu, dinyakni dapat dirampungkan sebelum akhir Desember 2018. “Kami pandang, kegiatan perbaikan infrastruktur jalan itu, masih ada waktu untuk memanfaatkan sisa dana tersebut,” ujarnya. *k19
Komentar