Bawaslu Bali Dorong Pengawas Partisipatif
Bawaslu Bali baru melakukan kajian dan siapkan usulan kebutuhan dana ke Bawaslu RI untuk anggaran pengawasan.
Biaya Pengawasan TPS Paling Mahal Sepanjang Pemilu
DENPASAR, NusaBali
Pengawasan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan pertama kali dilaksanakan serentak membuat Bawaslu Bali waspada. Selain akan merekrut pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 12.215 orang sesuai dengan jumlah TPS Pileg/Pilpres 2019, Bawaslu Bali mendorong partisipasi elemen masyarakat supaya ikut terjun memantau dan mengawasi Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi di Denpasar, Rabu (3/10) mengatakan Bawaslu Bali bakal merekrut pengawas TPS sebanyak 12.215 orang atau sesuai dengan jumlah TPS. Karena pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan serentak dibutuhkan pengawasan maksimal. “Tidak cukup 1 pengawas TPS saja dari Bawaslu Bali, maka kami mendorong peran serta elemen masyarakat yang siap partisipatif ikut mengawasi. Bisa dari kalangan kampus dan relawan masyarakat yang peduli untuk menjaga proses pelaksanaan pemilu yang demokratis,” ujar Raka Sandhi.
Mantan Ketua KPU Bali periode 2013-2018 ini menyebutkan pembentukan dan rekrutmen pengawas TPS untuk kepentingan Pileg 2019 nanti memang masih jauh waktunya. Namun demikian Bawaslu Bali baru melakukan kajian dan siapkan usulan kebutuhan dana ke Bawaslu RI untuk anggaran pengawasan.
“Kalau personel yang akan direkrut jumlahnya sudah pasti sesuai dengan jumlah TPS. Sementara anggarannya masih dikaji. Itu dikaji oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditangani Ketua Bawaslu (Ni Ketut Ariyani),” beber Raka Sandhi.
Sementara untuk penguatan lembaga pengawasan, Kamis (4/10) hari ini rencananya Bawaslu Bali memberikan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap petugas pengawasan di level Kabupaten (Bawaslu Kabupaten) dan Kecamatan (Bawaslu Kecamatan) di seluruh Bali.
“Pengawasan pemilu itu secara garis besar pencegahan dan penindakan. Kami berikan bimbingan teknis soal pengawasan dan penanganan sengketa untuk lembaga pengawasan di level kabupaten dan kecamatan di seluruh Bali,” tegas pria asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini.
Sementara ketika ditanya adanya pelanggaran pada masa kampanye Pileg/Pilpres, kata Raka Sandhi belum ada temuan pelanggaran. Menurut dia di Provinsi Bali masa kampanye Pileg/Pilpres berjalan dengan damai dan cukup baik. Sehingga kerawanan hampir tidak terjadi. “Sampai saat ini Bawaslu Bali belum menemukan adanya pelanggaran pada masa kampanye Pileg/Pilpres. Mudah-mudahan kondisi ini terjaga sampai pelaksanaan pemilu selesai,” ungkap Raka Sandhi.
Sementara untuk pelaksanaan pemungutan suara dan pengawasan TPS di Pileg/Pilpres 2019 mendatang memakan biaya paling mahal. Selain Bawaslu yang merekrut tenaga pengawasan TPS, pemerintah juga harus merekrut tenaga linmas minimal 2 orang. Kemudian KPU juga harus merekrut 7 Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua KPU Bali, I Dewa Gde Agung Lidartawan secara terpisah mengatakan biaya untuk pemungutan suara bersumber dari APBN. Untuk pelaksanaan pemungutan suara Pileg/Pilpres 2019 memakan biaya paling mahal sepanjang sejarah. Estimasi KPU Bali untuk honor petugas KPPS di 12.215 TPS akan menyedot anggaran miliaran rupiah.
“Ini mungkin menjadi pemilu paling mahal sepanjang massa. Karena orang yang dilibatkan sangat banyak dan memerlukan honor banyak juga,” kata Lidartawan.
Lidartawan menyebutkan estimasi honor anggota KPPS per orang antara Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. “Dana untuk honor KPPS itu seluruhnya dari APBN. Itu KPU RI yang menghitung. Jadi itu anggarannya pusat,” tegas Lidartawan. *nat
DENPASAR, NusaBali
Pengawasan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan pertama kali dilaksanakan serentak membuat Bawaslu Bali waspada. Selain akan merekrut pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 12.215 orang sesuai dengan jumlah TPS Pileg/Pilpres 2019, Bawaslu Bali mendorong partisipasi elemen masyarakat supaya ikut terjun memantau dan mengawasi Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi di Denpasar, Rabu (3/10) mengatakan Bawaslu Bali bakal merekrut pengawas TPS sebanyak 12.215 orang atau sesuai dengan jumlah TPS. Karena pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan serentak dibutuhkan pengawasan maksimal. “Tidak cukup 1 pengawas TPS saja dari Bawaslu Bali, maka kami mendorong peran serta elemen masyarakat yang siap partisipatif ikut mengawasi. Bisa dari kalangan kampus dan relawan masyarakat yang peduli untuk menjaga proses pelaksanaan pemilu yang demokratis,” ujar Raka Sandhi.
Mantan Ketua KPU Bali periode 2013-2018 ini menyebutkan pembentukan dan rekrutmen pengawas TPS untuk kepentingan Pileg 2019 nanti memang masih jauh waktunya. Namun demikian Bawaslu Bali baru melakukan kajian dan siapkan usulan kebutuhan dana ke Bawaslu RI untuk anggaran pengawasan.
“Kalau personel yang akan direkrut jumlahnya sudah pasti sesuai dengan jumlah TPS. Sementara anggarannya masih dikaji. Itu dikaji oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditangani Ketua Bawaslu (Ni Ketut Ariyani),” beber Raka Sandhi.
Sementara untuk penguatan lembaga pengawasan, Kamis (4/10) hari ini rencananya Bawaslu Bali memberikan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap petugas pengawasan di level Kabupaten (Bawaslu Kabupaten) dan Kecamatan (Bawaslu Kecamatan) di seluruh Bali.
“Pengawasan pemilu itu secara garis besar pencegahan dan penindakan. Kami berikan bimbingan teknis soal pengawasan dan penanganan sengketa untuk lembaga pengawasan di level kabupaten dan kecamatan di seluruh Bali,” tegas pria asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini.
Sementara ketika ditanya adanya pelanggaran pada masa kampanye Pileg/Pilpres, kata Raka Sandhi belum ada temuan pelanggaran. Menurut dia di Provinsi Bali masa kampanye Pileg/Pilpres berjalan dengan damai dan cukup baik. Sehingga kerawanan hampir tidak terjadi. “Sampai saat ini Bawaslu Bali belum menemukan adanya pelanggaran pada masa kampanye Pileg/Pilpres. Mudah-mudahan kondisi ini terjaga sampai pelaksanaan pemilu selesai,” ungkap Raka Sandhi.
Sementara untuk pelaksanaan pemungutan suara dan pengawasan TPS di Pileg/Pilpres 2019 mendatang memakan biaya paling mahal. Selain Bawaslu yang merekrut tenaga pengawasan TPS, pemerintah juga harus merekrut tenaga linmas minimal 2 orang. Kemudian KPU juga harus merekrut 7 Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua KPU Bali, I Dewa Gde Agung Lidartawan secara terpisah mengatakan biaya untuk pemungutan suara bersumber dari APBN. Untuk pelaksanaan pemungutan suara Pileg/Pilpres 2019 memakan biaya paling mahal sepanjang sejarah. Estimasi KPU Bali untuk honor petugas KPPS di 12.215 TPS akan menyedot anggaran miliaran rupiah.
“Ini mungkin menjadi pemilu paling mahal sepanjang massa. Karena orang yang dilibatkan sangat banyak dan memerlukan honor banyak juga,” kata Lidartawan.
Lidartawan menyebutkan estimasi honor anggota KPPS per orang antara Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. “Dana untuk honor KPPS itu seluruhnya dari APBN. Itu KPU RI yang menghitung. Jadi itu anggarannya pusat,” tegas Lidartawan. *nat
Komentar