ORI Temukan Pejabat Intervensi PPDB
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali menemukan masih banyak pemerintah mengintervensi pejabat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di Tabanan.
TABANAN, NusaBali
Intervensi ditemukan di beberapa SMP negeri dan favorit sehingga terjadi pembengkakan siswa. Pernyataan ini terungkap saat Ombudsman menjadi pemateri di acara Talk Show yang diselenggarakan oleh alumni SMA Saraswati, Jumat (5/10).
Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan intervensi dimaksud adalah masih adanya titipan siswa sehingga menambah batasan jumlah siswa yang tentunya melanggar dari juknis. "Titipan dari anggota dewan juga ada, laporan dari pemeriksaan kemarin sudah kami bawa ke Disdik. Katanya akan dievaluasi," ujarnya.
Agar kejadian itu tidak terulang kembali, jelas dia, pemerintah ditekankan untuk berkomitmen. Menjalani aturan minimal mematuhi Juknis yang sudah dibuat. Yang paling penting jika ada yang memaksa harus berani menolak tegas. "Jangan sampai hanya takut tidak dipilih atau takut kehilangan jabatan, titipan siswa diambil," tegas Umar.
Begitu pula, kata Umar, orangtua harus sadar jangan memaksakan anaknya masuk disekolah favorit. Karena dimana pun bersekolah sama saja. Sebab bukan sekolah yang membuat pintar tetapi siswa itu sendiri. Sekolah hanya merangsang untuk mengembangkan kemampuan siswa. "Ini yang perlu dimengerti, jangan gunakan alasan siswi yang menangis atau alasan lainya. Kalau terus seperti ini kasihan sekolahnya dan siswanya ," tambah Umar.
Umar menambahkan tak hanya di Tabanan kejadian serupa juga ditemukan dibeberapa SMP yang ada di Bali. Selain adanya intervensi dan pelanggaran berdasarkan pemantaunya juga dilihat sekolah swasta belum ditangani serius. "Nanti ini yang harus di evaluasi dengan benar dalam PPDB tahun 2019," tandasnya.*de
Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan intervensi dimaksud adalah masih adanya titipan siswa sehingga menambah batasan jumlah siswa yang tentunya melanggar dari juknis. "Titipan dari anggota dewan juga ada, laporan dari pemeriksaan kemarin sudah kami bawa ke Disdik. Katanya akan dievaluasi," ujarnya.
Agar kejadian itu tidak terulang kembali, jelas dia, pemerintah ditekankan untuk berkomitmen. Menjalani aturan minimal mematuhi Juknis yang sudah dibuat. Yang paling penting jika ada yang memaksa harus berani menolak tegas. "Jangan sampai hanya takut tidak dipilih atau takut kehilangan jabatan, titipan siswa diambil," tegas Umar.
Begitu pula, kata Umar, orangtua harus sadar jangan memaksakan anaknya masuk disekolah favorit. Karena dimana pun bersekolah sama saja. Sebab bukan sekolah yang membuat pintar tetapi siswa itu sendiri. Sekolah hanya merangsang untuk mengembangkan kemampuan siswa. "Ini yang perlu dimengerti, jangan gunakan alasan siswi yang menangis atau alasan lainya. Kalau terus seperti ini kasihan sekolahnya dan siswanya ," tambah Umar.
Umar menambahkan tak hanya di Tabanan kejadian serupa juga ditemukan dibeberapa SMP yang ada di Bali. Selain adanya intervensi dan pelanggaran berdasarkan pemantaunya juga dilihat sekolah swasta belum ditangani serius. "Nanti ini yang harus di evaluasi dengan benar dalam PPDB tahun 2019," tandasnya.*de
Komentar