Loloan Pengrarungan Diharapkan Dinormalisasi
Warga Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, minta pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi kawasan Loloan (pertemuan sungai-laut) Pengrarungan di Kawasan Hutan Taman Raya (Tahura) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
DENPASAR, NusaBali
Permintaan itu mengemuka saat kunjungan Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Tandya Tjahjana bersama anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bali membidang perikanan dan kelautan Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, di Kawasan Tahura Denpasar Selatan, Sabtu (6/10) siang.
Masalah normalisasi ini sudah empat tahun menjadi persoalan yang dihadapi warga Desa Pemogan. Hal itu lantaran dampak dari sumbatan sampah terutama sampah plastik di Loloan Pengrarungan membuat tiga banjar di Desa Pemogan, yakni Banjar Sakah, Banjar Rangkan Sari, dan Banjar Kajeng alami banjir setiap tahun. Selain itu masalah normalisasi mendesak karena Loloan Pengrarungan selama ini digunakan sebagai kegiatan upacara adat dan keagamaan oleh krama Desa Adat Pemogan.
Saat cek lapangan oleh Tandya Tjahjana dan Gus Adhi, Sabtu kemarin, terlihat alur Loloan Pengrarungan dipenuhi sampah plastik. Sampah-sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari kawasan pesisir. Sampah tersebut tertimbun di Loloan Pengrarungan, sehingga tidak ada jalan lain selain melakukan normalisasi loloan yang tersumbat ini.
Kepala Desa Pemogan I Nyoman Gede Wiryanata kepada Tandya Tjahjana, mengatakan Loloan Pengrarungan merupakan tempat suci yang selama ini digunakan untuk kegiatan adat dan keagamaan oleh warga Desa Pemogan. Beberapa kali upaya pembersihan sampah dilakukan. Termasuk memberlakukan larangan dengan sanksi denda bagi siapa saja yang membuang sampah di kawasan Loloan Pengrarungan. Namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena sampah-sampah kiriman dari laut terus terjadi. “Demi menjaga kawasan suci di Loloan Pengrarungan, kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup bisa menormalisasi alur sungai. Sehingga alur air lebih lancar dan tidak tersumbat,” ujar Wiryanata.
Tokoh masyarakat Pemogan yang juga aktivis mangrove Anak Agung Gede Aryawan secara terpisah menyampaikan karena sampah-sampah plastik kiriman dari pesisir tersebut membuat tanaman mangrove mati.
“Karena akar mangrove terlilit plastik, tanaman mangrove mati. Di samping itu ada tiga banjar di Desa Pemogan selalu kebanjiran karena sumbatan Loloan Pengrarungan tidak ada penanganan,” ucap Agung Aryawan.
Atas kondisi ini, Gus Adhi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespons secepatnya persoalan tersebut. “Kami menghadirkan pihak kementerian ke sini karena masalah ini sudah empat tahun tidak terselesaikan. Tolong Pak Direktur LHP supaya membantu normalisasi alur sungai ini. Karena Maret 2019 mendatang kegiatan upacara melasti akan dilaksanakan. Dan melasti serta upacara nganyut itu setiap saat dilaksanakan di sini,” kata politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, ini.
Selain itu Gus Adhi meminta Pemprov Bali turun tangan dan peduli dengan keberadaan sampah-sampah plastik di Tahura. Karena Tahura merupakan kawasan konservasi, paru-paru kota, dan pelindung kawasan dari ancaman bencana alam abrasi.
Tandya Tjahjana mengatakan masalah normalisasi Loloan Pengrarungan akan dikoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. “Apa yang kami lihat di lapangan saat ini akan kami carikan solusi, termasuk upaya normalisasi secepat mungkin kawasan ini, dengan program dari pusat. Nanti kami akan sampaikan kepada piminan kami supaya segera ada solusinya,” ujar Tjahjana.
Kapan akan direalisasikan? “Ya kita kaji dulu, persoalannya sekarang sudah jelas ada sumbatan sampah. Apa langkah yang tepat harus dihitung, dikaji supaya program yang kita berikan nanti tepat. Kami akan berusaha secepatnya melakukan penanganan, koordinasi dengan pihak terkait di Provinsi Bali,” tegas Tjahjana.
Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Kadis Kehutanan Provinsi Bali drh Luh Ayu Aryani dikonfirmasi NusaBali, Sabtu kemarin terkait dengan normalisasi Loloan Pengrarungan, Desa Pemogan, mengatakan dirinya yang baru menjabat di Dinas LH dan Kehutanan belum pernah menerima permintaan normalisasi dan sumbatan Loloan Pengrarungan.
“Saya akan koordinasikan dulu dengan kabid. Selama saya bertugas di LH dan Dinas Kehutanan belum pernah menerima permintaat normalisasi di sana,” tutur mantan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ini. *nat
Permintaan itu mengemuka saat kunjungan Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Tandya Tjahjana bersama anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bali membidang perikanan dan kelautan Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, di Kawasan Tahura Denpasar Selatan, Sabtu (6/10) siang.
Masalah normalisasi ini sudah empat tahun menjadi persoalan yang dihadapi warga Desa Pemogan. Hal itu lantaran dampak dari sumbatan sampah terutama sampah plastik di Loloan Pengrarungan membuat tiga banjar di Desa Pemogan, yakni Banjar Sakah, Banjar Rangkan Sari, dan Banjar Kajeng alami banjir setiap tahun. Selain itu masalah normalisasi mendesak karena Loloan Pengrarungan selama ini digunakan sebagai kegiatan upacara adat dan keagamaan oleh krama Desa Adat Pemogan.
Saat cek lapangan oleh Tandya Tjahjana dan Gus Adhi, Sabtu kemarin, terlihat alur Loloan Pengrarungan dipenuhi sampah plastik. Sampah-sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari kawasan pesisir. Sampah tersebut tertimbun di Loloan Pengrarungan, sehingga tidak ada jalan lain selain melakukan normalisasi loloan yang tersumbat ini.
Kepala Desa Pemogan I Nyoman Gede Wiryanata kepada Tandya Tjahjana, mengatakan Loloan Pengrarungan merupakan tempat suci yang selama ini digunakan untuk kegiatan adat dan keagamaan oleh warga Desa Pemogan. Beberapa kali upaya pembersihan sampah dilakukan. Termasuk memberlakukan larangan dengan sanksi denda bagi siapa saja yang membuang sampah di kawasan Loloan Pengrarungan. Namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena sampah-sampah kiriman dari laut terus terjadi. “Demi menjaga kawasan suci di Loloan Pengrarungan, kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup bisa menormalisasi alur sungai. Sehingga alur air lebih lancar dan tidak tersumbat,” ujar Wiryanata.
Tokoh masyarakat Pemogan yang juga aktivis mangrove Anak Agung Gede Aryawan secara terpisah menyampaikan karena sampah-sampah plastik kiriman dari pesisir tersebut membuat tanaman mangrove mati.
“Karena akar mangrove terlilit plastik, tanaman mangrove mati. Di samping itu ada tiga banjar di Desa Pemogan selalu kebanjiran karena sumbatan Loloan Pengrarungan tidak ada penanganan,” ucap Agung Aryawan.
Atas kondisi ini, Gus Adhi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespons secepatnya persoalan tersebut. “Kami menghadirkan pihak kementerian ke sini karena masalah ini sudah empat tahun tidak terselesaikan. Tolong Pak Direktur LHP supaya membantu normalisasi alur sungai ini. Karena Maret 2019 mendatang kegiatan upacara melasti akan dilaksanakan. Dan melasti serta upacara nganyut itu setiap saat dilaksanakan di sini,” kata politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, ini.
Selain itu Gus Adhi meminta Pemprov Bali turun tangan dan peduli dengan keberadaan sampah-sampah plastik di Tahura. Karena Tahura merupakan kawasan konservasi, paru-paru kota, dan pelindung kawasan dari ancaman bencana alam abrasi.
Tandya Tjahjana mengatakan masalah normalisasi Loloan Pengrarungan akan dikoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. “Apa yang kami lihat di lapangan saat ini akan kami carikan solusi, termasuk upaya normalisasi secepat mungkin kawasan ini, dengan program dari pusat. Nanti kami akan sampaikan kepada piminan kami supaya segera ada solusinya,” ujar Tjahjana.
Kapan akan direalisasikan? “Ya kita kaji dulu, persoalannya sekarang sudah jelas ada sumbatan sampah. Apa langkah yang tepat harus dihitung, dikaji supaya program yang kita berikan nanti tepat. Kami akan berusaha secepatnya melakukan penanganan, koordinasi dengan pihak terkait di Provinsi Bali,” tegas Tjahjana.
Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Kadis Kehutanan Provinsi Bali drh Luh Ayu Aryani dikonfirmasi NusaBali, Sabtu kemarin terkait dengan normalisasi Loloan Pengrarungan, Desa Pemogan, mengatakan dirinya yang baru menjabat di Dinas LH dan Kehutanan belum pernah menerima permintaan normalisasi dan sumbatan Loloan Pengrarungan.
“Saya akan koordinasikan dulu dengan kabid. Selama saya bertugas di LH dan Dinas Kehutanan belum pernah menerima permintaat normalisasi di sana,” tutur mantan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ini. *nat
Komentar