'Gubernur Harus Buat Regulasi'
DPP ASITA datangi Konjen Tiongkok di Denpasar, Senin sore, terkait aksi jual murah pariwisata Bali
Bali Dijual Murah, Koster Segera Kumpulkan Komponen Pariwisata
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali minta Gubernur Wayan Koster membuat regulasi terkait masalah pariwisata Bali yang diobral untuk pasar turis Tiongkok. Dewan siap bersama-sama membuat regulasi, sepanjang pemerintah satu bahasa dengan elemen pariwisata di Bali. Gubernur Koster pun segera akan kumpulkan komponen parwisata Bali untuk menyikapi masalah ini.
Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), I Ketut Suwandhi, mengatakan pihaknya tidak terkejut dengan berita pariwisata Bali dijual sangat murah di Tiongkok. Menurut Suwandhi, ini kasus lama yang berlarut tanpa penanganan oleh pemerintah.
Suwandhi menyebutkan, jual kepala dengan paket murah bukan hanya terjadi di pasar turis Tiongkok, namun hampir semua segmen. “Bukan hanya pasar turis Tiongkok yang jual murah pariwisata Bali. Pasar lain juga sama, karena persaingan makin ketat. Ini terjadi karena pemerintah membiarkan, tanpa mencari sebuah solusi untuk mengatasinya,” jelas Suwandi di Denpasar, Senin (15/10).
Politisi senior Golkar yang lama berkecimpung di dunia pariwisata mengingatkan, Gubernur Koster bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) harus membuat regulasi untuk mencegah jual beli kepala dan obral murah pariwisata Bali ini. “Kan Cok Ace juga orang pariwisata. Gubernur dan Wagub harus kumpulkan itu komponen pariwisata, lalu siapkan regulasi. Kami di DPRD Bali siap membakcup kalau komponen pariwisata ini sudah satu kata,” tandas politisi Golkar asal Denpasar yang mantan Wakil Ketua DPRD Bali 2009-2014 ini.
Suwandhi menyatakan, indikasi jual murah pariwisata Bali ini juga terjadi karena ada pihak-pihak yang memang diuntungkan. Namun, dampaknya sangat merugikan citra pariwisata Bali. Kalau sudah telanjur dijual murah, krama Bali yang rugi. “Lihat saja art shop di Desa Celuk (Kecamatan Sukawati, Gianyar) yang sudah banyak beralih fungsi. Mereka mati semua karena pariwisata diobral. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” papar Suwandhi.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi adat budaya), Nyoman Parta, mengatakan sangat susah menyelesaikan masalah pariwisata yang diobral murah ini. Namun, masalah ini harus segera ditertibkan oleh pemerintah. “Kalau tidak, susah menyelesaikannya. Apalagi, antara pihak travel di Bali dan agen di Tiongkok sama-sama merasa diuntungkan. Mereka sudah saling melindungi. Kalau memang mau selesaikan, ya tindak tegas saja,” tandas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini secara terpisah, Senin kemarin.
Di sisi lain, Gubernur Wayan Koster segera akan kumpulkan komponen pariwisata di Bali, guna mencari solusi atas maraknya ‘jual beli kepala’ turis pasar Tiongkok yang membuat rusak nama Bali. Menurut Koster, pihaknya akan langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya akan kumpulkan komponen pariwisata, termasuk PHRI,” ujar Koster kepada NusaBali menjelang jumpa pers terkait suksesnya pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank 2018, di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin siang.
Koster menegaskan, pihaknya tdak mau pariwisata Bali dijual murah-murah. Pihaknya akan koordinasi dengan PHRI dan stakeholder, karena ini sudah menjadi masalah serius. “Kita koordinasi dengan PHRI. Kita harus tata dan buat sebuah regulasi nanti. Tapi, konsultasi dan koordinasi dulu dengan para pelaku pariwisata,” tandas Koster yang kemarin didampingi Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.
Sedangkan Ketua HHRI Bali, Cok Ace, yang juga Wagub Bali, mengatakan sudah menyelidiki fenomena paket tur ke Bali dijual murah di Tiongkok hanya dengan harga Rp 600.000. “Kalau Rp 1 juta, mungkin masih masuk akal. Saya harus selidiki ini. Karena ini harus kita dapatkan datanya. Sangat murah ini, apa yang bisa paket tur ke Bali dibeli dengan Rp 600.000? Kecuali makannya nasi jinggo, hotelnya tidur 8 orang dalam satu kamar, mungkin bisa,” ujar Cok Ace.
Cok Ace mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya penyelidikan bersama jajaran komponen pariwisata. Kalau soal pemaksaaan pariwisata belanja di toko-toko yang konon milik warga Tiongkok, juga perlu dicari tahu. “Apakah masalah itu karena sindikat atau memang ada persaingan di Tiongkok sendiri? Mungkin nanti perlu disiapkan kebijakan,” tegas tokph pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.
Sementara, Ketua DPD ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan praktek obral pariwisata Bali di Tiongkok itu sendiri sesungguhnya sudah dikenali kalangan pelaku industri pariwisata Bali sejak lama. Namun, para pelaku pariwisata di Bali tidak bisa berbuat banyak. Salah satu kendalanya, karena tidak adanya payung hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda).
Ardana menyebut Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak mengatur teknis harga produk (paket tur). “Travel meski mengantongi izin dan wajib menggunakan pramuwisata berlinsensi untuk tur,” ungkap Ardana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Sedangkan Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, menyatakan khawatir aksi obral murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok. Jika tidak ditanggulangi, ini bisa berimbas ke segmen pasar lainnya. “Ini jelas mengancam pariwisata Bali,” warning Nuarta.
Nuarta mencontohkan internal HPI Bali. Menurut Nuarta, untuk divisi pramuwisata Mandarin, ada 1.000 guide. Jumlah tersebut sesungguhnya cukup untuk menghandle wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Namun, kenyataannya banyak guide Mandarin di bawah HPI Bali yang tidak dapat pekerjaan. “Hal ini ditengerai banyak travel dan pramuwisata liar yang merebut’ pekerjaan travel dan pramuwisata berlisensi,” sebut Nuarta.
Sementara itu, Ketua Komite Tiongkok DPP ASITA, Hery Sudiarto, mendatangi Konjen Tiongkok di Denpasar, Senin sore, terkait aksi obral murah pariwisata Bali ini. Hery didampingi Penasihat Komite Tiongkok DPP ASITA, Candra Salim, dan Arman. “Kami sudah sampaikan kondisi di lapangan, riilnya seperti apa. Kita sudah sampaikan (paket pariwisata Bali dijual murah) semuanya. Nanti akan ada tindak lanjut lagi,” ujar Candra Salim kepada NusaBali seusai bertemu Konjen Tiong-kok.
Menurut Candra Salim, pihaknya menerima informasi sudah ada 180 turis Tiongkok yang akan berangkat ke Bali dengan biaya murah distop keberangkatannya oleh pemerintah setempat. “Kami dapat informasi sudah ada penyetopan oleh pihak berwenang di Tiongkok terhadap turis Tyang akan tur murah ke Bali. Yang distop itu turis dalam satu pesawat. Mereka harusnya ada di Bali hari ini (kemarin) untuk liburan. Yang menyetop pemerintah Tiongkok langsung. Tapi, bagaimana pun pemerintah di Bali harus membuat regulasi supaya praktek ini tidak terjadi lagi,” pinta Candra Salim. *nat,k17
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali minta Gubernur Wayan Koster membuat regulasi terkait masalah pariwisata Bali yang diobral untuk pasar turis Tiongkok. Dewan siap bersama-sama membuat regulasi, sepanjang pemerintah satu bahasa dengan elemen pariwisata di Bali. Gubernur Koster pun segera akan kumpulkan komponen parwisata Bali untuk menyikapi masalah ini.
Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), I Ketut Suwandhi, mengatakan pihaknya tidak terkejut dengan berita pariwisata Bali dijual sangat murah di Tiongkok. Menurut Suwandhi, ini kasus lama yang berlarut tanpa penanganan oleh pemerintah.
Suwandhi menyebutkan, jual kepala dengan paket murah bukan hanya terjadi di pasar turis Tiongkok, namun hampir semua segmen. “Bukan hanya pasar turis Tiongkok yang jual murah pariwisata Bali. Pasar lain juga sama, karena persaingan makin ketat. Ini terjadi karena pemerintah membiarkan, tanpa mencari sebuah solusi untuk mengatasinya,” jelas Suwandi di Denpasar, Senin (15/10).
Politisi senior Golkar yang lama berkecimpung di dunia pariwisata mengingatkan, Gubernur Koster bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) harus membuat regulasi untuk mencegah jual beli kepala dan obral murah pariwisata Bali ini. “Kan Cok Ace juga orang pariwisata. Gubernur dan Wagub harus kumpulkan itu komponen pariwisata, lalu siapkan regulasi. Kami di DPRD Bali siap membakcup kalau komponen pariwisata ini sudah satu kata,” tandas politisi Golkar asal Denpasar yang mantan Wakil Ketua DPRD Bali 2009-2014 ini.
Suwandhi menyatakan, indikasi jual murah pariwisata Bali ini juga terjadi karena ada pihak-pihak yang memang diuntungkan. Namun, dampaknya sangat merugikan citra pariwisata Bali. Kalau sudah telanjur dijual murah, krama Bali yang rugi. “Lihat saja art shop di Desa Celuk (Kecamatan Sukawati, Gianyar) yang sudah banyak beralih fungsi. Mereka mati semua karena pariwisata diobral. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” papar Suwandhi.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Bali (membidangi adat budaya), Nyoman Parta, mengatakan sangat susah menyelesaikan masalah pariwisata yang diobral murah ini. Namun, masalah ini harus segera ditertibkan oleh pemerintah. “Kalau tidak, susah menyelesaikannya. Apalagi, antara pihak travel di Bali dan agen di Tiongkok sama-sama merasa diuntungkan. Mereka sudah saling melindungi. Kalau memang mau selesaikan, ya tindak tegas saja,” tandas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini secara terpisah, Senin kemarin.
Di sisi lain, Gubernur Wayan Koster segera akan kumpulkan komponen pariwisata di Bali, guna mencari solusi atas maraknya ‘jual beli kepala’ turis pasar Tiongkok yang membuat rusak nama Bali. Menurut Koster, pihaknya akan langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya akan kumpulkan komponen pariwisata, termasuk PHRI,” ujar Koster kepada NusaBali menjelang jumpa pers terkait suksesnya pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank 2018, di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin siang.
Koster menegaskan, pihaknya tdak mau pariwisata Bali dijual murah-murah. Pihaknya akan koordinasi dengan PHRI dan stakeholder, karena ini sudah menjadi masalah serius. “Kita koordinasi dengan PHRI. Kita harus tata dan buat sebuah regulasi nanti. Tapi, konsultasi dan koordinasi dulu dengan para pelaku pariwisata,” tandas Koster yang kemarin didampingi Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.
Sedangkan Ketua HHRI Bali, Cok Ace, yang juga Wagub Bali, mengatakan sudah menyelidiki fenomena paket tur ke Bali dijual murah di Tiongkok hanya dengan harga Rp 600.000. “Kalau Rp 1 juta, mungkin masih masuk akal. Saya harus selidiki ini. Karena ini harus kita dapatkan datanya. Sangat murah ini, apa yang bisa paket tur ke Bali dibeli dengan Rp 600.000? Kecuali makannya nasi jinggo, hotelnya tidur 8 orang dalam satu kamar, mungkin bisa,” ujar Cok Ace.
Cok Ace mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya penyelidikan bersama jajaran komponen pariwisata. Kalau soal pemaksaaan pariwisata belanja di toko-toko yang konon milik warga Tiongkok, juga perlu dicari tahu. “Apakah masalah itu karena sindikat atau memang ada persaingan di Tiongkok sendiri? Mungkin nanti perlu disiapkan kebijakan,” tegas tokph pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.
Sementara, Ketua DPD ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan praktek obral pariwisata Bali di Tiongkok itu sendiri sesungguhnya sudah dikenali kalangan pelaku industri pariwisata Bali sejak lama. Namun, para pelaku pariwisata di Bali tidak bisa berbuat banyak. Salah satu kendalanya, karena tidak adanya payung hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda).
Ardana menyebut Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak mengatur teknis harga produk (paket tur). “Travel meski mengantongi izin dan wajib menggunakan pramuwisata berlinsensi untuk tur,” ungkap Ardana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Senin kemarin.
Sedangkan Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, menyatakan khawatir aksi obral murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok. Jika tidak ditanggulangi, ini bisa berimbas ke segmen pasar lainnya. “Ini jelas mengancam pariwisata Bali,” warning Nuarta.
Nuarta mencontohkan internal HPI Bali. Menurut Nuarta, untuk divisi pramuwisata Mandarin, ada 1.000 guide. Jumlah tersebut sesungguhnya cukup untuk menghandle wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Namun, kenyataannya banyak guide Mandarin di bawah HPI Bali yang tidak dapat pekerjaan. “Hal ini ditengerai banyak travel dan pramuwisata liar yang merebut’ pekerjaan travel dan pramuwisata berlisensi,” sebut Nuarta.
Sementara itu, Ketua Komite Tiongkok DPP ASITA, Hery Sudiarto, mendatangi Konjen Tiongkok di Denpasar, Senin sore, terkait aksi obral murah pariwisata Bali ini. Hery didampingi Penasihat Komite Tiongkok DPP ASITA, Candra Salim, dan Arman. “Kami sudah sampaikan kondisi di lapangan, riilnya seperti apa. Kita sudah sampaikan (paket pariwisata Bali dijual murah) semuanya. Nanti akan ada tindak lanjut lagi,” ujar Candra Salim kepada NusaBali seusai bertemu Konjen Tiong-kok.
Menurut Candra Salim, pihaknya menerima informasi sudah ada 180 turis Tiongkok yang akan berangkat ke Bali dengan biaya murah distop keberangkatannya oleh pemerintah setempat. “Kami dapat informasi sudah ada penyetopan oleh pihak berwenang di Tiongkok terhadap turis Tyang akan tur murah ke Bali. Yang distop itu turis dalam satu pesawat. Mereka harusnya ada di Bali hari ini (kemarin) untuk liburan. Yang menyetop pemerintah Tiongkok langsung. Tapi, bagaimana pun pemerintah di Bali harus membuat regulasi supaya praktek ini tidak terjadi lagi,” pinta Candra Salim. *nat,k17
Komentar