DPRD Gelar Rapat Paripurna Nota Pengantar RAPBD Klungkung 2019
Pemkab dan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna tentang Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Kabupaten Klungkung terkait APBD 2019.
SEMARAPURA, NusaBali
Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD Klungkung, dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan jajaran pimpinan OPD.
Dari DPRD dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung Nengah Ariyanta, Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata dan anggota dewan lainnya. Dalam kesempatan itu Bupati Suwirta mengatakan tentu tidak semua yang direncanakan berhasil dicapai dalam lima tahun kepemimpinnnya. “Untuk itu, dalam lima tahun yang kedua kami bertekad untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Segala kekurangan yang ada selama ini akan kami tutupi dengan bekerja lebih keras lagi,” ujarnya.
Belanja daerah pada rancangan APBD 2019 dirancang mencapai target program prioritas yang telah ditetapkan. Diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan dan urusan sosial. Urusan pendidikan dialokasikan sebesar Rp 298,41 miliar, urusan kesehatan dialokasikan Rp 207,3 miliar dan urusan sosial Rp 12,26 miliar. “Dalam pendidikan pemerintah tetap konsisten dengan mengalokasikan 20 persen dari belaja daerah untuk fungsi pendidikan,” ujarnya. Dalam urusan kesehatan pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap konsisten melaksanakan UHC (Universal Health Coverage). Penerapan UHC 100 persen yang ditargetkan pada 2018 ini tercapai akan tetap dipertahankan 2019.
Dalam hal pengurangan kemiskinan dialokasikan belanja dalam upaya penurunan jumlah kemiskinan, menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Bedah rumah dan rehab rumah sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan sebesar Rp 6,74 miliar lebih dengan jumlah rumah yang dibedah sebanyak 111 unit dan 220 unit rumah direhab.
Sedangkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2019 sebesar Rp 1,2 triliun lebih, bersumber dari PAD sebesar Rp 179,13 miliar, dana perimbangan Rp 763,65 miliar lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 259,79. PAD dirancang meningkat Rp 26,65 atau Rp 17,48 persen dari APBD induk 2018 sebesar Rp 152,47. *wan
Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD Klungkung, dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan jajaran pimpinan OPD.
Dari DPRD dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung Nengah Ariyanta, Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata dan anggota dewan lainnya. Dalam kesempatan itu Bupati Suwirta mengatakan tentu tidak semua yang direncanakan berhasil dicapai dalam lima tahun kepemimpinnnya. “Untuk itu, dalam lima tahun yang kedua kami bertekad untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Segala kekurangan yang ada selama ini akan kami tutupi dengan bekerja lebih keras lagi,” ujarnya.
Belanja daerah pada rancangan APBD 2019 dirancang mencapai target program prioritas yang telah ditetapkan. Diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan dan urusan sosial. Urusan pendidikan dialokasikan sebesar Rp 298,41 miliar, urusan kesehatan dialokasikan Rp 207,3 miliar dan urusan sosial Rp 12,26 miliar. “Dalam pendidikan pemerintah tetap konsisten dengan mengalokasikan 20 persen dari belaja daerah untuk fungsi pendidikan,” ujarnya. Dalam urusan kesehatan pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap konsisten melaksanakan UHC (Universal Health Coverage). Penerapan UHC 100 persen yang ditargetkan pada 2018 ini tercapai akan tetap dipertahankan 2019.
Dalam hal pengurangan kemiskinan dialokasikan belanja dalam upaya penurunan jumlah kemiskinan, menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Bedah rumah dan rehab rumah sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan sebesar Rp 6,74 miliar lebih dengan jumlah rumah yang dibedah sebanyak 111 unit dan 220 unit rumah direhab.
Sedangkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2019 sebesar Rp 1,2 triliun lebih, bersumber dari PAD sebesar Rp 179,13 miliar, dana perimbangan Rp 763,65 miliar lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 259,79. PAD dirancang meningkat Rp 26,65 atau Rp 17,48 persen dari APBD induk 2018 sebesar Rp 152,47. *wan
1
Komentar