Bupati Bekasi Punya Harta Rp 73,4 M
Enam tersangka suap proyek Meikarta ditahan secara terpisah
JAKARTA, NusaBali
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan enam tersangka suap terkait proyek pembangunan hunian Meikarta, milik Lippo Group. Mereka ditahan di rumah tahanan (rutan) berbeda usai menjalani pemeriksaan semalam.
Keenam tersangka yang ditahan yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Kemudian, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati.
Dalam kasus dugaan suap Lippo Group terkait izin pembangunan Meikarta, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Lalu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Neneng diduga dijanjikan fee izin proyek itu sebesar Rp13 miliar. Namun, menurut KPK, baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi. Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Neneng dan anak buahnya diduga telah menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.
Billy tampak keluar dari KPK pukul 15.10 WIB, Selasa (16/10). Dia terlihat mengenakan rompi tahanan warna oranye. Dia tidak memberikan keterangan apapun soal kasus itu. Sembari berjalan menghindari pewarta, Billy kemudian masuk ke mobil tahanan.
Merujuk salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 milik Neneng di https://elhkpn.kpk.go.id, Selasa (16/10), kader Partai Golkar itu seperti dilansir cnnindonesia tercatat memiliki total harta kekayaan sekitar Rp73,4 miliar.
Neneng yang menjabat Bupati Bekasi sejak 2012, tercatat memiliki 143 bidang tanah. Tanah-tanah itu tersebar di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saat triwulan ketiga tahun 2016 lalu, tercatat total kekayaannya mencapai Rp 64.132.988.754. Setahun kemudian, harta Neneng naik menjadi Rp 73.440.114.829. Data ini bahkan telah dimuat di website elhkpn.kpk.go.id tertanggal 13 Agustus 2018 lalu.
Pemkab Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa meski Bupati Neneng Hassanah dan sejumlah pejabat diciduk karena dugaan suap Meikarta
Atas penangkapan itu, warga Kabupaten Bekasi mengaku tidak terkejut, malah sudah memprediksi Pemkab Bekasi bakal diobok-obok KPK. Nano Heryawan (40), warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kepada Wartakota, Selasa (16/10)
mengatakan, Pemkab Bekasi yang dipimpin Neneng Hassanah dua periode tidak tampak perubahan signifikan. "Lihat saja kalau main ke Kabupaten Bekasi, jalan banyak yang rusak dari awal Neneng menjabat juga sampai sekarang tidak juga dibenerin." *
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan enam tersangka suap terkait proyek pembangunan hunian Meikarta, milik Lippo Group. Mereka ditahan di rumah tahanan (rutan) berbeda usai menjalani pemeriksaan semalam.
Keenam tersangka yang ditahan yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Kemudian, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati.
Dalam kasus dugaan suap Lippo Group terkait izin pembangunan Meikarta, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Lalu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Neneng diduga dijanjikan fee izin proyek itu sebesar Rp13 miliar. Namun, menurut KPK, baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi. Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Neneng dan anak buahnya diduga telah menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.
Billy tampak keluar dari KPK pukul 15.10 WIB, Selasa (16/10). Dia terlihat mengenakan rompi tahanan warna oranye. Dia tidak memberikan keterangan apapun soal kasus itu. Sembari berjalan menghindari pewarta, Billy kemudian masuk ke mobil tahanan.
Merujuk salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 milik Neneng di https://elhkpn.kpk.go.id, Selasa (16/10), kader Partai Golkar itu seperti dilansir cnnindonesia tercatat memiliki total harta kekayaan sekitar Rp73,4 miliar.
Neneng yang menjabat Bupati Bekasi sejak 2012, tercatat memiliki 143 bidang tanah. Tanah-tanah itu tersebar di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saat triwulan ketiga tahun 2016 lalu, tercatat total kekayaannya mencapai Rp 64.132.988.754. Setahun kemudian, harta Neneng naik menjadi Rp 73.440.114.829. Data ini bahkan telah dimuat di website elhkpn.kpk.go.id tertanggal 13 Agustus 2018 lalu.
Pemkab Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa meski Bupati Neneng Hassanah dan sejumlah pejabat diciduk karena dugaan suap Meikarta
Atas penangkapan itu, warga Kabupaten Bekasi mengaku tidak terkejut, malah sudah memprediksi Pemkab Bekasi bakal diobok-obok KPK. Nano Heryawan (40), warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kepada Wartakota, Selasa (16/10)
mengatakan, Pemkab Bekasi yang dipimpin Neneng Hassanah dua periode tidak tampak perubahan signifikan. "Lihat saja kalau main ke Kabupaten Bekasi, jalan banyak yang rusak dari awal Neneng menjabat juga sampai sekarang tidak juga dibenerin." *
Komentar