Penanganan Bedah Rumah Mesti Dievaluasi
Penanganan bedah rumah yang dimohon oleh masyarakat miskin dinilai banyak yang tidak ditindalanjuti sehingga harus dievaluasi.
SEMARAPURA, NusaBali
Hal ini diungkapkan oleh Fraksi Hanura DPRD Klungkung dalam Rapat Paripurna pembahasan Ranperda tentang APBD Klungkung 2019 di gedung DPRD Klungkung, Selasa (16/10) pagi.
Pemandangan Fraksi Hanura dibacakan oleh I Ketut Serinada. Ia mengatakan lambatnya tindaklanjut permohonan masyarakat miskin yang memohon bedah rumah dan rehab rumah. “Kepada saudara Bupati, kami Fraksi Hanura merekomendasikan segera mungkin dilakukan evaluasi kinerja di Dinas Sosial. Mengingat kinerja mereka sudah tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Kata Serinada, parahnya permohonan masyarakat miskin banyak tidak ditindaklanjuti, bahkan proposal banyak dikarduskan dan tanpa berdosa mereka melimpahkan kesalahan kepada masyarakat. “Mohon penjelasan saudara Bupati, karena ini fakta,” ujarnya.
Sementara itu, Pandangan Umum Fraksi PDIP dibacakan Anak Agung Gede Anom Artha. Ia mengapresiasi langkah-langkah bupati dalam hal penanganan PDAM. Namun terkait penyertaaan modal/investasi Pemkab sebesar Rp 4,8 miliar, perlu adanya penjelasan secara lengkap, terutama dalam peningkatan pelayanan PDAM termasuk di Nusa Penida.
Ditemui usai sidang, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan satu aplikasi yang akan menjawab semua tantangan ini. Karena sekarang permasalahan membangun kenapa tebang pilih, kenapa tidak pernah selesai, karena tidak validnya data. “Dengan data yang kami buat nanti lewat aplikasi, akan bisa langsung diakses secara umum. Sehingga siapa yang kurang mampu (miskin) tidak bisa mendapatkan bantuan dua kali atau dobel. Kalau memang kurang mampu dan harus dapat bantuan, ya pasti akan dapat bantuan,” ujarnya. *wan
Pemandangan Fraksi Hanura dibacakan oleh I Ketut Serinada. Ia mengatakan lambatnya tindaklanjut permohonan masyarakat miskin yang memohon bedah rumah dan rehab rumah. “Kepada saudara Bupati, kami Fraksi Hanura merekomendasikan segera mungkin dilakukan evaluasi kinerja di Dinas Sosial. Mengingat kinerja mereka sudah tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Kata Serinada, parahnya permohonan masyarakat miskin banyak tidak ditindaklanjuti, bahkan proposal banyak dikarduskan dan tanpa berdosa mereka melimpahkan kesalahan kepada masyarakat. “Mohon penjelasan saudara Bupati, karena ini fakta,” ujarnya.
Sementara itu, Pandangan Umum Fraksi PDIP dibacakan Anak Agung Gede Anom Artha. Ia mengapresiasi langkah-langkah bupati dalam hal penanganan PDAM. Namun terkait penyertaaan modal/investasi Pemkab sebesar Rp 4,8 miliar, perlu adanya penjelasan secara lengkap, terutama dalam peningkatan pelayanan PDAM termasuk di Nusa Penida.
Ditemui usai sidang, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan satu aplikasi yang akan menjawab semua tantangan ini. Karena sekarang permasalahan membangun kenapa tebang pilih, kenapa tidak pernah selesai, karena tidak validnya data. “Dengan data yang kami buat nanti lewat aplikasi, akan bisa langsung diakses secara umum. Sehingga siapa yang kurang mampu (miskin) tidak bisa mendapatkan bantuan dua kali atau dobel. Kalau memang kurang mampu dan harus dapat bantuan, ya pasti akan dapat bantuan,” ujarnya. *wan
Komentar