Koster Rancang Transportasi Kereta Api

DENPASAR, NusaBali
Gebrakan pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi di Bali terus digalang ke pusat oleh Gubernur Wayan Koster. Setelah memastikan pembangunan Shortcut Titik 5-6 Jalur Denpasar-Singraja via Bedugul akan terwujud tahun 2019, Gubernur Koster kini rancang transportasi kereta api, sebagai pengganti program Bus Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) yang sepi penumpang.

Gubernur Koster pun sudah melobi Menteri Perhubungan Budi Karya Su-madi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk program transportasi kereta api di Bali ini. Menurut Gubernur Koster, kereta api yang direncanakan di Bali ini bukan sekadar kereta api sebagaimana yang beroperasi di Pulau Jawa. Namun, ini kereta api berkelas yang diperuntukkan juga buat mendukung transportasi kawasan pariwisata di Bali.

“Jalur kereta api yang kita mau bangun tidak seperti di Bandung dan akarta. Nanti dirancang dengan interior yang bagus untuk publik dan pariwisata. Saya sudah dikontak oleh Direktur PT KAI. Nanti saya akan presentasi. Tunggu waktunya, sekarang masih sibuk ini,” ujar Koster di sela acara jumpa pers di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (15/10) sore.

Koster mengatakan, kereta api yang direncanakan akan dibangun di Bali menggunakan energi listrik, supaya tidak menimbulkan polusi. Soal ke mana saja jalurnya, semua masih dirancang. “Yang jelas, kereta api yang kita rancang ini ramah lingkungan, karena menggunakan tenaga listrik,” jelas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Disebutkan, program kereta api ini merupakan program infrastruktur kedua setelah proyek Shortcut (Jalan Pintas) Titik 5-6 kawasan Desa Wanagiri-Desa Gitit, Kecamatan Sukasada, Buleleng sepanjang 1,9 kilometer, yang bakal terwujud tahun 2019. Setelah program kereta api, kata Koster, nanti dilanjut infrastruktur Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk. “Pusat banyak menawarkan infrastruktur kepada kita,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode.

Koster menyebutkan, kereta api yang merupakan tranportasi massal otomatis akan membuat penataan transportasi di Bali semakin baik. Ini lebih menjanjikan ketimbang transportasi dengan Bus Sarbagita yang tak pernah ada penumpangnya. “Bus Sarbagita ini tidak pernah ada penumpangnya. Buang-buang anggaran,” tandas Koster.

Bahkan, Koster langsung meminta dihentikannya operasional Bus Sarbagita di Bali. Yang masih dioperasikan hanya untuk Jalur Kampus Unud di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sedangkan jalur Bus Sarbagita jurusan yang lain stop operasi. “Bus Sarbagita ini saya suruh hentikan operasionalnya. Itu tiap tahun dibiayai Rp 12 miliar, nggak ada penumpang. Saya hanya sisakan yang di Unud saja untuk mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali (membidangi pembangunan dan infrastruktur), I Nengah Tamba, mengatakan lebih setuju kalau Gubernur Koster mendahulukan pembangunan Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk ketimbang kereta api. Alasannya, transportasi model kereta api tidak terlalu efektif di Bali.

“Saya berpikiran dan punya ide Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk dulu prioritaskan. Masyarakat saya di Jembrana kalau ke Denpasar menjual janur dan hasil pertanian lainnya, terjebak macet di Jalur Tabanan-Denpasar. Apa mungkin mereka naik kereta api membawa sapi, bawa ayam, itik, dan janur?” ujar Tamba.

Menurut Tamba, angkutan kereta api itu adalah yang terakhir dibangun, setelah Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk terwujud. Jalan Tol adalah wacana yang sudah bertahun-tahun. “Kalau Jalan Tol ini terwujud, jalur Denpasar-Gilimanuk lancar, tidak macet seperti sekarang. Saya yakin ekonomi masyarakat Jembrana akan bangkit. Kalau sekarang, agak susah mereka dengan macet di Jalur Denpasar-Gilimanuk,” papar politisi Demokrat asal Desa Kalikah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.

Tamba juga meminta Koster membuat kajian soal pembangunan rel kereta api di Bali yang diperuntukkan bagi publik dan wisatawan tersebut. Sebab, di Bali saat ini ruang wilayahnya juga perlu ditata. Selain itu, daya tampung dan penataan infrastruktur perlu kajian yang matang. “Saya yakin Gubernur Koster sudah memikirkan kajian itu. Kita berharap untuk transportasi kereta api ini, legislatif nanti dilibatkan dalam membahas dan mengkajinya bersama-sama,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan sepakat dibangun jalur kereta api, karena sudah masuk dalam visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2018-2023. Ini harus didukung masyarakat. “Kami tentu mendukung ide ini, karena sudah masuk visi misi,” tandas Kariyasa.

“Infrastruktur jalan baru memakan lahan yang luas, biaya yang lebih besar, juga perlu pembebasan lahan di Bali yang mahal. Selain itu, transportasi kereta api ini terjangkau dari sisi biaya. Apalagi, ini untuk pariwisata. Ini akan mendukung target 20 juta wisatawan ke Indonesia,” lanjut politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Kariyasa juga mengatakan, program transportasi kereta api ini sudah dirancang dalam Revisi Perda RTRW Bali, sehingga tidak ada persoalan lagi. “Tinggal nanti melakukan kajian saja tentang model transportasi kereta api seperti apa? Kalau di mana nanti titik yang akan dibangun jalur kereta api, itu sudah disusun dalam  Ranperda RTRW Bali,” tandas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng tiga kali periode ini. *nat