Klungkung Mesti Bentuk Tim Kewaspadaan Dini
Wakil Bupati (Wabup) Klungkung I Made Kasta bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Klungkung Ida Bagus Sudarsana dan OPD terkait melaksanakan konsultasi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Kamis (18/10).
SEMARAPURA, NusaBali
Konsultasi ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tentang Kewaspadaan Dini. Bertempat di gedung F Lantor Kemendagri, Wabup Made Kasta diterima langsung oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali.
Dalam paparannya, Wabup Made Kasta mengatakan sejak diundangkannya Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini pada 17 Januari 2018 lalu, Pemkab Klungkung belum membentuk Tim Kewaspadaan Dini. Mengingat tahun 2018 di Klungkung masih memfungsikan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Atas dasar itu Wabup mempertanyakan terkait penganggaran jika seandainya Kominda dan FKDM dihapus diganti dengan Tim Kewaspadaan Dini yang sudah harus dibentuk sesuai Permendagri No 2 Tahun 2018. Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pejabat dari daerah yang telah sudi berkonsultasi terkait Permendagri ini. Menurutnya, selama ini belum pernah ada pemerintah daerah begitu detail bertanya tentang peraturan dan perundang-udanganan yang dirasakan sangat penting diterapkan di daerah. Atas pertanyaan yang dilontarkan Wabup Kasta, Akbar Ali menyarankan segera membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah sesuai yang diamanatkan Permendagri tersebut. Menurutnya Tim Kewaspadaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. "Dengan dana yang sudah dianggarkan sebelumnya, bisa dibayarkan untuk berbagai kegiatan Tim Kewaspadaan ini, jadi pemda tidak usah ragu pembiayaan tim ini," ujar Akbar Ali.
Ditambahkan, untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Utamanya potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, juga harus menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani. Hal itu guna mengantisipasi dampak-dampak atau kondisi stabilitas politik, serta mencegah adanya konflik sosial di masyarakat.
Diingatkan pula tim ini untuk mengawasi keberadaan warga asing di daerah, mengingat Klungkung yang merupakan daerah tujuan wisata yang sangat gampang untuk dimasuki. "Selalu awasi keberadaan dan aktivitas para warga asing di daerah, karena terkadang kehadiran mereka tidak sesuai seperti yang mereka laporkan," ujarnya. *wan
Konsultasi ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tentang Kewaspadaan Dini. Bertempat di gedung F Lantor Kemendagri, Wabup Made Kasta diterima langsung oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali.
Dalam paparannya, Wabup Made Kasta mengatakan sejak diundangkannya Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini pada 17 Januari 2018 lalu, Pemkab Klungkung belum membentuk Tim Kewaspadaan Dini. Mengingat tahun 2018 di Klungkung masih memfungsikan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Atas dasar itu Wabup mempertanyakan terkait penganggaran jika seandainya Kominda dan FKDM dihapus diganti dengan Tim Kewaspadaan Dini yang sudah harus dibentuk sesuai Permendagri No 2 Tahun 2018. Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pejabat dari daerah yang telah sudi berkonsultasi terkait Permendagri ini. Menurutnya, selama ini belum pernah ada pemerintah daerah begitu detail bertanya tentang peraturan dan perundang-udanganan yang dirasakan sangat penting diterapkan di daerah. Atas pertanyaan yang dilontarkan Wabup Kasta, Akbar Ali menyarankan segera membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah sesuai yang diamanatkan Permendagri tersebut. Menurutnya Tim Kewaspadaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. "Dengan dana yang sudah dianggarkan sebelumnya, bisa dibayarkan untuk berbagai kegiatan Tim Kewaspadaan ini, jadi pemda tidak usah ragu pembiayaan tim ini," ujar Akbar Ali.
Ditambahkan, untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Utamanya potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, juga harus menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani. Hal itu guna mengantisipasi dampak-dampak atau kondisi stabilitas politik, serta mencegah adanya konflik sosial di masyarakat.
Diingatkan pula tim ini untuk mengawasi keberadaan warga asing di daerah, mengingat Klungkung yang merupakan daerah tujuan wisata yang sangat gampang untuk dimasuki. "Selalu awasi keberadaan dan aktivitas para warga asing di daerah, karena terkadang kehadiran mereka tidak sesuai seperti yang mereka laporkan," ujarnya. *wan
Komentar