Golkar Minta Kaji Ulang, Demokrat Alihkan
Sugawa Korry minta operasional Trans Sarbagita dievaluasi. Nengah Tamba minta subsidi operasional bus dialihkan untuk pertanian dan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Koster Hentikan Operasional Bus Trans Sarbagita
DENPASAR, NusaBali
Penghentian operasional bus Trans Sarbagita oleh Gubernur Bali Wayan Koster menuai berbagai reaksi dari kalangan DPRD Bali. Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry meminta Koster mengkaji ulang rencana tersebut. Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Demokrat I Nengah Tamba setuju distop karena menyedot APBD Bali hingga Rp 12 miliar.
Sugawa Korry mengatakan wacana Koster menghentikan operasional bus Trans Sarbagita (Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan) dilakukan pengkajian ulang secara cermat. Pengamatan Sugawa Korry ada beberapa situasi dan kendala yang dihadapi dalam pengoperasian bus Trans Sarbagita. Seperti jalur dan jurusan yang memang dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat, belum ada angkutan pengumpan (feeder) atau tempat parkir. “Yang belum ada pengumpan ini harusnya dicarikan solusi, dikaji lagi bisa. Jangan dihentikan begitu saja,” tegas Sugawa Korry.
Kemudian ada kendala terkait dengan jalur yang memang tidak ada kepastian waktu kedatangan bus Trans Sarbagita di halte-halte. “Ada juga jalur yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan jalur ramai, malah terkendala karena bus datang tidak tepat waktu. Mungkin karena bus yang dioperasikan besar, sehingga menimbulkan kemacetan di jalan. Jadi kendala- kendala yang dihadapi ini harus dikaji. Bisa dievaluasi, dibenahi. Bukan harus distop begitu saja,” ujar politisi senior Golkar yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali, ini.
Sugawa Korry menegaskan menghentikan pengoperasian bus Trans Sarbagita masih bisa diatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga pengoperasiannya bisa dilanjutkan. Kalaupun ada yang harus dihentikan karena memang sudah tidak bisa mengatasi kendalanya, tidak apa-apa. “Tetapi kaji ulang. Melibatkan stakeholder dan yang paham di bidangnya. Kalau memang ada yang sudah tidak layak sama sekali boleh saja dihapus, tetapi kan tidak mungkin semua distop. Ada yang layak dilanjutkan. Beberapa jurusan ada yang saya amati bisa dilanjutkan itu,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng, ini.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menyetujui ide Gubernur Koster untuk menghentikan operasional bus Trans Sarbagita yang merupakan bantuan pemerintah pusat itu. Tamba mengatakan sejak awal Komisi III DPRD Bali tidak sepakat dengan operasional bus bersubsidi dengan APBD Bali itu. “Tiap tahun Rp 12 miliar untuk bus Trans Sarbagita. Tekor lah APBD Bali. Memang pusat memberikan bantuan, tetapi operasionalnya bikin tekor,” ujar Tamba.
Kata Tamba dirinya pernah usulkan Rp 12 miliar untuk dana operasional bus Trans Sarbagita itu dialihkan untuk program pertanian. Membantu petani supaya bisa memasarkan produk ke hotel-hotel. Selama ini petani mengalami masalah dalam memasarkan produk pertanian ke hotel-hotel. Petani harus menunggu 3 – 4 bulan produknya dibayar pihak hotel. Sementara keluarga mereka butuh makan setiap hari. “Seharusnya bisa subsidi dari pemerintah itu. Petani yang punya modal pas-pasan klenger kalau produknya dibayar 3 – 4 bulan sekali,” tutur Tamba.
Tamba juga menyebutkan kalau Rp 12 miliar dialihkan mengentaskan program kemiskinan banyak warga yang tertolong. “Bayangkan, kalau itu dipakai mengentaskan kemiskinan, bangun bedah rumah berapa bisa berdiri rumah. Kalau saya sepakat dihapus saja, walaupun tidak semua. Kalau bus Trans Sarbagita yang jalur Kampus Unud masih bolehlah,” tegas politisi asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, ini.
Sebagaimana diberitakan, gebrakan pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi di Bali terus digalang ke pusat oleh Gubernur Wayan Koster. Setelah memastikan pembangunan Shortcut Titik 5-6 Jalur Denpasar-Singraja via Bedugul akan terwujud tahun 2019, Gubernur Koster kini merancang transportasi kereta api, sebagai pengganti program bus Sarbagita yang sepi penumpang.
Gubernur Koster pun sudah melobi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk program transportasi kereta api di Bali ini. Menurut Gubernur Koster, kereta api yang direncanakan di Bali ini bukan sekadar kereta api sebagaimana yang beroperasi di Pulau Jawa. Namun, ini kereta api berkelas yang diperuntukkan juga buat mendukung transportasi kawasan pariwisata di Bali.
“Jalur kereta api yang kita mau bangun tidak seperti di Bandung dan Jakarta. Nanti dirancang dengan interior yang bagus untuk publik dan pariwisata. Saya sudah dikontak oleh Direktur PT KAI. Nanti saya akan presentasi. Tunggu waktunya, sekarang masih sibuk ini,” ujar Koster, Senin (15/10) sore.
Koster mengatakan, kereta api yang direncanakan akan dibangun di Bali menggunakan energi listrik, supaya tidak menimbulkan polusi. Soal ke mana saja jalurnya, semua masih dirancang. “Yang jelas, kereta api yang kita rancang ini ramah lingkungan, karena menggunakan tenaga listrik,” jelas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Disebutkan, program kereta api ini merupakan program infrastruktur kedua setelah proyek Shortcut (Jalan Pintas) Titik 5-6 kawasan Desa Wanagiri-Desa Gitit, Kecamatan Sukasada, Buleleng sepanjang 1,9 kilometer, yang bakal terwujud tahun 2019. Setelah program kereta api, kata Koster, nanti dilanjut infrastruktur Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk. “Pusat banyak menawarkan infrastruktur kepada kita,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode.
Koster menyebutkan, kereta api yang merupakan tranportasi massal otomatis akan membuat penataan transportasi di Bali semakin baik. Ini lebih menjanjikan ketimbang transportasi dengan bus Trans Sarbagita yang tak pernah ada penumpangnya. “Bus Sarbagita ini tidak pernah ada penumpangnya. Buang-buang anggaran,” tandas Koster.
Bahkan, Koster langsung meminta dihentikannya operasional bus Trans Sarbagita di Bali. Yang masih dioperasikan hanya untuk Jalur Kampus Unud di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sedangkan jalur bus Trans Sarbagita jurusan yang lain stop operasi. “Bus Sarbagita ini saya suruh hentikan operasionalnya. Itu tiap tahun dibiayai Rp 12 miliar, nggak ada penumpang. Saya hanya sisakan yang di Unud saja untuk mahasiswa,” katanya. *nat
DENPASAR, NusaBali
Penghentian operasional bus Trans Sarbagita oleh Gubernur Bali Wayan Koster menuai berbagai reaksi dari kalangan DPRD Bali. Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry meminta Koster mengkaji ulang rencana tersebut. Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi Demokrat I Nengah Tamba setuju distop karena menyedot APBD Bali hingga Rp 12 miliar.
Sugawa Korry mengatakan wacana Koster menghentikan operasional bus Trans Sarbagita (Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan) dilakukan pengkajian ulang secara cermat. Pengamatan Sugawa Korry ada beberapa situasi dan kendala yang dihadapi dalam pengoperasian bus Trans Sarbagita. Seperti jalur dan jurusan yang memang dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat, belum ada angkutan pengumpan (feeder) atau tempat parkir. “Yang belum ada pengumpan ini harusnya dicarikan solusi, dikaji lagi bisa. Jangan dihentikan begitu saja,” tegas Sugawa Korry.
Kemudian ada kendala terkait dengan jalur yang memang tidak ada kepastian waktu kedatangan bus Trans Sarbagita di halte-halte. “Ada juga jalur yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan jalur ramai, malah terkendala karena bus datang tidak tepat waktu. Mungkin karena bus yang dioperasikan besar, sehingga menimbulkan kemacetan di jalan. Jadi kendala- kendala yang dihadapi ini harus dikaji. Bisa dievaluasi, dibenahi. Bukan harus distop begitu saja,” ujar politisi senior Golkar yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali, ini.
Sugawa Korry menegaskan menghentikan pengoperasian bus Trans Sarbagita masih bisa diatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga pengoperasiannya bisa dilanjutkan. Kalaupun ada yang harus dihentikan karena memang sudah tidak bisa mengatasi kendalanya, tidak apa-apa. “Tetapi kaji ulang. Melibatkan stakeholder dan yang paham di bidangnya. Kalau memang ada yang sudah tidak layak sama sekali boleh saja dihapus, tetapi kan tidak mungkin semua distop. Ada yang layak dilanjutkan. Beberapa jurusan ada yang saya amati bisa dilanjutkan itu,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng, ini.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menyetujui ide Gubernur Koster untuk menghentikan operasional bus Trans Sarbagita yang merupakan bantuan pemerintah pusat itu. Tamba mengatakan sejak awal Komisi III DPRD Bali tidak sepakat dengan operasional bus bersubsidi dengan APBD Bali itu. “Tiap tahun Rp 12 miliar untuk bus Trans Sarbagita. Tekor lah APBD Bali. Memang pusat memberikan bantuan, tetapi operasionalnya bikin tekor,” ujar Tamba.
Kata Tamba dirinya pernah usulkan Rp 12 miliar untuk dana operasional bus Trans Sarbagita itu dialihkan untuk program pertanian. Membantu petani supaya bisa memasarkan produk ke hotel-hotel. Selama ini petani mengalami masalah dalam memasarkan produk pertanian ke hotel-hotel. Petani harus menunggu 3 – 4 bulan produknya dibayar pihak hotel. Sementara keluarga mereka butuh makan setiap hari. “Seharusnya bisa subsidi dari pemerintah itu. Petani yang punya modal pas-pasan klenger kalau produknya dibayar 3 – 4 bulan sekali,” tutur Tamba.
Tamba juga menyebutkan kalau Rp 12 miliar dialihkan mengentaskan program kemiskinan banyak warga yang tertolong. “Bayangkan, kalau itu dipakai mengentaskan kemiskinan, bangun bedah rumah berapa bisa berdiri rumah. Kalau saya sepakat dihapus saja, walaupun tidak semua. Kalau bus Trans Sarbagita yang jalur Kampus Unud masih bolehlah,” tegas politisi asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, ini.
Sebagaimana diberitakan, gebrakan pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi di Bali terus digalang ke pusat oleh Gubernur Wayan Koster. Setelah memastikan pembangunan Shortcut Titik 5-6 Jalur Denpasar-Singraja via Bedugul akan terwujud tahun 2019, Gubernur Koster kini merancang transportasi kereta api, sebagai pengganti program bus Sarbagita yang sepi penumpang.
Gubernur Koster pun sudah melobi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk program transportasi kereta api di Bali ini. Menurut Gubernur Koster, kereta api yang direncanakan di Bali ini bukan sekadar kereta api sebagaimana yang beroperasi di Pulau Jawa. Namun, ini kereta api berkelas yang diperuntukkan juga buat mendukung transportasi kawasan pariwisata di Bali.
“Jalur kereta api yang kita mau bangun tidak seperti di Bandung dan Jakarta. Nanti dirancang dengan interior yang bagus untuk publik dan pariwisata. Saya sudah dikontak oleh Direktur PT KAI. Nanti saya akan presentasi. Tunggu waktunya, sekarang masih sibuk ini,” ujar Koster, Senin (15/10) sore.
Koster mengatakan, kereta api yang direncanakan akan dibangun di Bali menggunakan energi listrik, supaya tidak menimbulkan polusi. Soal ke mana saja jalurnya, semua masih dirancang. “Yang jelas, kereta api yang kita rancang ini ramah lingkungan, karena menggunakan tenaga listrik,” jelas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Disebutkan, program kereta api ini merupakan program infrastruktur kedua setelah proyek Shortcut (Jalan Pintas) Titik 5-6 kawasan Desa Wanagiri-Desa Gitit, Kecamatan Sukasada, Buleleng sepanjang 1,9 kilometer, yang bakal terwujud tahun 2019. Setelah program kereta api, kata Koster, nanti dilanjut infrastruktur Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk. “Pusat banyak menawarkan infrastruktur kepada kita,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode.
Koster menyebutkan, kereta api yang merupakan tranportasi massal otomatis akan membuat penataan transportasi di Bali semakin baik. Ini lebih menjanjikan ketimbang transportasi dengan bus Trans Sarbagita yang tak pernah ada penumpangnya. “Bus Sarbagita ini tidak pernah ada penumpangnya. Buang-buang anggaran,” tandas Koster.
Bahkan, Koster langsung meminta dihentikannya operasional bus Trans Sarbagita di Bali. Yang masih dioperasikan hanya untuk Jalur Kampus Unud di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Sedangkan jalur bus Trans Sarbagita jurusan yang lain stop operasi. “Bus Sarbagita ini saya suruh hentikan operasionalnya. Itu tiap tahun dibiayai Rp 12 miliar, nggak ada penumpang. Saya hanya sisakan yang di Unud saja untuk mahasiswa,” katanya. *nat
Komentar