Dewan Tabanan Sebut E-Parkir Program Gagal
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan menggelar rapat kerja membahas Rancangan APBD tahun 2019, Senin (22/10).
TABANAN, NusaBali
Rapat tersebut fokus membahas besaran anggaran atau target pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rapat tersebut dewan menyoroti beberapa poin yang menyebabkan PAD tahun 2018 menurun. Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi menyebutkan retribusi parkir menurun, dari target Rp 3,2 miliar terealisasi baru Rp 2 miliar. Karenanya, salah satu program untuk menaikkan retribusi parkir, yakni e-parkir, disebut program gagal.
Selain menyoroti e-parkir yang dinilai belum maksimal diterapkan, dewan juga menyoroti aset Pemkab Tabanan, yakni DTW Bedugul yang lama terbengkalai sejak pihak ketiga berhenti mengelola kawasan dimaksud. Begitu pula penerapan e-billing di DTW Tanah Lot, sampai saat ini belum ada kejelasan.
Boping mengungkapkan program e-parkir disebutkan belum maksimal. Menurutnya, pendapatan retribusi parkir justru menurun. Terlebih saat ini masyarakat masih enggan menggunakan e-parkir.
“E-parkir jelas gagal. Untuk target retribusi parkir secara keseluruhan dari Rp 3,5 miliar terealisasi Rp 2 miliar, itu apa. Buat apa ada program (e-parkir, Red) yang menghabiskan dana Rp 2 miliar. DPRD tegas menyatakan (program e-parkir) gagal,” tandasnya.
Namun karena sudah kadung berjalan, agar lebih optimal Boping menyarankan e-parkir diterapkan di areal parkir yang menggunakan sistem bloking. Artinya ada kantong parkir yang bisa melihat orang keluar masuk. “Di samping itu soal kesadaran masyarakat. Walapun peradaban digital, masyarakat desa dan yang sudah berumur masih ngekoh, sehingga pilih parkir yang manual,” tegas Boping.
Hal serupa disampaikan oleh anggota Banggar I Wayan Sudiana. Menurutnya penerapan e-parkir tidak tepat guna. E-parkir mestinya diterapkan di zona tertutup seperti Pasar Transit Tabanan atau di Terminal Pesiapan. “Jangan diterapkan di tempat yang terbuka seperti ini. Ini perlu dievaluasi,” tegas Gading.
Mengenai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Harta Wiguna mengklarifikasi pernyataan dewan yang menyebutkan e-parkir menurun. Target 2019 untuk retribusi parkir di tepi jalan umum justru meningkat. Namun dia tidak bisa menunjukkan data lengkap.
“Itu bukan penurunan, justru ada peningkatan tapi kami tidak bawa data. Yang dibilang menurun itu diakibatkan karena ada reposisi, seperti parkir khusus yang masuk PAD lain-lain yang sah. Kalau angka, saya tidak bawa data. Sehingga hanya pemindahan saja apple to apple-nya sama. Jadi tidak ada penurunan, malah meningkat 2 persen. Karena saya tidak bawa data, saya tidak boleh mengarang data,” kata Harta Wiguna. *de
Rapat tersebut fokus membahas besaran anggaran atau target pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rapat tersebut dewan menyoroti beberapa poin yang menyebabkan PAD tahun 2018 menurun. Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi menyebutkan retribusi parkir menurun, dari target Rp 3,2 miliar terealisasi baru Rp 2 miliar. Karenanya, salah satu program untuk menaikkan retribusi parkir, yakni e-parkir, disebut program gagal.
Selain menyoroti e-parkir yang dinilai belum maksimal diterapkan, dewan juga menyoroti aset Pemkab Tabanan, yakni DTW Bedugul yang lama terbengkalai sejak pihak ketiga berhenti mengelola kawasan dimaksud. Begitu pula penerapan e-billing di DTW Tanah Lot, sampai saat ini belum ada kejelasan.
Boping mengungkapkan program e-parkir disebutkan belum maksimal. Menurutnya, pendapatan retribusi parkir justru menurun. Terlebih saat ini masyarakat masih enggan menggunakan e-parkir.
“E-parkir jelas gagal. Untuk target retribusi parkir secara keseluruhan dari Rp 3,5 miliar terealisasi Rp 2 miliar, itu apa. Buat apa ada program (e-parkir, Red) yang menghabiskan dana Rp 2 miliar. DPRD tegas menyatakan (program e-parkir) gagal,” tandasnya.
Namun karena sudah kadung berjalan, agar lebih optimal Boping menyarankan e-parkir diterapkan di areal parkir yang menggunakan sistem bloking. Artinya ada kantong parkir yang bisa melihat orang keluar masuk. “Di samping itu soal kesadaran masyarakat. Walapun peradaban digital, masyarakat desa dan yang sudah berumur masih ngekoh, sehingga pilih parkir yang manual,” tegas Boping.
Hal serupa disampaikan oleh anggota Banggar I Wayan Sudiana. Menurutnya penerapan e-parkir tidak tepat guna. E-parkir mestinya diterapkan di zona tertutup seperti Pasar Transit Tabanan atau di Terminal Pesiapan. “Jangan diterapkan di tempat yang terbuka seperti ini. Ini perlu dievaluasi,” tegas Gading.
Mengenai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Harta Wiguna mengklarifikasi pernyataan dewan yang menyebutkan e-parkir menurun. Target 2019 untuk retribusi parkir di tepi jalan umum justru meningkat. Namun dia tidak bisa menunjukkan data lengkap.
“Itu bukan penurunan, justru ada peningkatan tapi kami tidak bawa data. Yang dibilang menurun itu diakibatkan karena ada reposisi, seperti parkir khusus yang masuk PAD lain-lain yang sah. Kalau angka, saya tidak bawa data. Sehingga hanya pemindahan saja apple to apple-nya sama. Jadi tidak ada penurunan, malah meningkat 2 persen. Karena saya tidak bawa data, saya tidak boleh mengarang data,” kata Harta Wiguna. *de
Komentar