Pembangunan Pertanian Dipertanyakan
Sektor pertanian yang digadang-gadang menjadi unggulan Buleleng dinilai tanda tanya lantaran anggaran untuk 2019 justru lebih kecil dibanding 2018.
Anggaran 2018 Rp 22 Miliar, 2019 Jadi Rp 18,3 Miliar
SINGARAJA, NusaBali
Komitmen Pemkab Buleleng membangun sektor pertanian, kini dipertanyakan. Masalahnya alokasi anggaran untuk program pertanian di tahun 2019, justru berkurang dibanding tahun 2018. DPRD Buleleng pun menilai Pemkab Buleleng mulai setengah hati menggarap sektor pertanian.
Hal itu dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, saat pembahasan draf RAPBD Induk 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, Kamis (25/10), di Gedung DPRD Buleleng.
Dalam draf RAPB 2019, anggaran di beberapa instansi yang membidangi sektor pertanian, justru dipangkas. Dinas Ketahanan Pangan misalnya, tahun 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp 5,4 miliar, kini di tahun 2019 hanya dialokasikan dana sebesar Rp 4,5 miliar, turun 15,87 persen. Paling mencolok adalah Dinas Pertanian, pada tahun 2019 hanya diberikan dana sebesar Rp 18,3 miliar, padahal tahun 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp 22 miliar, atau turun sebesar 16,74 persen.
Mangku Budiasa menilai, penurunan anggaran itu kontra produktif, dengan hasil Musrenbang dimana prioritas pembangunan ada pada sektor pertanian. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas. Namun alokasi dana untuk program sector pertanian justru berkurang.
“Ngomong pertanian justru anggarannya dikurangi. Mestinya minimal ada tambahan dana 50 persen dari alokasi dana tahun sebelumnya, kalau kita memang komitmen menggarap sektor pertanian,” kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng ini.
Budiasa pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Pihak eksekutif diminta tak sekadar membangun pencitraan, sementara implementasi program masih jauh dari harapan. “Jangan sampai sebatas komitmen saja, tidak diimbangi dengan implementasi. Buat apa ada slogan-slogan seperti itu. Lebih baik standar-standar saja. tapi kalau ingin serius, ayo tambah angarannya. Itu yang kami inginkan,” tegasnya.
Menurut Mangku, wacana pemerintah memprioritaskan sektor pertanian sangat realistis. Mengingat pertanian menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Buleleng. Ia pun mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran di bidang pertanian. Dengan tambahan anggaran, ia yakin sektor pertanian akan berkembang lebih pesat dalam dua tahun kedepan.
“Dengan anggaran sekarang, kerja sih pasti. Tapi yang kami khawatirkan, output tidak sesuai dengan harapan. Kalau cuma jalan di tempat, buat apa mencanangkan (pembangunan sektor pertanian),” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Buleleng, Gede Dharmaja mengatakan, hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengalami penurunan alokasi dana di tahun 2019. Khusus pembiayaan sektor pertanian bukan hanya bersumber dari APBD Kabupaten, melainkan bersumber juga dari dana APBN. Salah satunya dana tugas pembantuan (TP) yang disebut banyak diarahkan ke Buleleng tahun depan. “Program yang sudah disetujui lewat dana tugas pembantuan, tidak kami pasang di APBD. Misalnya pengadaan bibit, pupuk, dan pembuatan embung itu kan sudah dijawab lewat dana TP,” jelas Dharmaja.
Ia meyakini pengurangan anggaran itu tak memengaruhi program kegiatan di sejumlah instansi. Kalau toh anggaran masih dianggap kurang, pemerintah akan memberikan dana tambahan saat pembahasan APBD Perubahan 2019 nanti. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Komitmen Pemkab Buleleng membangun sektor pertanian, kini dipertanyakan. Masalahnya alokasi anggaran untuk program pertanian di tahun 2019, justru berkurang dibanding tahun 2018. DPRD Buleleng pun menilai Pemkab Buleleng mulai setengah hati menggarap sektor pertanian.
Hal itu dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, saat pembahasan draf RAPBD Induk 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, Kamis (25/10), di Gedung DPRD Buleleng.
Dalam draf RAPB 2019, anggaran di beberapa instansi yang membidangi sektor pertanian, justru dipangkas. Dinas Ketahanan Pangan misalnya, tahun 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp 5,4 miliar, kini di tahun 2019 hanya dialokasikan dana sebesar Rp 4,5 miliar, turun 15,87 persen. Paling mencolok adalah Dinas Pertanian, pada tahun 2019 hanya diberikan dana sebesar Rp 18,3 miliar, padahal tahun 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp 22 miliar, atau turun sebesar 16,74 persen.
Mangku Budiasa menilai, penurunan anggaran itu kontra produktif, dengan hasil Musrenbang dimana prioritas pembangunan ada pada sektor pertanian. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas. Namun alokasi dana untuk program sector pertanian justru berkurang.
“Ngomong pertanian justru anggarannya dikurangi. Mestinya minimal ada tambahan dana 50 persen dari alokasi dana tahun sebelumnya, kalau kita memang komitmen menggarap sektor pertanian,” kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng ini.
Budiasa pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Pihak eksekutif diminta tak sekadar membangun pencitraan, sementara implementasi program masih jauh dari harapan. “Jangan sampai sebatas komitmen saja, tidak diimbangi dengan implementasi. Buat apa ada slogan-slogan seperti itu. Lebih baik standar-standar saja. tapi kalau ingin serius, ayo tambah angarannya. Itu yang kami inginkan,” tegasnya.
Menurut Mangku, wacana pemerintah memprioritaskan sektor pertanian sangat realistis. Mengingat pertanian menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Buleleng. Ia pun mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran di bidang pertanian. Dengan tambahan anggaran, ia yakin sektor pertanian akan berkembang lebih pesat dalam dua tahun kedepan.
“Dengan anggaran sekarang, kerja sih pasti. Tapi yang kami khawatirkan, output tidak sesuai dengan harapan. Kalau cuma jalan di tempat, buat apa mencanangkan (pembangunan sektor pertanian),” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Buleleng, Gede Dharmaja mengatakan, hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengalami penurunan alokasi dana di tahun 2019. Khusus pembiayaan sektor pertanian bukan hanya bersumber dari APBD Kabupaten, melainkan bersumber juga dari dana APBN. Salah satunya dana tugas pembantuan (TP) yang disebut banyak diarahkan ke Buleleng tahun depan. “Program yang sudah disetujui lewat dana tugas pembantuan, tidak kami pasang di APBD. Misalnya pengadaan bibit, pupuk, dan pembuatan embung itu kan sudah dijawab lewat dana TP,” jelas Dharmaja.
Ia meyakini pengurangan anggaran itu tak memengaruhi program kegiatan di sejumlah instansi. Kalau toh anggaran masih dianggap kurang, pemerintah akan memberikan dana tambahan saat pembahasan APBD Perubahan 2019 nanti. *k19
Komentar