Unud: Perlu Sosialisasi yang Cukup
Terkait Teknis SBMPTN yang akan Berubah
DENPASAR, NusaBali
Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk tahun 2019 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diumumkan langsung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diantaranya, calon mahasiswa harus menjalani tes dulu, baru mendaftar untuk memilih program studi yang diinginkan. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya.
Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana (Unud), Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara, perlu adanya sosialisasi dengan waktu yang cukup untuk kebijakan baru tersebut, karena setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Terlebih lagi, kebijakan SBMPTN untuk tahun 2019 sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Ini masih sangat perlu pemahaman di masyarakat. Kami punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyosialisasikannya lebih intens. Jangan sampai program yang maksudnya baik, malah menjadi distorsi di masyarakat, sehingga ada kesan dipersulit dan diperpanjang birokrasinya manakala anak-anak ingin masuk perguruan tinggi,” ujar Prof Antara saat dihubungi NusaBali, Kamis (25/10).
Ia mengatakan, waktu sosialiSasi kebijakan SBMPTN yang baru ini terkesan singkat, karena dua bulan lagi sudah akan dilaunching. Sedangkan pihaknya belum dipanggil terkait teknisnya, sehingga masih menunggu petunjuk dari pusat terkait rapat koordinasi. “Waktu untuk sosialisasi ini terlalu pendek. Sedangkan Januari sudah dilaunching program ini, sementara bulan Februari-Maret adik-adik kan sudah harus menyiapkan pelamaran akan melanjutkan kemana. Inilah tantangan kami, mudah-mudahan kita segera bisa membentuk tim untuk menyosialisasikan ini kepada masyarakat Bali,” ungkapnya.
Prof Antara menjelaskan, mekanisme sosialisasi yang dilakukan selama ini yakni dengan mengundang kepala sekolah SMA dan SMK ke Unud. Pada saat itulah diberikan pemahaman mengenai jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. “Untuk sosialisasi mengenai kebijakan SBMPTN yang baru ini mungkin kita akan tambahkan tim, dan waktu lebih awal untuk masuk ke sekolah-sekolah,” jelasnya.
Selain itu, karena tes yang akan dilakukan berbasis UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), sarana prasarana komputer pun menjadi kendala. Ia pun berharap ada kerjasama lebih lanjut untuk pengadaan komputer, atau teknis lainnya dengan kementerian sehingga tes bisa berjalan optimal. “Terus terang kalau UTBK 100 persen itu kami masih kekurangan komputer. Karena kan harus one by one, antara komputer dengan calon pelamar. Nah, kemarin kami kontribusi sekitar 400 unit komputer. Mudah-mudahan nanti barangkali ada juga kerjasama Unud dengan kementerian sehingga pengadaan komputer nantinya bisa diatasi secara optimal,” harapnya.
Meski belum ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas teknis pelaksanaan, namun Prof Antara menilai, setiap kebijakan baru pasti ada baik buruknya. Melihat fenomena universitas atau institut yang favorit peminatnya membeludak, sedangkan universitas yang tidak favorit sangat minim peminat, ia menilai mungkin saja hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan SBMPTN yang baru ini. Namun ia belum bisa bicara lebih jauh tentang kebijakan yang baru ini, karena masih dalam tahap pembahasan di pusat.
“Aturannya sekarang kan nilai yang nantinya akan dipakai menyeleksi lebih awal. Jadi tes dulu, dapat nilai dan dinyatakan lulus, baru bisa memilih program studi di perguruan tinggi yang diinginkan. Sehingga peminatnya nanti terdistribusi dengan merata ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam konteks itu, barangkali kebijakan ini untuk menjaring pelamar di suatu perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan akademiknya sejak dini,” tandasnya.
Seperti yang sudah diberitakan, Kemenristekdikti telah menetapkan kebijakan baru terkait Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) Tahun 2019 pada konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, (22/10).
Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan terdapat sejumlah ketentuan baru berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satunya termasuk sistem tes yang dilakukan peserta sebelum mendaftar ke PTN. “Tahun 2019 mendatang Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh institusi bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), dan sistem pelaksanaannya pun berbeda," katanya. "Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” jelas Nasir. Menurutnya, kebijakan tersebut terkait pengembangan model dan proses seleksi berstandar nasional dan mengacu pada prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, akuntabel serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. *ind
Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk tahun 2019 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diumumkan langsung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diantaranya, calon mahasiswa harus menjalani tes dulu, baru mendaftar untuk memilih program studi yang diinginkan. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya.
Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana (Unud), Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara, perlu adanya sosialisasi dengan waktu yang cukup untuk kebijakan baru tersebut, karena setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Terlebih lagi, kebijakan SBMPTN untuk tahun 2019 sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Ini masih sangat perlu pemahaman di masyarakat. Kami punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyosialisasikannya lebih intens. Jangan sampai program yang maksudnya baik, malah menjadi distorsi di masyarakat, sehingga ada kesan dipersulit dan diperpanjang birokrasinya manakala anak-anak ingin masuk perguruan tinggi,” ujar Prof Antara saat dihubungi NusaBali, Kamis (25/10).
Ia mengatakan, waktu sosialiSasi kebijakan SBMPTN yang baru ini terkesan singkat, karena dua bulan lagi sudah akan dilaunching. Sedangkan pihaknya belum dipanggil terkait teknisnya, sehingga masih menunggu petunjuk dari pusat terkait rapat koordinasi. “Waktu untuk sosialisasi ini terlalu pendek. Sedangkan Januari sudah dilaunching program ini, sementara bulan Februari-Maret adik-adik kan sudah harus menyiapkan pelamaran akan melanjutkan kemana. Inilah tantangan kami, mudah-mudahan kita segera bisa membentuk tim untuk menyosialisasikan ini kepada masyarakat Bali,” ungkapnya.
Prof Antara menjelaskan, mekanisme sosialisasi yang dilakukan selama ini yakni dengan mengundang kepala sekolah SMA dan SMK ke Unud. Pada saat itulah diberikan pemahaman mengenai jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh calon mahasiswa, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. “Untuk sosialisasi mengenai kebijakan SBMPTN yang baru ini mungkin kita akan tambahkan tim, dan waktu lebih awal untuk masuk ke sekolah-sekolah,” jelasnya.
Selain itu, karena tes yang akan dilakukan berbasis UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), sarana prasarana komputer pun menjadi kendala. Ia pun berharap ada kerjasama lebih lanjut untuk pengadaan komputer, atau teknis lainnya dengan kementerian sehingga tes bisa berjalan optimal. “Terus terang kalau UTBK 100 persen itu kami masih kekurangan komputer. Karena kan harus one by one, antara komputer dengan calon pelamar. Nah, kemarin kami kontribusi sekitar 400 unit komputer. Mudah-mudahan nanti barangkali ada juga kerjasama Unud dengan kementerian sehingga pengadaan komputer nantinya bisa diatasi secara optimal,” harapnya.
Meski belum ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas teknis pelaksanaan, namun Prof Antara menilai, setiap kebijakan baru pasti ada baik buruknya. Melihat fenomena universitas atau institut yang favorit peminatnya membeludak, sedangkan universitas yang tidak favorit sangat minim peminat, ia menilai mungkin saja hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan SBMPTN yang baru ini. Namun ia belum bisa bicara lebih jauh tentang kebijakan yang baru ini, karena masih dalam tahap pembahasan di pusat.
“Aturannya sekarang kan nilai yang nantinya akan dipakai menyeleksi lebih awal. Jadi tes dulu, dapat nilai dan dinyatakan lulus, baru bisa memilih program studi di perguruan tinggi yang diinginkan. Sehingga peminatnya nanti terdistribusi dengan merata ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam konteks itu, barangkali kebijakan ini untuk menjaring pelamar di suatu perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan akademiknya sejak dini,” tandasnya.
Seperti yang sudah diberitakan, Kemenristekdikti telah menetapkan kebijakan baru terkait Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) Tahun 2019 pada konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, (22/10).
Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan terdapat sejumlah ketentuan baru berbeda dari tahun sebelumnya. Salah satunya termasuk sistem tes yang dilakukan peserta sebelum mendaftar ke PTN. “Tahun 2019 mendatang Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh institusi bernama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), dan sistem pelaksanaannya pun berbeda," katanya. "Kalau tahun sebelumnya peserta daftar dulu baru tes, maka ketentuan di tahun 2019 adalah tes dulu kemudian dapat nilai. Nah nilai tersebut dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri,” jelas Nasir. Menurutnya, kebijakan tersebut terkait pengembangan model dan proses seleksi berstandar nasional dan mengacu pada prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, akuntabel serta sesuai perkembangan teknologi informasi di era digital. *ind
Komentar