Apresiasi Upaya Pemerintah Tingkatkan Pendapatan
Rapat Paripurna DPRD Badung digelar, Kamis (26/10) kemarin dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadapat Rancangan Peraturan Daerah APBD 2019 dan Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 29 Tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
Pemandangan Umum (PU) Fraksi PDIP
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Pada rapat paripurna tersebut, hampir semua fraksi di dewan mengapresiasi rancangan APBD tahun 2019 mendatang. Termasuk juga Fraksi PDIP sepakat dengan apa yang diajukan pemerintah Kabupaten Badung.
Meski begitu, fraksi tergemuk ini menyampaikan sejumlah masukan yang cukup kruisal, diantaranya pemerintah diminta untuk meminimalkan indikasi kebocoran Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari PHR.
“Hendaknya dilakukan kajian serta terobosan sistem aplikasi yang didalamnya berisi tentang potensi pendapatan daerah yang didasari oleh proses endosment data dari google dan data online. Setelah data terkumpul dilakukan filterisasi, sinkronisasi, ecoding data by sistem untuk memaksimalkan hasil sesuai dengan kebutuhan,” ujar I Gusti Ngurah Sudiarsa saat membacakan PU Fraksi PDIP dalam rapat paripurna, Kamis (25/10).
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengusulkan Desa Taman, Kecamatan Abiansemal sebagai sentra ternak di Kabupaten Badung, mengingat wilayahnya sangat memungkinkan untuk itu. “Khusus di Banjar Tabah kami usulkan sebagi pilot project sebagi kampung ternak ayam potong,” papar Sudiarsa.
Mengenai masalah rancangan APBD 2019, Fraksi PDIP setuju terhadap rancangan yang diajukan oleh pihak eksekutif. Diantaranya pendapatan daerah dirancang Rp10 triliun lebih, belanja daerah dirancang Rp 10,4 triliun lebih serta pembiayaan daerah Rp 363,2 miliar. Pada tahun anggaran 2019. Komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat, sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya diterima masyarakat 81,96 persen. Sisanya merupakan belanja aparatur yang manfaatnya diterima oleh aparatur pemerintah yakni 18,04 persen.
“Kami fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, anggaran belanja belanja untuk kegiatan yang strategis untuk pencapaian dan implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana,” ungkap Sudiarsa dalam pembacaan PU Fraski PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Fraksi, I Gusti Anom Gumanti dan Sekertaris Fraksi, I Made Ponda Wirawan. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Pada rapat paripurna tersebut, hampir semua fraksi di dewan mengapresiasi rancangan APBD tahun 2019 mendatang. Termasuk juga Fraksi PDIP sepakat dengan apa yang diajukan pemerintah Kabupaten Badung.
Meski begitu, fraksi tergemuk ini menyampaikan sejumlah masukan yang cukup kruisal, diantaranya pemerintah diminta untuk meminimalkan indikasi kebocoran Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari PHR.
“Hendaknya dilakukan kajian serta terobosan sistem aplikasi yang didalamnya berisi tentang potensi pendapatan daerah yang didasari oleh proses endosment data dari google dan data online. Setelah data terkumpul dilakukan filterisasi, sinkronisasi, ecoding data by sistem untuk memaksimalkan hasil sesuai dengan kebutuhan,” ujar I Gusti Ngurah Sudiarsa saat membacakan PU Fraksi PDIP dalam rapat paripurna, Kamis (25/10).
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengusulkan Desa Taman, Kecamatan Abiansemal sebagai sentra ternak di Kabupaten Badung, mengingat wilayahnya sangat memungkinkan untuk itu. “Khusus di Banjar Tabah kami usulkan sebagi pilot project sebagi kampung ternak ayam potong,” papar Sudiarsa.
Mengenai masalah rancangan APBD 2019, Fraksi PDIP setuju terhadap rancangan yang diajukan oleh pihak eksekutif. Diantaranya pendapatan daerah dirancang Rp10 triliun lebih, belanja daerah dirancang Rp 10,4 triliun lebih serta pembiayaan daerah Rp 363,2 miliar. Pada tahun anggaran 2019. Komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat, sebagian besar merupakan belanja publik yang manfaatnya diterima masyarakat 81,96 persen. Sisanya merupakan belanja aparatur yang manfaatnya diterima oleh aparatur pemerintah yakni 18,04 persen.
“Kami fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, anggaran belanja belanja untuk kegiatan yang strategis untuk pencapaian dan implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana,” ungkap Sudiarsa dalam pembacaan PU Fraski PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Fraksi, I Gusti Anom Gumanti dan Sekertaris Fraksi, I Made Ponda Wirawan. *asa
Komentar