Gubernur Harap 'Bali Declaration' Bisa Selamatkan Lingkungan Laut dan Darat
Gubernur Bali Wayan Koster dapat kesempatan menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan ‘4th Government Review Meeting on The Implementation of The Global Programme of Action for The Protection of Marine Environement from Land-Based Activities’, di Hotel Inaya Putri Bali, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu (31/10).
MANGUPURA, NusaBali
Gubernur Koster berharap pertemuan yang bakal menghasilkan berbagai rumusan yang tertuang dalam ‘Bali Declaration’ ini nantinya berisi tentang upaya terbaik bagi penyelamatan lingkungan laut dan darat.
Gubernur Koster mengatakan, ‘Bali Declaration’ diharapkan berisi upaya terbaik bagi kemajuan pembangunan, perlindungan, dan pelestarian laut dari dampak negatif aktivitas di daratan. Hal itu sesuai dengan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, yakni menjaga kesucian dan ke-harmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia.
“Program Pemprov Bali sudah tertuang dalam Segara Kerthi yaitu melindungi laut, Danu Kerthi yaitu melindunggi danau, serta Wana Kerthi yakni melindungi hutan. Itu merupakan komitmen Pemprov Bali melindungi alam,” jelas Koster dalam sambutannjya.
Selain itu, Koster juga mengapresiasi atas terpilihnya kembali Bali sebagai tuan rumah perhelatan internasional ‘4th Government Review Meeting on The Implementation of The Global Programme of Action for The Protection of Marine Environement from Land-Based Activities’ ini. Koster yakin vibrasi dan keindahan alam Bali serta keramah-tamahan masyarakatnya akan memberikan inspirasi bagi seluruh peserta.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan event di Nusa Dua ini merupakan pertemuan internasional negara-negara di dunia untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan. Dalam konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) ini, hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly. Pada acara pembukaan kematin, hadir pula Executive Director of UNEP.
Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen dalam implementasi perjanjian global. Terlebih lagi, ekosistem laut dan pesisir mengalami ancaman serius dari aktivitas berbasis laut dan darat. Selama ini, 80 persen pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia yang berbasis daratan.
''Untuk isu-isu pesisir dan laut, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional. Selain itu, ada kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,'' tandas Siti Nurbaya.
Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018, yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya, mampu mengurangi limbah padat hingga 70 persen.
Siti Nurbaya menambahkan, terkait dengan upaya penyelamatan lingkungan, Indonesia juga telah mendesak komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi. Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilaku-kan oleh semua pemangku kepentingan.
Disebutkan, selama dua hari penyelenggaraan IGR-4 dengan beberapa kali sidang, perwakilan berbagai negara akan menyepakati hasil review pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional periode 2012-2017, Future of The Global Programme of Action periode 2018-2022, dan program aksi yang akan dilaksanakan periode 2018-2022. Kesepakatan IGR-4 selanjutnya akan dituangkan dalam 'Bali Declaration on the Protection of the Marine Environment From Land-Based Activities'.
''Saya percaya bahwa forum IGR di Bali akan menghasilkan komitmen yang berguna untuk memecahkan masalah pencemaran laut yang berasal dari kegiatan berbasis lahan,'' kata Siti Nurbaya.
IGR-4 yang merupakan ajang badan dunia PBB bidang lingkungan (UNEP) ini akan berlangsung hingga Kamis (1/11) ini. Tema yang diangkat IGR 4 yakni ‘Pollution in Ocean and Land Connection’. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 yang diselenggarakan di Montreal (Kanada) tahun 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing (China) tahun 2006, dan IGR ke-3 di Manila (Filipina) tahun 2012 dengan hasil berupa ‘Manila Declaration’. *
Gubernur Koster mengatakan, ‘Bali Declaration’ diharapkan berisi upaya terbaik bagi kemajuan pembangunan, perlindungan, dan pelestarian laut dari dampak negatif aktivitas di daratan. Hal itu sesuai dengan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, yakni menjaga kesucian dan ke-harmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia.
“Program Pemprov Bali sudah tertuang dalam Segara Kerthi yaitu melindungi laut, Danu Kerthi yaitu melindunggi danau, serta Wana Kerthi yakni melindungi hutan. Itu merupakan komitmen Pemprov Bali melindungi alam,” jelas Koster dalam sambutannjya.
Selain itu, Koster juga mengapresiasi atas terpilihnya kembali Bali sebagai tuan rumah perhelatan internasional ‘4th Government Review Meeting on The Implementation of The Global Programme of Action for The Protection of Marine Environement from Land-Based Activities’ ini. Koster yakin vibrasi dan keindahan alam Bali serta keramah-tamahan masyarakatnya akan memberikan inspirasi bagi seluruh peserta.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan event di Nusa Dua ini merupakan pertemuan internasional negara-negara di dunia untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan. Dalam konferensi lima tahunan Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) ini, hadir sejumlah Menteri Lingkungan Hidup beserta perwakilan negara-negara anggota UN Environment, NGO, para ahli, dan sejumlah anggota organisasi yang diakreditasi UN Environment Assembly. Pada acara pembukaan kematin, hadir pula Executive Director of UNEP.
Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen dalam implementasi perjanjian global. Terlebih lagi, ekosistem laut dan pesisir mengalami ancaman serius dari aktivitas berbasis laut dan darat. Selama ini, 80 persen pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia yang berbasis daratan.
''Untuk isu-isu pesisir dan laut, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional. Selain itu, ada kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,'' tandas Siti Nurbaya.
Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018, yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya, mampu mengurangi limbah padat hingga 70 persen.
Siti Nurbaya menambahkan, terkait dengan upaya penyelamatan lingkungan, Indonesia juga telah mendesak komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi. Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilaku-kan oleh semua pemangku kepentingan.
Disebutkan, selama dua hari penyelenggaraan IGR-4 dengan beberapa kali sidang, perwakilan berbagai negara akan menyepakati hasil review pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional periode 2012-2017, Future of The Global Programme of Action periode 2018-2022, dan program aksi yang akan dilaksanakan periode 2018-2022. Kesepakatan IGR-4 selanjutnya akan dituangkan dalam 'Bali Declaration on the Protection of the Marine Environment From Land-Based Activities'.
''Saya percaya bahwa forum IGR di Bali akan menghasilkan komitmen yang berguna untuk memecahkan masalah pencemaran laut yang berasal dari kegiatan berbasis lahan,'' kata Siti Nurbaya.
IGR-4 yang merupakan ajang badan dunia PBB bidang lingkungan (UNEP) ini akan berlangsung hingga Kamis (1/11) ini. Tema yang diangkat IGR 4 yakni ‘Pollution in Ocean and Land Connection’. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 yang diselenggarakan di Montreal (Kanada) tahun 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing (China) tahun 2006, dan IGR ke-3 di Manila (Filipina) tahun 2012 dengan hasil berupa ‘Manila Declaration’. *
Komentar