Pembahasan KUA PPAS Ditunda Lagi
Dewan menuding pembahasan KUA PPAS sengaja diulur-ulur sehingga APBD 2019 sedikit koreksi.
BANGLI, NusaBali
Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD 2019 kembali ditunda, Rabu (31/10). Rapat ini ditunda de ngan alasan draf rancangan APBD 2019 belum siap. Pembahasan KUA PPAS diagendakan pada tanggal 5-6 November mendatang.
Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata, mengatakan akibat rapat yang tertunda dewan dan TPAD hanya koordinasi saja. Dalam koordinasi itu, TAPD meminta waktu untuk menyiapkan draf tersebut. Ia berharap pembahasan APBD 2019 bisa terlaksana dengan baik. “Kami di dewan akan terus mendesak agar pembahasan ini bisa dilakukan optimal. Waktunya mepet, tanggal 30 November harus sudah ketok palu,” ungkapnya.
Dikatakan, saat koordinasi rancangan sudah dibuat secara berimbang, program Gerbang Gita Santi sudah diakomodir. “Kami akan lihat drafnya hari Senin, tadi hanya penyampaian secara lisan,” imbuhnya. Sebelumnya, Banggar meminta ada keberimbangan pada pos anggaran, tidak ada defisit, dan program GGS bisa dimasukkan. Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, mengapresiasi TAPD yang sudah melakukan perubahan draf sehingga ada keberimbangan dalam pos anggaran. “Kami apresiasi hal tersebut, tapi sayangnya itu baru penyampaian lisan, belum ada bukti fisik,” ujarnya.
Dewan menuding pembahasan KUA PPAS sengaja diulur-ulur sehingga pembahasan rancangan APBD 2019 sedikit koreksi. “Jika waktu sebentar tentu pembahasan tidak bisa optimal, rancangan sedikit koreksi,” sebut Komang Carles. Pihaknya akan terus mengejar agar pembahasan terlaksana dengan baik. Waktu satu bulan dirasa cukup untuk pembahasan ABPD 2019, asalkan seluruh pihak memiliki komitmen. “Kami undang agar bisa hadir, ini agar benar-benar dibahas,” sambungnya.
Komang Carles menambahkan, sebelumnya pos anggaran GGS tidak dimasukan dalam draf, pihaknya menilai jika TAPD tidak paham dengan visi misi dari Bupati Bangli I Made Gianyar. GSS merupakan program dari bupati dan merupakan salah satu program unggulan. Pada tahun sebelumnya pos anggaran GGS sekitar Rp 73 miliar. Dari TADP hadir Kepala Bappeda Bangli I Wayan Widiana, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli I Gede Suryawan, Kabag Hukum Setda Bangli IB Made Widnyana, Asisten I Setda Bangli I Nyoman Puja, Kepala Inspektorat Bangli I Ketut Riang. *es
Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD 2019 kembali ditunda, Rabu (31/10). Rapat ini ditunda de ngan alasan draf rancangan APBD 2019 belum siap. Pembahasan KUA PPAS diagendakan pada tanggal 5-6 November mendatang.
Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata, mengatakan akibat rapat yang tertunda dewan dan TPAD hanya koordinasi saja. Dalam koordinasi itu, TAPD meminta waktu untuk menyiapkan draf tersebut. Ia berharap pembahasan APBD 2019 bisa terlaksana dengan baik. “Kami di dewan akan terus mendesak agar pembahasan ini bisa dilakukan optimal. Waktunya mepet, tanggal 30 November harus sudah ketok palu,” ungkapnya.
Dikatakan, saat koordinasi rancangan sudah dibuat secara berimbang, program Gerbang Gita Santi sudah diakomodir. “Kami akan lihat drafnya hari Senin, tadi hanya penyampaian secara lisan,” imbuhnya. Sebelumnya, Banggar meminta ada keberimbangan pada pos anggaran, tidak ada defisit, dan program GGS bisa dimasukkan. Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, mengapresiasi TAPD yang sudah melakukan perubahan draf sehingga ada keberimbangan dalam pos anggaran. “Kami apresiasi hal tersebut, tapi sayangnya itu baru penyampaian lisan, belum ada bukti fisik,” ujarnya.
Dewan menuding pembahasan KUA PPAS sengaja diulur-ulur sehingga pembahasan rancangan APBD 2019 sedikit koreksi. “Jika waktu sebentar tentu pembahasan tidak bisa optimal, rancangan sedikit koreksi,” sebut Komang Carles. Pihaknya akan terus mengejar agar pembahasan terlaksana dengan baik. Waktu satu bulan dirasa cukup untuk pembahasan ABPD 2019, asalkan seluruh pihak memiliki komitmen. “Kami undang agar bisa hadir, ini agar benar-benar dibahas,” sambungnya.
Komang Carles menambahkan, sebelumnya pos anggaran GGS tidak dimasukan dalam draf, pihaknya menilai jika TAPD tidak paham dengan visi misi dari Bupati Bangli I Made Gianyar. GSS merupakan program dari bupati dan merupakan salah satu program unggulan. Pada tahun sebelumnya pos anggaran GGS sekitar Rp 73 miliar. Dari TADP hadir Kepala Bappeda Bangli I Wayan Widiana, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli I Gede Suryawan, Kabag Hukum Setda Bangli IB Made Widnyana, Asisten I Setda Bangli I Nyoman Puja, Kepala Inspektorat Bangli I Ketut Riang. *es
Komentar