Target PAD Dipatok Rp 450 Miliar
Akhirnya deal, target PAD versi Pemkab ‘harus’ dinaikkan hingga Rp 68 miliar menjadi total Rp 450 miliar.
Sekda Puspaka: Kami Harus Kerja Keras
SINGARAJA, NusaBali
Sempat alot, kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada RAPBD induk 2019, akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp 450 miliar. Meski demikian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, kini harus menghitung kembali sumber-sumber pendapatan yang harus digali.
“Ya, intinya kami sepakat PAD itu dinaikkan. Tentu kami harus bekerja keras lagi menggali potensi yang ada,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua TAPD Buleleng, usai pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Kamis (1/11) siang di Gedung DPRD Buleleng.
Sekda Puspaka mengaku, kesepakatan kenaikan PAD sebesar Rp 450 miliar itu akan dihitung kembali dengan masing-masing SKDP penyumbang PAD. Langkah ini untuk memastikan, memaksimalkan potensi yang ada. “Besok (Jumat hari ini,red), kami di TAPD bersama SKPD terkait harus membahas dulu secara internal. Sehingga kami punya gambaran, berapa masing-masing SKPD terkait mampu menggali potensi yang ada,” terangnya.
Diakui, dari perhitungan Banggar DPRD Buleleng ada kemungkinan tambahan PAD nanti sebesar Rp 69 miliar. Sehingga potensi-potensi itulah yang akan dimatangkan kembali oleh TAPD bersama instansi terkait. “Kami juga sepakat, tambahan PAD itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang belum teralokasikan anggaran,” ujar Sekda Puspaka.
Sementara anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana mengaku kenaikan target PAD itu karena masih melihat peluang ada tambahan PAD. Karena piutang yang ada selama ini belum ditagih secara maksimal. Dicontohkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki piutang sekitar Rp 67 miliar, yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dari jumlah piutang itu, sekitar Rp 12 miliar merupakan piutang dengan kategori lancar. “Kalau ini bisa ditagih, anggap 90 persen saja. Berarti sudah ada dana sebesar Rp 11 miliar yang bisa dimasukkan ke PAD. Belum lagi di RSUD Buleleng. Selama ini kan tidak pernah disampaikan. Setelah kami gali, ternyata masih ada potensi, makanya kami berani meminta agar PAD itu dinaikkan,” kata politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara saat memimpin pembahasan kenaikan PAD kemarin. Menurut Susila Umbara, semula PAD dirancang Rp 382 miliar, sehingga dengan kesepakatan kenaikan menjadi Rp 450 miliar, berarti ada tambahan PAD sebesar Rp 68 miliar. Tambahan PAD itu, diarahkan ke belanja modal untuk pembangunan. “Setelah kami berikan asumsi-asumsi, ternyata diapresiasi. Tadi telah disetujui kenaikan menjadi Rp 450 miliar. Sehingga nanti kegiatan prioritas akan mendapat tambahan dana lagi,” tandas politisi Partai Golkar asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Sempat alot, kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada RAPBD induk 2019, akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp 450 miliar. Meski demikian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, kini harus menghitung kembali sumber-sumber pendapatan yang harus digali.
“Ya, intinya kami sepakat PAD itu dinaikkan. Tentu kami harus bekerja keras lagi menggali potensi yang ada,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua TAPD Buleleng, usai pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Kamis (1/11) siang di Gedung DPRD Buleleng.
Sekda Puspaka mengaku, kesepakatan kenaikan PAD sebesar Rp 450 miliar itu akan dihitung kembali dengan masing-masing SKDP penyumbang PAD. Langkah ini untuk memastikan, memaksimalkan potensi yang ada. “Besok (Jumat hari ini,red), kami di TAPD bersama SKPD terkait harus membahas dulu secara internal. Sehingga kami punya gambaran, berapa masing-masing SKPD terkait mampu menggali potensi yang ada,” terangnya.
Diakui, dari perhitungan Banggar DPRD Buleleng ada kemungkinan tambahan PAD nanti sebesar Rp 69 miliar. Sehingga potensi-potensi itulah yang akan dimatangkan kembali oleh TAPD bersama instansi terkait. “Kami juga sepakat, tambahan PAD itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang belum teralokasikan anggaran,” ujar Sekda Puspaka.
Sementara anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana mengaku kenaikan target PAD itu karena masih melihat peluang ada tambahan PAD. Karena piutang yang ada selama ini belum ditagih secara maksimal. Dicontohkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki piutang sekitar Rp 67 miliar, yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dari jumlah piutang itu, sekitar Rp 12 miliar merupakan piutang dengan kategori lancar. “Kalau ini bisa ditagih, anggap 90 persen saja. Berarti sudah ada dana sebesar Rp 11 miliar yang bisa dimasukkan ke PAD. Belum lagi di RSUD Buleleng. Selama ini kan tidak pernah disampaikan. Setelah kami gali, ternyata masih ada potensi, makanya kami berani meminta agar PAD itu dinaikkan,” kata politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara saat memimpin pembahasan kenaikan PAD kemarin. Menurut Susila Umbara, semula PAD dirancang Rp 382 miliar, sehingga dengan kesepakatan kenaikan menjadi Rp 450 miliar, berarti ada tambahan PAD sebesar Rp 68 miliar. Tambahan PAD itu, diarahkan ke belanja modal untuk pembangunan. “Setelah kami berikan asumsi-asumsi, ternyata diapresiasi. Tadi telah disetujui kenaikan menjadi Rp 450 miliar. Sehingga nanti kegiatan prioritas akan mendapat tambahan dana lagi,” tandas politisi Partai Golkar asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini. *k19
Komentar