Tegas Tolak Korupsi, Undiksha Tandatangani Pakta Integritas
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, berkomitmen menolak tegas praktik korupsi di lingkungan perguruan tingginya.
SINGARAJA, NusaBali
Ketegasan itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dilaksanakan Kamis (1/11) pagi kemarin. Pakta integritas itu ditandatangani langsung oleh Rektor Undiksha, Dr I Nyoman Jampel MPd dan juga Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Prof Dr Jamal Wiwoho SH MH, di ruang Ganesha III. Rektor Jampel ditemui usai acara mengatakan komitmen Undiksha terbebas dari korupsi sudah digaungkan sejak dulu.
Hal tersebut pun dikatakannya sejalan dengan persiapan penilaian zona integritas oleh Kemenpan-RB, hal tersebut terus kampanyekan. “Terkait dengan pelaporan keuangan, Undiksha sudah mendapat pengakuan dan daya serapnya ada ranking nasional untuk perguruan tinggi yang Badan Layananan Umum (BLU),” jelasnya.
Selain itu Undiksha juga sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berturut-turut pada 2016 dan 2017. Bahkan bulan ini juga Undiksha ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan inventarisasi barang milik negara terbaik dan secara nasional. Menurut Jampel, Undiksha yang dicanangkan sebagai perguruan tinggi bebas korupsi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), didukung oleh seluruh stakeholder.
Dalam proses capaian Undiksha berintegritas, Jampel juga meyakinkan dan menekankan seluruh pegawainya melakukan pelayanan maksimal, bukan dilayani. Sehingga konsep itu sejalan dengan visi misi Undiksha sebagai perguruan tinggi unggul di Asia tahun 2045 berlandaskan Tri Hita Karana.
“Jadi dalam pengelolaan keuangan maupun aset, pengawalan dilakukan secara ketat. Jangan macam-macam. Semua kegiatan kita telah dipantau. Kita harus melakukan kegiatan dengan responsif dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho, mengatakan potensi penyimpangan di perguruan tinggi cukup banyak. Hal tersebut kerap kali ditemui dalam kasus penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan anggaran, aset, mutasi para pejabat, perekrutan pegawai baru, maupun pengadaan barang dan jasa.
Ia pun menyarakan Undiksha terus memperketat pengawasan internal untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dengan begitu ia pun berharap ke depannya untuk menjadi good university governance bisa mengedepankan empat hal, yakni akuntabilitas, tranparansi, fairness, responsibility atau pertanggungjawaban. “Saya rasa kalau semuanya dilakukan degan baik, akan menjadi sebuah orkestra yang bagus dalam pengelolaan perguruan tinggi. Ini perlu komitmen bersama,” jelasnya.*k23
Ketegasan itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dilaksanakan Kamis (1/11) pagi kemarin. Pakta integritas itu ditandatangani langsung oleh Rektor Undiksha, Dr I Nyoman Jampel MPd dan juga Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Prof Dr Jamal Wiwoho SH MH, di ruang Ganesha III. Rektor Jampel ditemui usai acara mengatakan komitmen Undiksha terbebas dari korupsi sudah digaungkan sejak dulu.
Hal tersebut pun dikatakannya sejalan dengan persiapan penilaian zona integritas oleh Kemenpan-RB, hal tersebut terus kampanyekan. “Terkait dengan pelaporan keuangan, Undiksha sudah mendapat pengakuan dan daya serapnya ada ranking nasional untuk perguruan tinggi yang Badan Layananan Umum (BLU),” jelasnya.
Selain itu Undiksha juga sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berturut-turut pada 2016 dan 2017. Bahkan bulan ini juga Undiksha ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan inventarisasi barang milik negara terbaik dan secara nasional. Menurut Jampel, Undiksha yang dicanangkan sebagai perguruan tinggi bebas korupsi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), didukung oleh seluruh stakeholder.
Dalam proses capaian Undiksha berintegritas, Jampel juga meyakinkan dan menekankan seluruh pegawainya melakukan pelayanan maksimal, bukan dilayani. Sehingga konsep itu sejalan dengan visi misi Undiksha sebagai perguruan tinggi unggul di Asia tahun 2045 berlandaskan Tri Hita Karana.
“Jadi dalam pengelolaan keuangan maupun aset, pengawalan dilakukan secara ketat. Jangan macam-macam. Semua kegiatan kita telah dipantau. Kita harus melakukan kegiatan dengan responsif dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho, mengatakan potensi penyimpangan di perguruan tinggi cukup banyak. Hal tersebut kerap kali ditemui dalam kasus penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan anggaran, aset, mutasi para pejabat, perekrutan pegawai baru, maupun pengadaan barang dan jasa.
Ia pun menyarakan Undiksha terus memperketat pengawasan internal untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dengan begitu ia pun berharap ke depannya untuk menjadi good university governance bisa mengedepankan empat hal, yakni akuntabilitas, tranparansi, fairness, responsibility atau pertanggungjawaban. “Saya rasa kalau semuanya dilakukan degan baik, akan menjadi sebuah orkestra yang bagus dalam pengelolaan perguruan tinggi. Ini perlu komitmen bersama,” jelasnya.*k23
Komentar