'Caleg Eks Koruptor Jangan Dipilih'
Rencana KPU untuk mengumumkan 40 caleg eks koruptor membuat masyarakat pesimis akan menghasilkan parlemen yang bersih.
JAKARTA, NusaBali
Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, solusinya adalah seharusnya caleg eks koruptor tersebut tidak di pilih oleh masyarakat. "Jika mau parlemen bersih, salah satu solusinya adalah tidak usah memilih para caleg koruptor. Itu saja kok repot,” tegas Wakil Ketua MPR RI Mahyudin usai melantik tiga anggota MPR RI pergantian antar waktu (PAW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).
Mahyudin mengatakan, para caleg eks koruptor masih bisa mencalonkan diri karena hak politik mereka tidak dicabut. Dengan begitu, secara hukum mereka masih punya hak politik untuk mencalonkan diri. “Putusan hukum sebagai koruptor memang tidak mencabut haknya dalam berpolitik, maka KPU pun tak bisa melawan keputusan itu. Jadi, UU tak mencabut hak politik eks napi koruptor,” imbuhnya.
Meski begitu, Mahyudin optimis parlemen yang bersih akan terwujud jika pengawasan masyarakat dan partai pengusung sangat baik serta optimal. “Toh, mantan napi koruptor juga tak akan selalu melakukan korupsi. Justru, bisa jadi mereka itu lebih baik dari anggota DPR yang belum pernah korupsi,” kata politisi Golkar ini.
Sebelumnya komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, KPU mendapat saran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan caleg baik di tingkat pusat DPR, DPRD, serta DPD yang berstatus mantan napi korupsi. *k22
Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, solusinya adalah seharusnya caleg eks koruptor tersebut tidak di pilih oleh masyarakat. "Jika mau parlemen bersih, salah satu solusinya adalah tidak usah memilih para caleg koruptor. Itu saja kok repot,” tegas Wakil Ketua MPR RI Mahyudin usai melantik tiga anggota MPR RI pergantian antar waktu (PAW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).
Mahyudin mengatakan, para caleg eks koruptor masih bisa mencalonkan diri karena hak politik mereka tidak dicabut. Dengan begitu, secara hukum mereka masih punya hak politik untuk mencalonkan diri. “Putusan hukum sebagai koruptor memang tidak mencabut haknya dalam berpolitik, maka KPU pun tak bisa melawan keputusan itu. Jadi, UU tak mencabut hak politik eks napi koruptor,” imbuhnya.
Meski begitu, Mahyudin optimis parlemen yang bersih akan terwujud jika pengawasan masyarakat dan partai pengusung sangat baik serta optimal. “Toh, mantan napi koruptor juga tak akan selalu melakukan korupsi. Justru, bisa jadi mereka itu lebih baik dari anggota DPR yang belum pernah korupsi,” kata politisi Golkar ini.
Sebelumnya komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, KPU mendapat saran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan caleg baik di tingkat pusat DPR, DPRD, serta DPD yang berstatus mantan napi korupsi. *k22
Komentar