Bangli Baru Miliki 170 Pegawai Bersertifikat PBJ
Pemkab Bangli baru memiliki 170 pegawai yang mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa (PBJ).
BANGLI, NusaBali
Karena jumlah pegawai PBJ masih kurang, maka seorang pegawai bisa mengambil 2 - 3 porsi pekerjaan menjadi panitia PJB di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Kabid Pengembangan Karier dan Diklat BKPSDM Bangli I Putu Maha Edi, tidak menampik jika Bangli masih kekurangan pegawai yang mengantongi sertifikat PBJ. Kata dia, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan dibutuhkan SDM yang mumpuni. ‘’Sertifikat keahlian PJB adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang PBJ," ungkapnya, Selasa (13/11).
Dikatakan, dari 170 pegawai yang sudah bersertifikat PBJ, belum terhitung yang memasuki massa pension. Beberapa di antaranya sudah menduduki jabatan setingkat eselon II, sehingga tidak memungkinkan lagi mengambil pekerjaan PBJ. Karena beban tugas pejabat eselon II cukup tinggi.
Jelas Maha Edi, beberapa bulan lalu, 50 pegawai mengikuti diklat PJB. Dari jumlah tersebut, 32 orang lulus, dan sisanya diagendakan mengikuti ujian susulan. "Jumlah yang lulus kini merupakan jumlah kelulusan terbanyak dibandingkan diklat sebelumnya. Ini termasuk rekor. Di daerah lain juga belum ada yang lulus sebanyak ini," sebutnya.
Maha Edi menyampaikan, untuk diklat PBJ dilaksanakan di Bangli dengan mendatangkan pemateri dari LKPP, kemudian untuk ujian meminjam tempat di SMPN 1 Bangli. Pelaksanaan diklat berlangsung selema lima hari. Namun para pegawai sudah mengikuti pembekalan kurang lebih enam bulan, sehingga saat ujian cukup banyak yang lulus. Anggaran diklat PBJ tahun 2018 Rp 75.865.000. Bagi pegawai yang belum lulus nantinya akan dijadwalkan untuk mengikuti ujian susulan. Maha Edi mengaku hal tersebut masih dikoordinasikan kembali.
Sebutnya, tidak sembarang pegawai diajukan untuk mengikuti diklat karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. "Tidak asal comot orang. Karena memang ada peryaratan yang dipenuhi. Semisal pegawai lulusan SMA belum bisa diikutkan," ujar pejabat asal Desa Songan, Kintamani ini.
Maha Edi menambahkan untuk anggaran pengembangan SDM terbilang minim, sehingga apa yang menjadi prioritas maka itu yang diambil terlebih dahulu. "PBJ dianggap urgen, sehingga tahun ini yang menjadi prioritas pelaksanaan diklat PBJ," imbuhnya. Ia mengatakan kegiatan atau program pengembangan SDM harus dilakukan bertahap mengingat kondisi anggaran. *es
Karena jumlah pegawai PBJ masih kurang, maka seorang pegawai bisa mengambil 2 - 3 porsi pekerjaan menjadi panitia PJB di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Kabid Pengembangan Karier dan Diklat BKPSDM Bangli I Putu Maha Edi, tidak menampik jika Bangli masih kekurangan pegawai yang mengantongi sertifikat PBJ. Kata dia, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan dibutuhkan SDM yang mumpuni. ‘’Sertifikat keahlian PJB adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang PBJ," ungkapnya, Selasa (13/11).
Dikatakan, dari 170 pegawai yang sudah bersertifikat PBJ, belum terhitung yang memasuki massa pension. Beberapa di antaranya sudah menduduki jabatan setingkat eselon II, sehingga tidak memungkinkan lagi mengambil pekerjaan PBJ. Karena beban tugas pejabat eselon II cukup tinggi.
Jelas Maha Edi, beberapa bulan lalu, 50 pegawai mengikuti diklat PJB. Dari jumlah tersebut, 32 orang lulus, dan sisanya diagendakan mengikuti ujian susulan. "Jumlah yang lulus kini merupakan jumlah kelulusan terbanyak dibandingkan diklat sebelumnya. Ini termasuk rekor. Di daerah lain juga belum ada yang lulus sebanyak ini," sebutnya.
Maha Edi menyampaikan, untuk diklat PBJ dilaksanakan di Bangli dengan mendatangkan pemateri dari LKPP, kemudian untuk ujian meminjam tempat di SMPN 1 Bangli. Pelaksanaan diklat berlangsung selema lima hari. Namun para pegawai sudah mengikuti pembekalan kurang lebih enam bulan, sehingga saat ujian cukup banyak yang lulus. Anggaran diklat PBJ tahun 2018 Rp 75.865.000. Bagi pegawai yang belum lulus nantinya akan dijadwalkan untuk mengikuti ujian susulan. Maha Edi mengaku hal tersebut masih dikoordinasikan kembali.
Sebutnya, tidak sembarang pegawai diajukan untuk mengikuti diklat karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. "Tidak asal comot orang. Karena memang ada peryaratan yang dipenuhi. Semisal pegawai lulusan SMA belum bisa diikutkan," ujar pejabat asal Desa Songan, Kintamani ini.
Maha Edi menambahkan untuk anggaran pengembangan SDM terbilang minim, sehingga apa yang menjadi prioritas maka itu yang diambil terlebih dahulu. "PBJ dianggap urgen, sehingga tahun ini yang menjadi prioritas pelaksanaan diklat PBJ," imbuhnya. Ia mengatakan kegiatan atau program pengembangan SDM harus dilakukan bertahap mengingat kondisi anggaran. *es
Komentar