Ingatkan Program Prioritas Jangan Dipangkas
Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rasionalisasi RAPBD Badung tahun 2019, Selasa ( 13/11) kemarin di gedung Dewan Badung.
Komisi II Rapat dengan OPD Terkait
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin Ketua Komisi, I Wayan Luwir Wiana didampingi I Wayan Mesir, I Nyoman Dirga Yusa, dan Nyoman Oka Widyanta. Hadir pula anggota komisi Gede Suraharja, I Gusti Ngurah Sudiarsa, Gede Suardika serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Ketua Komisi II DPRD Badung, Wayan Luwir Wiana mengatakan, rapat koordinasi ini perlu dilakukan terkait rasionalisasi yang dilakukan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terhadap RAPBD 2019. “Kami di dewan perlu tahu di program-program masing-masing OPD yang mana saja yang dirasionalisasi,” katanya.
Luwir Wiana mengatakan, program-program yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat agar tetap diprioritaskan. “Program apa saja yang dipangkas. Program prioritas harus tetap dioptimalkan. Kami harap terus ada koordinasi antara OPD dengan kami di dewan,” pesannya.
Kepada Dinas Pariwisata, Luwir Wiana memberi masukan, guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Badung, General Manager hotel-hotel yang ada di Badung agar dilibatkan dalam promosi pariwisata ke luar negeri. “Kita bertumpu pada pariwisata. Ikutkan mereka secara bergiliran, karena mereka juga membayar pajak. Jangan orang-orang itu saja yang diajak,” ungkapnya.
Disisi lain, Nyoman Dirga Yusa menyatakan, RAPBD 2019 telah dilakukan rasionalisasi dari Rp 10 triliun lebih menjadi Rp 7,7 triliun. Ia mengingatkan, Dinas PUPR agar benar-benar menghitung proyek-proyek di tahun 2019 mendatang. “Pembangunan prioritas dan bersifat urgent mohon tetap diutamakan,” katanya.
Dirga Yusa menyatakan, Badung memiliki sumber pendapatan yang cukup besar dibanding kabupaten lain yang bersumber dari pariwisata. Namun, dirinya mengingatkan agar Badung jangan terlena dengan pendapatan yang besar. “Kategori kabupaten yang kaya, namun sumber pendapatan di bidang pariwisata sangat rentan. Kita tidak akan tahu situasi dan sampai kapan akan bertahan. PUPR harus betul-betul mengutamakan proyek yang diprioritaskan,” tegasnya.
Sementara, Nyoman Oka Widyanta juga menyatakan hal yang sama, PAD di tahun 2018 yang tidak tercapai agar dijadikan sebagai bahan evaluasi penyusunan anggaran di tahun selanjutnya. Skala prioritas agar tetap menjadi perhatian khusus. “Bagaimana caranya mengatur agar tidak terulang kembali. Program-program bersifat urgent agar jangan dipangkas. Proyek-proyek harus diawasi agar kualitasnya bagus,” katanya.
Pada bagian lain, Nyoman Mesir menambahkan, bekerjasama dengan stakeholder untuk memajukan pariwisata di Badung sangat penting. Pihaknya juga menginginkan, agar pertanian di Badung bisa dijual sebagai pariwisata.”Bagaimana, agar petani di Badung terjamin. Pemerintah bisa menyewa lahan pertanian masyarakat untuk dijadikan pariwisata. Dan jangan sampai ada gagal panen,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Badung, Ngakan Tri Ariawan mengatakan, sesuai instruksi Bupati, Dinas Pariwisata tengah menggenjot lima desa wisata di Badung. Pihaknya pun mengatakan, sudah berkoordinasi dengan masing-masing desa terkait pengembangan desa wisata dan peningkatan infrastruktur. “Kami tengah memaksimalkan lima desa wisata yang menjadi prioritas di tahun 2019. Potensi masing-masing desa akan kami optimalkan,” jelasnya. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin Ketua Komisi, I Wayan Luwir Wiana didampingi I Wayan Mesir, I Nyoman Dirga Yusa, dan Nyoman Oka Widyanta. Hadir pula anggota komisi Gede Suraharja, I Gusti Ngurah Sudiarsa, Gede Suardika serta beberapa pimpinan OPD terkait.
Ketua Komisi II DPRD Badung, Wayan Luwir Wiana mengatakan, rapat koordinasi ini perlu dilakukan terkait rasionalisasi yang dilakukan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terhadap RAPBD 2019. “Kami di dewan perlu tahu di program-program masing-masing OPD yang mana saja yang dirasionalisasi,” katanya.
Luwir Wiana mengatakan, program-program yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat agar tetap diprioritaskan. “Program apa saja yang dipangkas. Program prioritas harus tetap dioptimalkan. Kami harap terus ada koordinasi antara OPD dengan kami di dewan,” pesannya.
Kepada Dinas Pariwisata, Luwir Wiana memberi masukan, guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Badung, General Manager hotel-hotel yang ada di Badung agar dilibatkan dalam promosi pariwisata ke luar negeri. “Kita bertumpu pada pariwisata. Ikutkan mereka secara bergiliran, karena mereka juga membayar pajak. Jangan orang-orang itu saja yang diajak,” ungkapnya.
Disisi lain, Nyoman Dirga Yusa menyatakan, RAPBD 2019 telah dilakukan rasionalisasi dari Rp 10 triliun lebih menjadi Rp 7,7 triliun. Ia mengingatkan, Dinas PUPR agar benar-benar menghitung proyek-proyek di tahun 2019 mendatang. “Pembangunan prioritas dan bersifat urgent mohon tetap diutamakan,” katanya.
Dirga Yusa menyatakan, Badung memiliki sumber pendapatan yang cukup besar dibanding kabupaten lain yang bersumber dari pariwisata. Namun, dirinya mengingatkan agar Badung jangan terlena dengan pendapatan yang besar. “Kategori kabupaten yang kaya, namun sumber pendapatan di bidang pariwisata sangat rentan. Kita tidak akan tahu situasi dan sampai kapan akan bertahan. PUPR harus betul-betul mengutamakan proyek yang diprioritaskan,” tegasnya.
Sementara, Nyoman Oka Widyanta juga menyatakan hal yang sama, PAD di tahun 2018 yang tidak tercapai agar dijadikan sebagai bahan evaluasi penyusunan anggaran di tahun selanjutnya. Skala prioritas agar tetap menjadi perhatian khusus. “Bagaimana caranya mengatur agar tidak terulang kembali. Program-program bersifat urgent agar jangan dipangkas. Proyek-proyek harus diawasi agar kualitasnya bagus,” katanya.
Pada bagian lain, Nyoman Mesir menambahkan, bekerjasama dengan stakeholder untuk memajukan pariwisata di Badung sangat penting. Pihaknya juga menginginkan, agar pertanian di Badung bisa dijual sebagai pariwisata.”Bagaimana, agar petani di Badung terjamin. Pemerintah bisa menyewa lahan pertanian masyarakat untuk dijadikan pariwisata. Dan jangan sampai ada gagal panen,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Badung, Ngakan Tri Ariawan mengatakan, sesuai instruksi Bupati, Dinas Pariwisata tengah menggenjot lima desa wisata di Badung. Pihaknya pun mengatakan, sudah berkoordinasi dengan masing-masing desa terkait pengembangan desa wisata dan peningkatan infrastruktur. “Kami tengah memaksimalkan lima desa wisata yang menjadi prioritas di tahun 2019. Potensi masing-masing desa akan kami optimalkan,” jelasnya. *asa
Komentar