Minta Amankan RAPBD Rp 7,7 Triliun
Menyikapi dilakukannya rasionalisasi terhadap RAPBD Tahun 2019, Komisi III DPRD Badung yang dikomando Ketua Komisi Putu Alit Yandinata, Selasa (13/11) kemarin, menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung, PDAM Tirta Mangutama dan PD Pasar.
Komisi III Rapat dengan OPD Terkait
MANGUPURA, NusaBali
Tujuannya, untuk mengamankan RAPBD 2019 hasil rasionalisasi yang mencapai Rp 7,7 triliun. Raker juga dihadiri anggota komisi seperti Ketut Subagia, Wayan Sandra, Gusti Ngurah Saskara, Made Sumerta, serta Gede Aryantha, dan Made Sudarta. Sementara, dari pihak eksekutif hadir Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa, Dirut PDAM Ketut Golak serta Direktur PD Pasar I Rai Sukabagia.
Saat membuka raker, Alit Yandinata menegaskan, pendapatan Badung 2018 yang dipatok Rp 6,6 triliun sangat berpeluang tidak akan tercapai. “Hingga Oktober 2018, capaian baru Rp 3,5 triliun. Sisa dua bulan pada 2018 ini memungkinkan pendapatan maksimal hanya Rp 1,2 triliun. Secara keseluruhan pada 2018, pendapatan hanya bisa di angka Rp 4,7 triliun,” katanya.
Agar tidak gagal lagi, Alit Yandinata menguji strategi atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target pendapatan Rp 7,7 pada 2019. “Terobosan apa yang dilakukan, sehingga ada optimisme terhadap angka Rp 7,7 triliun ini,” ujar politisi PDI Perjuangan dapil Abiansemal tersebut.
Terkait hal itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Made Sutama membeberkan, pendapatan Rp 4,7 triliun pada 2018 ini disebabkan kondisi yang sangat terpuruk terutama dampak erupsi Gunung Agung. Di luar itu, peserta IMF-Bank Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu, pesertanya tak dikenakan pajak hotel. “Ini yang menyebabkan pendapatan 2018 sangat terpuruk,” katanya.
Dia berharap, kondisi ini tidak terjadi pada 2019 mendatang. “Kalau tak ada erupsi lagi, kami optimis pendapatan bisa meningkat,” katanya.
Potensi lainnya, katanya, 2019 target wisatawan ke Indonesia 20 juta. Sekitar 8 jutaan berkunjung ke Bali. Angka kunjungan ini tentu saja akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui PHR.
Upaya lain, ujar Sutama, pihaknya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam waktu dekat kami akan menggelar coffee morning dengan BPW online seperti Booking.com dan Travel Oka yang selama ini melayani wisatawan secara online. “Kami berharap bisa mengakses transaksi online ini sehingga akan menambah wajib pajak baru,” katanya.
Saat ini, tegasnya lagi, banyak akomodasi wisata seperti vila belum mengantongi NPWPD. Setelah dikejar dan digali, pihaknya mampu menambah 1.085 wajib pajak baru. Upaya lainnya, Bapenda juga melakukan penilaian PBB dan BPHTB. Satu lagi akan ada penyesuaian tarif air bawah tanah sehingga mampu mendongkrak pendapatan Badung. Upaya lainnya pengawasan intensif terhadap pajak online lewat webcam, taping box, dan cash register. Pihaknya juga menggencarkan penagihan tunggakan-tunggakan pajak. “Kami juga melibatkan pihak Kejaksaan,” tegasnya.
Dengan upaya ini, Sutama menyatakan optimis pendapatan daerah Rp 7,7 triliun bisa tercapai. “Kami siap bekerja keras untuk ini,” katanya.
Selanjutnya Wayan Sandra mengapresiasi langkah Bapenda yang menemukan 1.085 wajib pajak baru. Dia pun mendukung pengadaan tiping box maupun peralatan lain yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Sementara Made Sumerta menyoroti soal potensi yang belum terpetakan dengan baik. Kadus maupun kaling yang mendapat perintah mendata masih ewuh pakewuh sehingga ada kesulitan untuk melihat potensi yang sebenarnya.
Gusti Ngurah Saskara berharap dua bulan terakhir 2018 ada peningkatan angka kunjungan karena merupakan high season. Sementara Ketut Subagia menyoroti soal tiga pos belanja yang cukup besar yakni belanja pegawai Rp1,6 triliun, bagi hasil pajak Rp770 miliar serta bantuan keuangan kepada 6 kabupaten di Bali Rp 841 miliar. “Ini saja menyedot setengah dari APBD Badung 2019,” katanya. Dia mengkhawatirkan belanja publik yang berkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat akan mengecil. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Tujuannya, untuk mengamankan RAPBD 2019 hasil rasionalisasi yang mencapai Rp 7,7 triliun. Raker juga dihadiri anggota komisi seperti Ketut Subagia, Wayan Sandra, Gusti Ngurah Saskara, Made Sumerta, serta Gede Aryantha, dan Made Sudarta. Sementara, dari pihak eksekutif hadir Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa, Dirut PDAM Ketut Golak serta Direktur PD Pasar I Rai Sukabagia.
Saat membuka raker, Alit Yandinata menegaskan, pendapatan Badung 2018 yang dipatok Rp 6,6 triliun sangat berpeluang tidak akan tercapai. “Hingga Oktober 2018, capaian baru Rp 3,5 triliun. Sisa dua bulan pada 2018 ini memungkinkan pendapatan maksimal hanya Rp 1,2 triliun. Secara keseluruhan pada 2018, pendapatan hanya bisa di angka Rp 4,7 triliun,” katanya.
Agar tidak gagal lagi, Alit Yandinata menguji strategi atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target pendapatan Rp 7,7 pada 2019. “Terobosan apa yang dilakukan, sehingga ada optimisme terhadap angka Rp 7,7 triliun ini,” ujar politisi PDI Perjuangan dapil Abiansemal tersebut.
Terkait hal itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Made Sutama membeberkan, pendapatan Rp 4,7 triliun pada 2018 ini disebabkan kondisi yang sangat terpuruk terutama dampak erupsi Gunung Agung. Di luar itu, peserta IMF-Bank Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu, pesertanya tak dikenakan pajak hotel. “Ini yang menyebabkan pendapatan 2018 sangat terpuruk,” katanya.
Dia berharap, kondisi ini tidak terjadi pada 2019 mendatang. “Kalau tak ada erupsi lagi, kami optimis pendapatan bisa meningkat,” katanya.
Potensi lainnya, katanya, 2019 target wisatawan ke Indonesia 20 juta. Sekitar 8 jutaan berkunjung ke Bali. Angka kunjungan ini tentu saja akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui PHR.
Upaya lain, ujar Sutama, pihaknya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam waktu dekat kami akan menggelar coffee morning dengan BPW online seperti Booking.com dan Travel Oka yang selama ini melayani wisatawan secara online. “Kami berharap bisa mengakses transaksi online ini sehingga akan menambah wajib pajak baru,” katanya.
Saat ini, tegasnya lagi, banyak akomodasi wisata seperti vila belum mengantongi NPWPD. Setelah dikejar dan digali, pihaknya mampu menambah 1.085 wajib pajak baru. Upaya lainnya, Bapenda juga melakukan penilaian PBB dan BPHTB. Satu lagi akan ada penyesuaian tarif air bawah tanah sehingga mampu mendongkrak pendapatan Badung. Upaya lainnya pengawasan intensif terhadap pajak online lewat webcam, taping box, dan cash register. Pihaknya juga menggencarkan penagihan tunggakan-tunggakan pajak. “Kami juga melibatkan pihak Kejaksaan,” tegasnya.
Dengan upaya ini, Sutama menyatakan optimis pendapatan daerah Rp 7,7 triliun bisa tercapai. “Kami siap bekerja keras untuk ini,” katanya.
Selanjutnya Wayan Sandra mengapresiasi langkah Bapenda yang menemukan 1.085 wajib pajak baru. Dia pun mendukung pengadaan tiping box maupun peralatan lain yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Sementara Made Sumerta menyoroti soal potensi yang belum terpetakan dengan baik. Kadus maupun kaling yang mendapat perintah mendata masih ewuh pakewuh sehingga ada kesulitan untuk melihat potensi yang sebenarnya.
Gusti Ngurah Saskara berharap dua bulan terakhir 2018 ada peningkatan angka kunjungan karena merupakan high season. Sementara Ketut Subagia menyoroti soal tiga pos belanja yang cukup besar yakni belanja pegawai Rp1,6 triliun, bagi hasil pajak Rp770 miliar serta bantuan keuangan kepada 6 kabupaten di Bali Rp 841 miliar. “Ini saja menyedot setengah dari APBD Badung 2019,” katanya. Dia mengkhawatirkan belanja publik yang berkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat akan mengecil. *asa
Komentar