Proyek di Disdikpora Ditunda
Program kegiatan yang ditunda di antaranya, pembangunan ruang kelas baru SD 2 Cemagi (Mengwi), pembangunan RKB, tempat suci di SD 2 Perenan (Mengwi), pembangunan aula SMPN 2 Kuta.
Dampak Rasionalisasi RAPBD 2019 Kabupaten Badung
MANGUPURA, NusaBali
Rasionalisasi Rancangan APBD 2019 berdampak besar terhadap sejumlah program yang telah dicanangkan. Salah satu yang terdampak adalah proyek pembangunan infrastruktur sejumlah ruang kelas baru (RKB) dan beberapa sekolah. Meski begitu, penundaan ini tidak bersifat urgen, karena program yang masuk skala prioritas tetap dilanjutkan.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung I Ketut Widia Astika, mengakui adanya dampak dari rasionalisasi Rancangan APBD 2019 terhadap program-program di Disdikpora. Pasalnya, Disdikpora pun harus ikut merasionalisasi anggaran yang sebelumnya telah diplot untuk sejumlah kegiatan.
“Kami memang melakukan rasionalisasi anggaran. Tapi penundaan program kegiatan ini bisa dibilang tidak benar-benar urgen. Malah, sama sekali tidak berdampak kepada sekolah itu sendiri,” ujarnya, Selasa (20/11).
Astika mengungkapkan, program kegiatan yang ditunda itu seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD 2 Cemagi (Mengwi), pembangunan RKB, kantor, ruang guru di SD 2 Kekeran (Mengwi), pembangunan RKB, tempat suci di SD 2 Perenan (Mengwi), serta pembangunan aula SMPN 2 Kuta.
Tidak hanya sejumlah pembangunan infrastruktur yang tertunda. Ada pula pengadaan LCD dan proyektor untuk SD negeri di Kabupaten Badung, termasuk pengadaan AC untuk SD dan SMP negeri juga ditunda, akibat adanya rasionalisasi anggaran di Disdikpora.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra telah meminta pihak eksekutif untuk tetap memperhatikan sektor pendidikan, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan wajib diutamakan. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, saat ini Kabupaten Badung masih memerlukan banyak tambahan gedung sekolah pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih banyaknya gedung yang satu atap, kususnya SMP yang baru dibangun. Seperti diketahui, Rancangan APBD Badung tahun 2019 yang sebelumnya ditetapkan Rp 10,4 triliun dirasionalisasi menjadi Rp 7,7 triliun. Nilai koreksinya mencapai Rp 2,7 triliun. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Rasionalisasi Rancangan APBD 2019 berdampak besar terhadap sejumlah program yang telah dicanangkan. Salah satu yang terdampak adalah proyek pembangunan infrastruktur sejumlah ruang kelas baru (RKB) dan beberapa sekolah. Meski begitu, penundaan ini tidak bersifat urgen, karena program yang masuk skala prioritas tetap dilanjutkan.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung I Ketut Widia Astika, mengakui adanya dampak dari rasionalisasi Rancangan APBD 2019 terhadap program-program di Disdikpora. Pasalnya, Disdikpora pun harus ikut merasionalisasi anggaran yang sebelumnya telah diplot untuk sejumlah kegiatan.
“Kami memang melakukan rasionalisasi anggaran. Tapi penundaan program kegiatan ini bisa dibilang tidak benar-benar urgen. Malah, sama sekali tidak berdampak kepada sekolah itu sendiri,” ujarnya, Selasa (20/11).
Astika mengungkapkan, program kegiatan yang ditunda itu seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD 2 Cemagi (Mengwi), pembangunan RKB, kantor, ruang guru di SD 2 Kekeran (Mengwi), pembangunan RKB, tempat suci di SD 2 Perenan (Mengwi), serta pembangunan aula SMPN 2 Kuta.
Tidak hanya sejumlah pembangunan infrastruktur yang tertunda. Ada pula pengadaan LCD dan proyektor untuk SD negeri di Kabupaten Badung, termasuk pengadaan AC untuk SD dan SMP negeri juga ditunda, akibat adanya rasionalisasi anggaran di Disdikpora.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra telah meminta pihak eksekutif untuk tetap memperhatikan sektor pendidikan, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan wajib diutamakan. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, saat ini Kabupaten Badung masih memerlukan banyak tambahan gedung sekolah pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih banyaknya gedung yang satu atap, kususnya SMP yang baru dibangun. Seperti diketahui, Rancangan APBD Badung tahun 2019 yang sebelumnya ditetapkan Rp 10,4 triliun dirasionalisasi menjadi Rp 7,7 triliun. Nilai koreksinya mencapai Rp 2,7 triliun. *asa
Komentar