Pengisian Jabatan Lowong Terus Molor
"Kami bukan hanya menyayangkan, tetapi juga bertanya-tanya, ini ada apa? Padahal tahun lalu cepat sekali pengisiannya. Ini yang tidak jelas" (Anggota DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra)
DENPASAR, NusaBali
Hingga menjelang bulan Desember 2018, pengisian pejabat eselon II dan jabatan lainnya di Pemkot Denpasar belum ada kejelasan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengaku belum mendapatkan kepastian bahkan tidak ada kisi-kisi terkait dengan pelaksanaan rotasi ataupun lelang jabatan fungsional tersebut. Berbagai kalangan termasuk anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Demokrat AA Susruta Ngurah Putra juga mulai pertanyakan dan menyayangkan sikap Walikota yang mempunyai wewenang dalam pengisian tersebut.
Menurutnya, dengan lowongnya beberapa jabatan yang sudah setahun lebih tentu akan memecah konsetrasi pejabat pelaksana tugas (Plt). Seperti halnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dijabat rangkap oleh Asisten II Setda Kota Denpasar. "Pastinya konsentrasi pejabat Plt itu akan terpecah. Yang ditimbulkan adalah kinerja yang tidak maksimal, tidak bisa 100 persen berjalan. Proyek itu yang paling rentan dalam pelaksanaannya, tentunya harus memiliki pengawasan dari orang yang ahli dalam hal itu," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Susuruta juga menjadi bertanya-tanya, karena sudah berada di penghujung tahun 2018, namun pemerintah belum juga melakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut. "Kami bukan hanya menyayangkan, tetapi juga bertanya-tanya, ini ada apa? Padahal tahun lalu cepat sekali pengisiannya. Ini yang tidak jelas," ungkap Susruta.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Ketut Mister mengaku hingga kini memang belum mendapatkan informasi terkait pengisian sejumlah pejabat eselon II yang lowong tersebut. Pihaknya juga belum menerima perintah apakah pengisian jabatan itu akan dilakukan rotasi sebelum dilelang atau tidak. Yang jelas kata dia, pihaknya masih menunggu keputuasn Walikota Denpasar. "Belum sampai sekarang. Kalau sudah pasti saya proses, nyatanya belum ada perintah. Idealnya sih Januari 2019 sudah terisi mengingat Januari sudah mulai pengelolaan dan alokasi anggaran. Mereka juga harus mulai menentukan pekerjaan yang harus diambil, tapi nyatanya tidak ada," jelasnya.
Untuk diketahui, jabatan eselon II Pemkot Denpasar yang lowong dan hanya diisi Plt saat ini yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar. Dua jabatan ini kosong sejak Februari 2018 lalu.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar lowong sejak November 2017 karena kadisnya meninggal. Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar juga lowong sejak Juli 2018, sementara jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar lowong sejak September 2018 lalu. Saat ini juga ada 6 jabatan eselon IIIa, 7 jabatan eselon IIIb, 31 jabatan eselon IVa, dan 18 jabatan eselon IVb yang belum diisi oleh Walikota. Total keseluruhan ada 67 jabatan. *mi
Menurutnya, dengan lowongnya beberapa jabatan yang sudah setahun lebih tentu akan memecah konsetrasi pejabat pelaksana tugas (Plt). Seperti halnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dijabat rangkap oleh Asisten II Setda Kota Denpasar. "Pastinya konsentrasi pejabat Plt itu akan terpecah. Yang ditimbulkan adalah kinerja yang tidak maksimal, tidak bisa 100 persen berjalan. Proyek itu yang paling rentan dalam pelaksanaannya, tentunya harus memiliki pengawasan dari orang yang ahli dalam hal itu," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Susuruta juga menjadi bertanya-tanya, karena sudah berada di penghujung tahun 2018, namun pemerintah belum juga melakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut. "Kami bukan hanya menyayangkan, tetapi juga bertanya-tanya, ini ada apa? Padahal tahun lalu cepat sekali pengisiannya. Ini yang tidak jelas," ungkap Susruta.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Kota Denpasar I Ketut Mister mengaku hingga kini memang belum mendapatkan informasi terkait pengisian sejumlah pejabat eselon II yang lowong tersebut. Pihaknya juga belum menerima perintah apakah pengisian jabatan itu akan dilakukan rotasi sebelum dilelang atau tidak. Yang jelas kata dia, pihaknya masih menunggu keputuasn Walikota Denpasar. "Belum sampai sekarang. Kalau sudah pasti saya proses, nyatanya belum ada perintah. Idealnya sih Januari 2019 sudah terisi mengingat Januari sudah mulai pengelolaan dan alokasi anggaran. Mereka juga harus mulai menentukan pekerjaan yang harus diambil, tapi nyatanya tidak ada," jelasnya.
Untuk diketahui, jabatan eselon II Pemkot Denpasar yang lowong dan hanya diisi Plt saat ini yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar. Dua jabatan ini kosong sejak Februari 2018 lalu.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar lowong sejak November 2017 karena kadisnya meninggal. Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar juga lowong sejak Juli 2018, sementara jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar lowong sejak September 2018 lalu. Saat ini juga ada 6 jabatan eselon IIIa, 7 jabatan eselon IIIb, 31 jabatan eselon IVa, dan 18 jabatan eselon IVb yang belum diisi oleh Walikota. Total keseluruhan ada 67 jabatan. *mi
Komentar