10 Jabatan Eselon II Lowong Akhir Tahun
Komisi I DPRD Bali desak eksekutif segera mengisi jabatan Eselon II yang lowong tepat waktu, supaya tidak terjadi kekosongan massal
Karena Pejabatnya Pensiun, Ada Pula Mengundurkan Diri
DENPASAR, NusaBali
Tujuh (7) jabatan Eselon II (setingkat kepala dinas, kepala biro, kepala badan) lingkup Pemprov Bali akan kosong akhir tahun 2018 nanti, karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Selain itu, 3 jabatan Eselon II lainnya juga sudah beberapa bulan lowong, karena kasus berbeda. DPRD Bali pun minta eksekutif segera lakukan pengisian jabatan tepat waktu.
Data yang dihimpun NusaBali, Minggu (25/11), 7 pejabat Eselon II yang segera akan pensiun hingga jabatannya bakal lowong adalah Staf Ahli Gubernur Bali Gede Putu Jaya Suartama (akan pensun per 2 Desember 2018), Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana (pensiun 15 Desember 2018), Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman I Ketut Artika (pensiun 22 Desember 2018), Kadis Kebudayaan Dewa Putu Beratha (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Dukcapil dan KB I Wayan Sudana (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Penanaman Modal Daerah IB Made Parwata (pensiun 31 Desember 2018), dan Kadis Sosial I Nyoman Wenten (pensiun 31 Desember 2018).
Nantinya, ada sedikitnya 10 jabatan Eselon II yang lowong. Sebab, sudah ada 3 jabatan Eselon II Pemprov Bali yang sudah lowong beberapa bulan. Salah satunya, kursi Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Bali yang ditinggalkan I Gede Suarjana.
Kursi yang ditinggalkan Gede Suarjana sebenarnya sudah bisa terisi, karena seleksi terbuka telah dilakukan dan menghasilkan posisi 3 besar. Sayangnya, meskipun telah ada 3 besar hasil lelang, namun pengisian jabatan Kepala Badan LH Provinsi Bali hingga kini belum ditetapkan. Kursi Kepala Badan LH Provinsi Bali saat ini dipegang Pelaksana Tugas (Plt) Drh Luh Ayu Aryani MP.
Selain itu, ada satu jabatan Eselon II yang lowong karena pejabatnya promosi, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Bali. Pasalnya, pejabat lama Dewa Made Indra terpilih menjadi Sekda Provinsi Bali. Saat ini, Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali Jabatan Dewa Putu Mantera ditugasi merangkap jabatan sebagai Plt Kepala BPBD Bali.
Sedangkan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali lowong setelah Ketut Rochineng mengundurkan diri. Birokrat asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mengundurkan diri karena maju sebagai caleg DPRD Bali dari PDIP Dapil Buleleng ke Pileg 2019 mendatang. Saat ini, Plt Kepala BKD Bali dirangkap oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Ketut Lihatnyana.
Dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin, Plt Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengakui banyak jabatan Eselon II yang akan kosong, karena pejabatnya memasuki masa pensiun Desember 2018 nanti. Pihaknya pun segera akan mengajukan proses lelang jabatan ke pusat. “Kami siap mengusulkan ke pusat supaya nanti dibentuk Timsel (untuk proses lelang jabatan yang lowong, Red),” papar Lihadnyana.
Lihadnyana menegaskan, dalam proses seleksi nanti, Timsel akan dibentuk oleh pusat. Namun, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan (Gubernur Bali) untuk menyampaikan adanya kekosongan jabatan tersebut, sehingga nantinya diusulkan ke pusat untuk dibentuk Timsel. “Nanti kami laporkan dulu kepada pimpinan (Gubernur),” tandas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Lihadnyana menjamin proses seleksi untuk pengisian jabatan lowong nanti akan berjalan profesional. Khusus untuk pengisian kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, harus ada rekomendasi dari DPRD Bali. Sebab, DPRD Bali yang akan menggunakan pejabat berangkutan.
“Untuk Sekwan DPRD Bali, nanti akan ada rekomendasi dari Dewan. Rekomendasi itu setelah seleksi menghasilkan 3 besar. Sebab, Dewan yang akan menjadi user, sehingga mereka merekomendasikan yang dianggap cocok, ” jelas Lihadnyana.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi aparatur negara dan pemerintahan), I Ketut Tama Tenaya, mendesak eksekutif segera mengisi jabatan Eselon II yang lowong tepat waktu, supaya tidak terjadi kekosongan massal. Pasalnya, jabatan Eselon II adalah posisi strategis.
“Jabatan Eselon II ini adalah pengendali di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi, tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Apalagi, jumlah jabatan lowong ini begitu banyak. Kami mendesak eksekutif segera melakukan pengisian,” ujar Tama Tenaya kepada NusaBali di Denpasar, Minggu kemarin.
Menurut Tama Tenaya, pengisian jabatan Eselon II dalam proses seleksi nanti diharapkan berjalan secara profesional, independen, dan transparan, untuk melahirkan Kepala OPD yang berkualitas. “Sebagai fungsi pengawasan, kami tentu akan mengawal prosesnya, namun tidak melakukan intervensi. Kami hanya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses yang berjalan,” tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya menegaskan, pihaknya yakin dibawah Gubernur Bali Wayan Koster, proses seleksi dan penjaringan pejabat Eselon II nantinya berjalan dengan profesional, sehingga menghasilkan pimpinan yang benar-benar punya kompetensi. “Ini kan lelang terbuka, yang punya kualitas dan memang memenuhi syarat dan layak yang akan lolos. Saya yakin Gubernur Koster serius dalam penataan birokrasi di Pemprov Bali,” tandas mantan Tama Tenaya yang notabene mantan Wakil Ketua DPRD Badung 2004-2009. *nat
DENPASAR, NusaBali
Tujuh (7) jabatan Eselon II (setingkat kepala dinas, kepala biro, kepala badan) lingkup Pemprov Bali akan kosong akhir tahun 2018 nanti, karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Selain itu, 3 jabatan Eselon II lainnya juga sudah beberapa bulan lowong, karena kasus berbeda. DPRD Bali pun minta eksekutif segera lakukan pengisian jabatan tepat waktu.
Data yang dihimpun NusaBali, Minggu (25/11), 7 pejabat Eselon II yang segera akan pensiun hingga jabatannya bakal lowong adalah Staf Ahli Gubernur Bali Gede Putu Jaya Suartama (akan pensun per 2 Desember 2018), Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana (pensiun 15 Desember 2018), Kadis Perumahan Rakyat dan Pemukiman I Ketut Artika (pensiun 22 Desember 2018), Kadis Kebudayaan Dewa Putu Beratha (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Dukcapil dan KB I Wayan Sudana (pensiun 31 Desember 2018), Kadis Penanaman Modal Daerah IB Made Parwata (pensiun 31 Desember 2018), dan Kadis Sosial I Nyoman Wenten (pensiun 31 Desember 2018).
Nantinya, ada sedikitnya 10 jabatan Eselon II yang lowong. Sebab, sudah ada 3 jabatan Eselon II Pemprov Bali yang sudah lowong beberapa bulan. Salah satunya, kursi Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Bali yang ditinggalkan I Gede Suarjana.
Kursi yang ditinggalkan Gede Suarjana sebenarnya sudah bisa terisi, karena seleksi terbuka telah dilakukan dan menghasilkan posisi 3 besar. Sayangnya, meskipun telah ada 3 besar hasil lelang, namun pengisian jabatan Kepala Badan LH Provinsi Bali hingga kini belum ditetapkan. Kursi Kepala Badan LH Provinsi Bali saat ini dipegang Pelaksana Tugas (Plt) Drh Luh Ayu Aryani MP.
Selain itu, ada satu jabatan Eselon II yang lowong karena pejabatnya promosi, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Bali. Pasalnya, pejabat lama Dewa Made Indra terpilih menjadi Sekda Provinsi Bali. Saat ini, Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali Jabatan Dewa Putu Mantera ditugasi merangkap jabatan sebagai Plt Kepala BPBD Bali.
Sedangkan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali lowong setelah Ketut Rochineng mengundurkan diri. Birokrat asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mengundurkan diri karena maju sebagai caleg DPRD Bali dari PDIP Dapil Buleleng ke Pileg 2019 mendatang. Saat ini, Plt Kepala BKD Bali dirangkap oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali, I Ketut Lihatnyana.
Dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin, Plt Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengakui banyak jabatan Eselon II yang akan kosong, karena pejabatnya memasuki masa pensiun Desember 2018 nanti. Pihaknya pun segera akan mengajukan proses lelang jabatan ke pusat. “Kami siap mengusulkan ke pusat supaya nanti dibentuk Timsel (untuk proses lelang jabatan yang lowong, Red),” papar Lihadnyana.
Lihadnyana menegaskan, dalam proses seleksi nanti, Timsel akan dibentuk oleh pusat. Namun, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan (Gubernur Bali) untuk menyampaikan adanya kekosongan jabatan tersebut, sehingga nantinya diusulkan ke pusat untuk dibentuk Timsel. “Nanti kami laporkan dulu kepada pimpinan (Gubernur),” tandas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Lihadnyana menjamin proses seleksi untuk pengisian jabatan lowong nanti akan berjalan profesional. Khusus untuk pengisian kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, harus ada rekomendasi dari DPRD Bali. Sebab, DPRD Bali yang akan menggunakan pejabat berangkutan.
“Untuk Sekwan DPRD Bali, nanti akan ada rekomendasi dari Dewan. Rekomendasi itu setelah seleksi menghasilkan 3 besar. Sebab, Dewan yang akan menjadi user, sehingga mereka merekomendasikan yang dianggap cocok, ” jelas Lihadnyana.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi aparatur negara dan pemerintahan), I Ketut Tama Tenaya, mendesak eksekutif segera mengisi jabatan Eselon II yang lowong tepat waktu, supaya tidak terjadi kekosongan massal. Pasalnya, jabatan Eselon II adalah posisi strategis.
“Jabatan Eselon II ini adalah pengendali di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi, tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Apalagi, jumlah jabatan lowong ini begitu banyak. Kami mendesak eksekutif segera melakukan pengisian,” ujar Tama Tenaya kepada NusaBali di Denpasar, Minggu kemarin.
Menurut Tama Tenaya, pengisian jabatan Eselon II dalam proses seleksi nanti diharapkan berjalan secara profesional, independen, dan transparan, untuk melahirkan Kepala OPD yang berkualitas. “Sebagai fungsi pengawasan, kami tentu akan mengawal prosesnya, namun tidak melakukan intervensi. Kami hanya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses yang berjalan,” tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Tama Tenaya menegaskan, pihaknya yakin dibawah Gubernur Bali Wayan Koster, proses seleksi dan penjaringan pejabat Eselon II nantinya berjalan dengan profesional, sehingga menghasilkan pimpinan yang benar-benar punya kompetensi. “Ini kan lelang terbuka, yang punya kualitas dan memang memenuhi syarat dan layak yang akan lolos. Saya yakin Gubernur Koster serius dalam penataan birokrasi di Pemprov Bali,” tandas mantan Tama Tenaya yang notabene mantan Wakil Ketua DPRD Badung 2004-2009. *nat
Komentar