Koster Ceritakan Sejarah Lahirnya UU Guru dan Dosen
Gubernur Bali I Wayan Koster hadir dalam Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 sekaligus HUT ke-73 PGRI di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Senin (26/11).
DENPASAR, NusaBali
Dalam acara yang dihadiri ratusan guru ini, menjadi ajang bagi Koster untuk menyampaikan sejarah lahirnya UU Guru dan Dosen, dimana dirinya saat itu ikut berperan. Gubernur Koster yang juga mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pendidikan ini menuturkan, usai dilantik menjadi anggota DPR tahun 2004, ia melibatkan PGRI dalam merumuskan rancangan UU sehingga pada tahun 2005 lahir UU Guru dan Dosen. Dikatakanya, dengan adanya UU Guru dan Dosen, tingkat kesejahteraan guru dirasa sudah cukup memadai. Namun ke depan, ia menilai perlu ada insentif lain untuk memberikan motivasi lebih besar kepada para guru agar semakin berprestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam acara peringatan tersebut, Gubernur Koster sekaligus menyampaikan visinya di bidang pendidikan. Salah satunya wajib belajar 12 tahun yang secara bertahap akan dimulai pada tahun 2019. Untuk menguatkan jati diri siswa, ia juga ingin memasukkan konten kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan di Bali. “Konten pendidikan akan kami perbaharui dengan kearifan lokal,” ungkap Koster.
Tidak hanya itu. Gubernur Koster juga berencana akan membangun sekolah sejenis SMA Bali Mandara di daerah lain. "Di Karangsem akan saya bangun semacam sekolah Bali Mandara (yang ada) di Kabupaten Buleleng, Kubutambahan," ujarnya. Selain di Karangsem, sekolah ini juga akan dibangun di Kabupaten Jembrana. Ia menilai bagus bahwa tambahan sekolah di dua kabupaten itu dan juga termasuk di Buleleng, dikarenakan sebagai daerah miskin. Oleh karena itu, diupayakan untuk ada sekolah yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. “Pada 2019 mendatang, sekolah yang dibangun dimulai dari Kabupaten Karangsem,” katanya.
Acara peringatan Hari Guru juga dihadiri Sekda Dewa Made Indra, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusumawardhani, Ketua PGRI Bali I Gde Wenten Arya Suda, Rektor IKIP PGRI Bali dan beberapa pejabat di bidang pendidikan lainnya. *ind
Dalam acara yang dihadiri ratusan guru ini, menjadi ajang bagi Koster untuk menyampaikan sejarah lahirnya UU Guru dan Dosen, dimana dirinya saat itu ikut berperan. Gubernur Koster yang juga mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pendidikan ini menuturkan, usai dilantik menjadi anggota DPR tahun 2004, ia melibatkan PGRI dalam merumuskan rancangan UU sehingga pada tahun 2005 lahir UU Guru dan Dosen. Dikatakanya, dengan adanya UU Guru dan Dosen, tingkat kesejahteraan guru dirasa sudah cukup memadai. Namun ke depan, ia menilai perlu ada insentif lain untuk memberikan motivasi lebih besar kepada para guru agar semakin berprestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam acara peringatan tersebut, Gubernur Koster sekaligus menyampaikan visinya di bidang pendidikan. Salah satunya wajib belajar 12 tahun yang secara bertahap akan dimulai pada tahun 2019. Untuk menguatkan jati diri siswa, ia juga ingin memasukkan konten kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan di Bali. “Konten pendidikan akan kami perbaharui dengan kearifan lokal,” ungkap Koster.
Tidak hanya itu. Gubernur Koster juga berencana akan membangun sekolah sejenis SMA Bali Mandara di daerah lain. "Di Karangsem akan saya bangun semacam sekolah Bali Mandara (yang ada) di Kabupaten Buleleng, Kubutambahan," ujarnya. Selain di Karangsem, sekolah ini juga akan dibangun di Kabupaten Jembrana. Ia menilai bagus bahwa tambahan sekolah di dua kabupaten itu dan juga termasuk di Buleleng, dikarenakan sebagai daerah miskin. Oleh karena itu, diupayakan untuk ada sekolah yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. “Pada 2019 mendatang, sekolah yang dibangun dimulai dari Kabupaten Karangsem,” katanya.
Acara peringatan Hari Guru juga dihadiri Sekda Dewa Made Indra, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusumawardhani, Ketua PGRI Bali I Gde Wenten Arya Suda, Rektor IKIP PGRI Bali dan beberapa pejabat di bidang pendidikan lainnya. *ind
Komentar