Tutupi Defisit APBD 2019, Tabanan Rencana Potong Formasi CPNS
Dampak pemenuhan belanja mandatori dari pusat sehingga timbulkan defisit APBD 2019 sebesar Rp 51 miliar, membuat Pemkab Tabanan berencana memotong jatah CPNS dari 319 menjadi 98 formasi.
TABANAN, NusaBali
Pemotongan jatah ini untuk menutupi pemenuhan belanja mandatori Dirjen Perimbangan Keuangan, perihal dana transfer umum yang dialokasikan minimal 25 persen untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.
Pemkab Tabanan dalam pemenuhan 25 persen itu mencapai Rp 275 miliar. Dan untuk pendanaan CPNS tahun 2019 yang mulanya sebesar Rp 15 miliar, akan dibawa ke pemenuhan belanja mandatori sebesar Rp 10 miliar.
Ketua TAPD Tabanan sekaligus Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwanga, mengatakan hal tersebut belum pasti dan masih berproses. “Nanti tahun depan ada anggaran perubahan, mungkin seperti itu, karena semua itu masih berproses. Pengumumannya (hasil tes seleksi kompetensi dasar CPNS, Red) juga belum, kita dengar juga ada perubahan aturan. Dan itu nanti keputusannya di pusat,” tegasnya saat ditemui di gedung dewan, Selasa (27/11), setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Terhadap Perubahan KUA dan PPAS 2019.
Sementara itu, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi, mengatakan untuk memenuhi defisit yang mencapai Rp 51 miliar itu adalah salah satunya mengurangi jatah CPNS menjadi 98 formasi dari 319. “Oh iya itu dipotong, artinya hanya akan menerima 98 formasi saja,” ujar Boping. *de
Pemotongan jatah ini untuk menutupi pemenuhan belanja mandatori Dirjen Perimbangan Keuangan, perihal dana transfer umum yang dialokasikan minimal 25 persen untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.
Pemkab Tabanan dalam pemenuhan 25 persen itu mencapai Rp 275 miliar. Dan untuk pendanaan CPNS tahun 2019 yang mulanya sebesar Rp 15 miliar, akan dibawa ke pemenuhan belanja mandatori sebesar Rp 10 miliar.
Ketua TAPD Tabanan sekaligus Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwanga, mengatakan hal tersebut belum pasti dan masih berproses. “Nanti tahun depan ada anggaran perubahan, mungkin seperti itu, karena semua itu masih berproses. Pengumumannya (hasil tes seleksi kompetensi dasar CPNS, Red) juga belum, kita dengar juga ada perubahan aturan. Dan itu nanti keputusannya di pusat,” tegasnya saat ditemui di gedung dewan, Selasa (27/11), setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Terhadap Perubahan KUA dan PPAS 2019.
Sementara itu, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi, mengatakan untuk memenuhi defisit yang mencapai Rp 51 miliar itu adalah salah satunya mengurangi jatah CPNS menjadi 98 formasi dari 319. “Oh iya itu dipotong, artinya hanya akan menerima 98 formasi saja,” ujar Boping. *de
Komentar