DPP Demokrat Jamin Tanpa Gejolak

DENPASAR, NusaBali 

Hal itu menjawab dorongan dari sejumlah kader agar Musda DPD Partai Demokrat Bali segera digelar, karena kepengurusan DPD Demokrat Bali di bawah I Made Mudarta berakhir sejak 12 Februari 2016.

Supadma Rudana menyikapi adanya dorongan terus menerus kepada DPD Demokrat Bali yang meminta Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta dan jajarannya supaya secepatnya menggelar musda. Dorongan agar musda segera digelar karena sudah terjadi kevakuman lantaran masa berlakunya kepengurusan Mudarta sudah berakhir 12 Februari 2016 lalu. Supadma Rudana mengatakan Demokrat Bali memang harus segera musda sebagai bagian konsolidasi partai. 

“Pusat sangat memperhatikan Demokrat Bali. Kami sudah minta ada musda secepatnya. Kami sudah minta dan koordinasi dengan Ketua Umum Pak SBY dan Sekjen Hinca Panjaitan supaya menyiapkan personel ke Bali,” ujar Supadma Rudana saat dikonfirmasi, Sabtu (23/4).

Menurut politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, ini Musda Demokrat di Bali bisa digelar dalam waktu dekat dan dijamin tidak ada gejolak. Karena sejak awal sudah disiapkan mekanisme kondolidasi yang tertib dan demokratis. “DPP sudah siap turun memimpin Musda. Musda harus digelar secara demokratis. Karena ini menentukan pemimpin lima tahun ke depan,” ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, ini. 

Supadma Rudana menegaskan dalam Musda Demokrat nanti ada 11 suara yang akan diperebutkan. Sebanyak 11 suara itu dari DPP (1 suara), DPD (1 suara), dan dari DPC 9 suara. Siapa dapat suara terbanyak akan jadi ketua DPD. 

“Di Bali kami dari DPP dorong supaya berjalan demokratis dan transparan. Hal ini akan jadi contoh di musda tingkat DPC-DPC. Yang jelas calon pemimpin Demokrat Bali diukur berdasarkan kinerja dan prestasi. Itu pemegang suara punya andil menilai,” kata Supadma Rudana.

Ketika ditanya soal perlunya kandidat calon ketua DPD harus dapat restu SBY, menurut Supadma Rudana, Ketua Umum memberikan ruang seluas-seluasnya dan demokrasi yang transparan dalam persaingan di musda nanti. “Pengalaman saya keliling secara nasional memimpin musda, semuanya dibuka secara demokratis. Bali juga kami harapkan seperti itu,” tegas mantan Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP Demokrat, ini.

Menurut Supadma Rudana, soal kandidat calon ketua DPD Demokrat Bali nanti semuanya tergantung kepada ketua DPC sebagai pemegang hak suara. “Siapapun yang ingin maju dipersilakan berproses, sesuai dengan mekanisme di musda. Karena di Indonesia sudah hampir setengah. Bali memang agak telat, tetapi sudah pasti bulan depan,” tegasnya.

Sebelumnya dorongan Musda Demokrat Bali ditegaskan Majelis Pertimbangan DPD Demokrat Bali R Eddy Sejati. Kata salah satu deklarator Demokrat di Bali ini, Musda Demokrat Bali yang tidak kunjung digelar ada kesan pembusukan didalam dan mengulur waktu. Sehingga terjadi kevakuman konsolidasi. Selesai Eddy Sejati bersikap, giliran anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali Putu ‘Leong’ Sudiartana yang berteriak supaya Musda Demokrat di Bali segera digelar. Pria yang juga Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Demokrat ini meminta musda digelar karena dikhawatirkan banyak kader dan masyarakat yang hendak masuk Demokrat pindah ‘rumah’ politik.

Atas kondisi ini Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta yang dikonfirmasi secara terpisah, Sabtu kemarin mengatakan Musda Demokrat tinggal menunggu kepanitiaan selesai. Sebab Musda Demokrat Bali akan dibarengi dengan Muscab Kabupaten dan Kota secara serentak. “Sekarang kepanitiaan DPC Demokrat Klungkung belum disetorkan. Tinggal itu saja. Setelah itu kelar kami kirim ke DPP dan segera musda,” ujar Mudarta.

Kata Mudarta, kalau sekadar musda saja besok pun bisa digelar. Namun persiapan harus dimatangkan. “Saya mantan Ketua OKK Demokrat Bali. Jadi urusan organisasi saya paham. Kalau anggota Wabendum mungkin pasnya kalau bicara dana saja. Bukan organisasi,” tandas Mudarta. 7 nat