Dinas Sosil Rancang Program UPSK

TABANAN, NusaBali

Program ini bertujuan mendaftarkan para penyandang disabilitas yang tercecer dari pendataan. Jumlah penyandang cacat atau disabilitas di Tabanan pada tahun 2016 ini sebanyak 2.864 orang dan diyakini masih ada yang luput dari pendataan. 

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Driana Rika Rona mengatakan, terkait program UPSK, Dinas Sosial sudah melakukan pendekatan ke Bappeda untuk bantuan anggaran operasional. Termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar maupun sembako. “UPSK ini khusus untuk penyandang disabilitas, karena layanan rehabilitasi sosial untuk mereka dilaksanakan di luar panti,” terang Driana, Jumat 22/4).

Driana menambahkan, adanya pelayanan keliling untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas. Dikatakan, pelayanan sosial keliling ini pelaksanaannya dari provinsi, tetapi sifatnya terbatas. “Biar bisa terealiasi ke kecamatan yang belum terjangkau inilah kita ingin kabupaten memiliki UPSK,” imbuh pamangku di Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan ini.

Dalam UPSK khusus disabilitas tersebut melibatkan psikolog, psikiater, dokter, dan penerima rujukan. Kegiatannya berupa penyuluhan terhadap keluarga dalam menangani penyandang disabilitas. Diakui, di Kabupaten Tabanan, khususnya di wilayah pedesaan masih banyak penyandang terabaikan. Kebanyakan karena pihak keluarga merasa malu atau memang tidak tahu informasi. “Banyak penyandang disabilitas tidak sekolah, padahal sudah ada sekolah khusus seperti sekolah luar biasa (SLB),” ungkapnya. 

Dari data yang ada di Dinas Sosial, penyandang disabilitas tercatat 2.864. Rinciannya, penyandang cacat keseluruhan 2.565 orang dan anak penyandang cacat 299 orang. Dikatakan, Pemprov Bali minta data riil penyandang disabilitas by name by addres dan by phone ke Dinas Sosial Tabanan. “Biasanya asal data lengkap anggaran bantuan bisa segera terealisasi,” terangnya. 

Selama ini para penyandang disabilitas diberikan bantuan uang tunai senilai Rp 300 ribu per bulan dari dana APBN. “Tahun ini sudah ada 99 orang menerima bantuan, sementara daftar tunggu sebanyak 75 orang dan sudah maju ke pusat. Mudah-mudahan segera terealisasi,” harapnya. 7 cr61