Hakim Diduga Pebinor Tidak Ngantor
Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan tim Komisi Yudisial (KY) kejar-kejaran untuk memeriksa para saksi terkait kasus hakim pebinor di Bali.
GIANYAR, NusaBali
Entah kebetulan atau tidak, hakim D yang diduga perebut bini orang (pebinor) itu kemarin mengajukan izin tidak masuk.
"Baru hari ini saja izin. Untuk keperluan izinnya saya belum tanya," kata humas pengadilan negeri tempat hakim D bekerja lewat pesan singkat, Selasa (4/12).
Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa secara maraton saksi-saksi yang terkait dengan kasus hakim pebinor di pengadilan negeri (PN) di Bali. KY memastikan tim sudah bergerak mengumpulkan bukti-bukti.
"Semua sudah diperiksa, tim masih di sana, kan ada tahapan-tahapannya itu periksa pelapor, saksi-saksi, dan sebagainya. Kita mintai keterangan semuanya supaya lengkap," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus seperti dilansir detik.
Meski begitu, Jaja masih menutup rapat detail pemeriksaan, termasuk apakah hakim D sudah diperiksa. "Belum bisa saya informasikan semuanya," tuturnya.
Terpisah, juru bicara MA, Abdullah, juga belum bisa memberikan update pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dia mengatakan tim masih berada di Bali.
"Belum ada (update), pemeriksaan tim Bawas masih berlangsung dan belum selesai," ujar Abdullah kepada detikcom.
Menanggapi kasus hakim diduga pebinor, anggota Komisi III DPR menilai tindakan hakim tersebut mencoreng lembaga kehakiman. Komisi III DPR RI mengatakan hakim D harus dipecat jika terbukti salah.
"Ini sangat mencoreng wajah hakim. Kalau benar, ini sangat mencoreng wajah hakim, sangat mencoreng, karena itu harus dipecat," kata anggota Komisi III DPR RI, Teuku Taufiqulhadi, saat dihubungi, Senin (3/12).
Menurut Taufiqulhadi, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan seorang hakim yang melakukan tindakan amoral seperti itu. Terlebih, tindakan amoral itu dilakukan terhadap istri rekan kerjanya sesama hakim.
"Saya tidak bisa bayangkan ada hakim seperti itu. Hal itu dilakukan terhadap sesama, yang menjadi korban temannya sendiri. Ini sangat buruk dilihat masyarakat," tambah Taufiqulhadi, yang berasal dari Fraksi NasDem.
Ia kemudian sempat menyinggung informasi soal hakim D yang merupakan anak hakim agung. Menurutnya, bila informasi itu benar, kejadian tersebut sangatlah memalukan.
"Saya dengar dia anak seorang hakim agung juga, itulah yang membuat harus dipecat, karena dia telah membuat nista terhadap lembaga kehakiman dan malu orang tuanya," ujarnya. Untuk itu, dia berharap Komisi Yudisial (KY) segera mengusut tuntas kasus tersebut. *
Entah kebetulan atau tidak, hakim D yang diduga perebut bini orang (pebinor) itu kemarin mengajukan izin tidak masuk.
"Baru hari ini saja izin. Untuk keperluan izinnya saya belum tanya," kata humas pengadilan negeri tempat hakim D bekerja lewat pesan singkat, Selasa (4/12).
Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa secara maraton saksi-saksi yang terkait dengan kasus hakim pebinor di pengadilan negeri (PN) di Bali. KY memastikan tim sudah bergerak mengumpulkan bukti-bukti.
"Semua sudah diperiksa, tim masih di sana, kan ada tahapan-tahapannya itu periksa pelapor, saksi-saksi, dan sebagainya. Kita mintai keterangan semuanya supaya lengkap," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus seperti dilansir detik.
Meski begitu, Jaja masih menutup rapat detail pemeriksaan, termasuk apakah hakim D sudah diperiksa. "Belum bisa saya informasikan semuanya," tuturnya.
Terpisah, juru bicara MA, Abdullah, juga belum bisa memberikan update pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dia mengatakan tim masih berada di Bali.
"Belum ada (update), pemeriksaan tim Bawas masih berlangsung dan belum selesai," ujar Abdullah kepada detikcom.
Menanggapi kasus hakim diduga pebinor, anggota Komisi III DPR menilai tindakan hakim tersebut mencoreng lembaga kehakiman. Komisi III DPR RI mengatakan hakim D harus dipecat jika terbukti salah.
"Ini sangat mencoreng wajah hakim. Kalau benar, ini sangat mencoreng wajah hakim, sangat mencoreng, karena itu harus dipecat," kata anggota Komisi III DPR RI, Teuku Taufiqulhadi, saat dihubungi, Senin (3/12).
Menurut Taufiqulhadi, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan seorang hakim yang melakukan tindakan amoral seperti itu. Terlebih, tindakan amoral itu dilakukan terhadap istri rekan kerjanya sesama hakim.
"Saya tidak bisa bayangkan ada hakim seperti itu. Hal itu dilakukan terhadap sesama, yang menjadi korban temannya sendiri. Ini sangat buruk dilihat masyarakat," tambah Taufiqulhadi, yang berasal dari Fraksi NasDem.
Ia kemudian sempat menyinggung informasi soal hakim D yang merupakan anak hakim agung. Menurutnya, bila informasi itu benar, kejadian tersebut sangatlah memalukan.
"Saya dengar dia anak seorang hakim agung juga, itulah yang membuat harus dipecat, karena dia telah membuat nista terhadap lembaga kehakiman dan malu orang tuanya," ujarnya. Untuk itu, dia berharap Komisi Yudisial (KY) segera mengusut tuntas kasus tersebut. *
1
Komentar