nusabali

'Itu Dana Hibah Hak KONI Bali'

  • www.nusabali.com-itu-dana-hibah-hak-koni-bali

Padahal itu akan diberikan kepada cabor cabor. Mohon dimaklumi dan tetap menjadi catatan dalam konteks KONI mengelola dana hibah.

Soal Uang Jaminan Bidding PON Rp 3,5 M

DENPASAR, NusaBali
Sekum KONI Bali I Gusti Oka Darmawan angkat bicara soal uang jaminan bidding host PON Rp 3,5 miliar. Menurutnya, dana tersebut sebenarnya menjadi bagian dana hibah Pemprov Bali pada 2018 senilai Rp 15 miliar. Karena itu, tak menjadi masalah jika uang jaminan itu ‘dikembalikan’ ke KONI untuk kepentingan pembiayaan kegiatan bagi cabang olahraga yang membutuhkan.

Sebelumnya Pemprov Bali melarang uang jaminan tersebut dikelola KONI Bali. Alasannya terbentur Naskah Perjanjian Uang Daerah (NPHD) yang mencantumkan peruntukan uang Rp 3,5 miliar hanya untuk uang jaminan bidding PON 2020.

"Tentu ada hal-hal kurang menyenangkan. Padahal itu akan diberikan kepada cabor cabor. Mohon dimaklumi dan tetap menjadi catatan dalam konteks KONI mengelola dana hibah," ucap Oka Darmawan, Kamis (6/12).

Menurut Oka Darmawan, kronologis awal bermula saat KONI Bali mendapat kucuran dana hibah senilai Rp 15 miliar. Di NPHD awal dana tersebut merupakan hibah untuk KONI Bali. Diantaranya, Rp 1 miliar untuk uang pendaftaran bidding dan Rp 3,5 miliar sebagai jaminan bidding Host PON.

"Bali gagal di bidding, dana jaminan itu kan secara mekanisme tetap merupakan uang hibah KONI Bali. Itu yang hendak kami kelola," tegas Oka Darmawan.

Karena tidak diperkenankan mengelola lagi, itu artinya KONI hanya mengelola sekitar Rp 9,5 miliar pada 2018. Dengan uang senilai itu sudah habis pada Oktober lalu. Karena itu, akhir tahun KONI tidak daoat berbuat apa-apa. Terutama kepentingan cabor.

Jika diperkenankan dikelola KONI Bali, maka dimanfaatkan bagi cabor. Termasuk kegiatan operasional. Apalagi akhir tahun ada Kejurnas dan event lainnya. Menurut Oka Darmawan, sebenarnya NPHD diawal sudah ada untuk umum. Versi Oka Darmawan jadi tidak lagi ada NPHD lagi.

"Kami pertegas sebenarnya tidak ada masalah apa. Dan, tidak ada masalah soal politik. Hanya perbedaan persepsi saja," jelas Oka Darmawan.

Akibatnya anyak ada kegiatan yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi, sejak November 2018 kerja tidak maksimal. Padahal disatu sisi KONI Bali dituntut meningkatkan prestasi. Tapi angaran pembinaan benar-benar kosong akhir tahun. *dek

loading...

Komentar