Pencopotan Sudikerta Dinilai Terlalu Cepat
Harusnya DPP Golkar melihat kasus per kasus, Sudikerta tidak bermasalah dengan organisasi, tetapi masalah pribadi.
DENPASAR, NusaBali
Pencopotan Ketua DPD I Golkar Bali, I Ketut Sudikerta karena tersandung kasus penipuan dan penggelapan di Polda Bali, kemudian digantikan Plt (pelaksana tugas) oleh Gede Sumarjaya Linggih (Demer) dinilai langkah yang terlalu tergesa-gesa. Langkah cepat itu bukan memperbaiki soliditas, justru membuat Golkar kesannya makin tidak solid.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Bali, I Ketut Suwandhi di Denpasar, Jumat (7/12) siang. Menurutnya, pengisian jabatan Ketua DPD I Golkar Bali oleh DPP dengan menunjuk Plt Ketua DPD I oleh DPP harusnya dibicarakan dengan elemen partai yang lain dulu. "Ada Dewan Peertimbangan yang jumlahnya banyak, ada Ketua DPD II, ada juga kader-kader senior lain. Ya kan itu memang budaya kita di Golkar kalau kita ada persoalan. Tidak langsung dicopot dan langsung tunjuk Plt," ujar politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Suwandhi mengatakan Sudikerta sendiri memang ada masalah pribadi. Untuk memberikan dia kesempatan menyelesaikan masalahnya memang harus fokus. Namun tidak harus terburu-buru. "Kesannya kita justru mendorong teman sendiri. Ketimbang menunjuk Plt kan lebih baik digelar Musda dipercepat. Kalau Musdalub kesannya kok Sudikerta ada salah terhadap organisasi? Padahal dia berjasa terhadap partai," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Denpasar yang akrab disapa Jenderal Kota ini.
Suwandhi berharap DPP bisa memberikan solusi cepat dengan Musda secepatnya digelar di Bali. Karena partai akan menghadapi Pileg dan Pilpres yang sudah dekat. "Makin cepat makin bagus. Musda dipercepat. Bukan Musdalub. Bagi kami ini soliditas ke dalam dijaga. Bila perlu kita harusnya ajak bicara dulu Pak Sudikerta, DPD II, kader-kader lain di kepengurusan. Jangan main copot," tegas Ketua Komisi II DPRD Bali ini.
Sementara kader Golkar senior lainnya, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata, menyayangkan pencopotan Sudikerta yang sangat bypass (cepat). Sehingga seolah-olah Sudikerta bersalah dalam mengelola organisasi. "Pencopotan itu terlalu cepat, bypass. Ini menjadi pertanyaan? Apakah tidak ada yang mengail di air keruh ini? Harusnya ya bicara dulu, kita jaga soliditas. Kami ini orang tua tidak mau Golkar Bali goncang dengan main copot, sehingga organisasi ini imagenya jelek di masyarakat. Kita mau hadapi Pileg dan Pilpres 2019," ujar mantan anggota DPRD Bali 2004-2009 ini saat ditemui di Kediamannya Puri Kesiman, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat siang kemarin.
Kata Rai Wiranata, harusnya DPP Golkar melihat kasus per kasus. Sudikerta tidak bermasalah dengan organisasi, tetapi masalah pribadi. "KPU Bali saja dalam statemen di koran telah menyampaikan bahwa Sudikerta masih tercatat sebagai Caleg DPR RI Dapil Bali 2019. Itu artinya praduga tak bersalah dipakai acuan oleh KPU Bali. Kenapa kita sendiri malah seperti mendorong teman sendiri. Sebelum orang terpidana berkekuatan hukum tetap dia patut diduga tidak bersalah. Kalau caranya main copot, kita kayak bertangan besi, sadis," kata pendiri SOKSI (cikal bakal Golkar) Bali ini.
Sementara adanya gerakan untuk pengisian Ketua DPD I Golkar Bali, Rai Wiranata lebih sepakat dengan Musda dipercepat. Karena Sudikerta sisa jabatannya masih ada. Sementara dia juga tidak bersalah. "Ya Musda dipercepat. Kalau Musdalub kan kalau organisasi nggak jalan, ada masalah internal. baru Musdalub. Ini organisasi nggak ada masalah kok. Sudikerta kan kasusnya pribadi," tegas Rai Wiranata. *nat
Pencopotan Ketua DPD I Golkar Bali, I Ketut Sudikerta karena tersandung kasus penipuan dan penggelapan di Polda Bali, kemudian digantikan Plt (pelaksana tugas) oleh Gede Sumarjaya Linggih (Demer) dinilai langkah yang terlalu tergesa-gesa. Langkah cepat itu bukan memperbaiki soliditas, justru membuat Golkar kesannya makin tidak solid.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Bali, I Ketut Suwandhi di Denpasar, Jumat (7/12) siang. Menurutnya, pengisian jabatan Ketua DPD I Golkar Bali oleh DPP dengan menunjuk Plt Ketua DPD I oleh DPP harusnya dibicarakan dengan elemen partai yang lain dulu. "Ada Dewan Peertimbangan yang jumlahnya banyak, ada Ketua DPD II, ada juga kader-kader senior lain. Ya kan itu memang budaya kita di Golkar kalau kita ada persoalan. Tidak langsung dicopot dan langsung tunjuk Plt," ujar politisi asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Suwandhi mengatakan Sudikerta sendiri memang ada masalah pribadi. Untuk memberikan dia kesempatan menyelesaikan masalahnya memang harus fokus. Namun tidak harus terburu-buru. "Kesannya kita justru mendorong teman sendiri. Ketimbang menunjuk Plt kan lebih baik digelar Musda dipercepat. Kalau Musdalub kesannya kok Sudikerta ada salah terhadap organisasi? Padahal dia berjasa terhadap partai," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Denpasar yang akrab disapa Jenderal Kota ini.
Suwandhi berharap DPP bisa memberikan solusi cepat dengan Musda secepatnya digelar di Bali. Karena partai akan menghadapi Pileg dan Pilpres yang sudah dekat. "Makin cepat makin bagus. Musda dipercepat. Bukan Musdalub. Bagi kami ini soliditas ke dalam dijaga. Bila perlu kita harusnya ajak bicara dulu Pak Sudikerta, DPD II, kader-kader lain di kepengurusan. Jangan main copot," tegas Ketua Komisi II DPRD Bali ini.
Sementara kader Golkar senior lainnya, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata, menyayangkan pencopotan Sudikerta yang sangat bypass (cepat). Sehingga seolah-olah Sudikerta bersalah dalam mengelola organisasi. "Pencopotan itu terlalu cepat, bypass. Ini menjadi pertanyaan? Apakah tidak ada yang mengail di air keruh ini? Harusnya ya bicara dulu, kita jaga soliditas. Kami ini orang tua tidak mau Golkar Bali goncang dengan main copot, sehingga organisasi ini imagenya jelek di masyarakat. Kita mau hadapi Pileg dan Pilpres 2019," ujar mantan anggota DPRD Bali 2004-2009 ini saat ditemui di Kediamannya Puri Kesiman, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Jumat siang kemarin.
Kata Rai Wiranata, harusnya DPP Golkar melihat kasus per kasus. Sudikerta tidak bermasalah dengan organisasi, tetapi masalah pribadi. "KPU Bali saja dalam statemen di koran telah menyampaikan bahwa Sudikerta masih tercatat sebagai Caleg DPR RI Dapil Bali 2019. Itu artinya praduga tak bersalah dipakai acuan oleh KPU Bali. Kenapa kita sendiri malah seperti mendorong teman sendiri. Sebelum orang terpidana berkekuatan hukum tetap dia patut diduga tidak bersalah. Kalau caranya main copot, kita kayak bertangan besi, sadis," kata pendiri SOKSI (cikal bakal Golkar) Bali ini.
Sementara adanya gerakan untuk pengisian Ketua DPD I Golkar Bali, Rai Wiranata lebih sepakat dengan Musda dipercepat. Karena Sudikerta sisa jabatannya masih ada. Sementara dia juga tidak bersalah. "Ya Musda dipercepat. Kalau Musdalub kan kalau organisasi nggak jalan, ada masalah internal. baru Musdalub. Ini organisasi nggak ada masalah kok. Sudikerta kan kasusnya pribadi," tegas Rai Wiranata. *nat
Komentar