Gubernur Koster Sukses ‘Gerilya’ di Pusat
Gubernur Bali, Wayan Koster membuktikan kerja kerasnya melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh APBN demi pembangunan infrastruktur di Bali. ‘Gerilya’ ala Gubernur Koster ini pun menuai hasil.
2019, APBN yang Mengalir ke Bali Bertambah
DENPASAR,NusaBali
Pada tahun 2019 nanti dana-dana APBN yang diterima Bali untuk program infrastruktur dipastikan bertambah. Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat dihubungi NusaBali di sela-sela perjalanan menuju Pura Samuan Tiga Gianyar, sepulang menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Gubernur Koster mengungkapkan sejumlah dana APBN yang diboyong ke Bali untuk membangun infrastruktur dipastikan bertambah. “APBN untuk bidang infrastruktur yang kita terima dari pusat jelas bertambah. APBN itu kan murni untuk membangun infrastruktur di daerah. Sementara dana APBD Bali yang kita punya untuk men-cover pelaksanaan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Salah satu program infrastruktur yang tercepat itu adalah pembangunan shortcut jurusan Denpasar-Singaraja (via Bedugul, Tabanan) yang dilobi Koster sukses besar. Tak tanggung-tanggung, shortcut Denpasar-Singaraja sudah dimulai pengerjaan tahun 2018 ini untuk titik 5-6 dengan dana APBN tahun 2019. Kemudian akan berlanjut secara maraton untuk titik 3-4 di APBN 2020.
“Shortcut ini kan salah satunya dana APBN, jumlah dana pusat yang bertambah kita bisa perjuangkan,” ujar mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI yang pengalaman malang-melintang di Banggar DPR RI ini. Ketika ditanya soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima Bali tahun 2019 ini, Koster tidak bersedia merinci. Karena dirinya harus melihat detail, supaya tidak salah menyebutkan angka. “Kalau angka detail pasti nanti saya kasih. Sekarang masih OTW ke Gianyar. Yang jelas dana APBN ke Bali itu lumayan,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.
Namun yang jelas menurut Koster, hasil pendekatan kepada pusat berbuah manis. Koster memang begitu dilantik menjadi Gubernur Bali bersama Wagub Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace gencar melakukan pendekatan kepada pusat agar Bali mendapatkan APBN yang maksimal. Karena Bali sebagai daerah pariwisata. Hasil ‘gerilya’ Koster ini puncaknya dilakukan ketika pelaksanaan Wolrd Bank-Annual Meeting di Nusa Dua 14-18 Oktober 2018 lalu.
Saat itu acara yang dihadiri para menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perhubungan diyakinkan Koster supaya dana-dana infrastruktur digulirkan ke Bali, karena Bali sebagai daerah pariwisata. Apalagi Bali sering menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang memerlukan fasilitas bagus dan berkualitas.
Gaya meyakinkan pusat yang dilancarkan Koster cukup ampuh. Selain shortcut, sejumlah program sudah siap dibawa pusat ke Bali. Salah satu yang sudah siap digelontor pusat adalah Kereta Api Lingkar Bali dan percepatan pembangunan Bandara Buleleng.
Sementara kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan DIPA APBN 2019 kepada semua kementerian dan lembaga negara. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemerintah melalui dana APBN. DIPA yang sudah disahkan Menteri Keuangan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Negara, kuasa bendahara umum anggaran dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara Gubernur Koster melalui WhatsApp kepada NusaBali, mengatakan Presiden Jokowi ketika penyerahan DIPA APBN 2019 di Istana Negara Jakarta berpesan kepada pejabat negara yang hadir agar anggaran program benar-benar fokus pada bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah. Anggaran diprioritaskan untuk membiayai program utama, bukan program pendukung seperti biayai rutin, rapat-rapat dan perjalanan dinas. Presiden Jokowi juga memberi arahan agar semua pejabat jangan bermain main dengan anggaran Negara.
Jangan korupsi, jangan ada penyimpangan, jangan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara. Selain itu juga Presiden memberi arahan agar program dalam APBN 2019 sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, termasuk belanja modal, karena itu proses pengadaan agar bisa dipercepat dan dipersiapkan dari awal dengan sebaik-baiknya sesuai aturan. *nat
DENPASAR,NusaBali
Pada tahun 2019 nanti dana-dana APBN yang diterima Bali untuk program infrastruktur dipastikan bertambah. Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat dihubungi NusaBali di sela-sela perjalanan menuju Pura Samuan Tiga Gianyar, sepulang menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Gubernur Koster mengungkapkan sejumlah dana APBN yang diboyong ke Bali untuk membangun infrastruktur dipastikan bertambah. “APBN untuk bidang infrastruktur yang kita terima dari pusat jelas bertambah. APBN itu kan murni untuk membangun infrastruktur di daerah. Sementara dana APBD Bali yang kita punya untuk men-cover pelaksanaan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Salah satu program infrastruktur yang tercepat itu adalah pembangunan shortcut jurusan Denpasar-Singaraja (via Bedugul, Tabanan) yang dilobi Koster sukses besar. Tak tanggung-tanggung, shortcut Denpasar-Singaraja sudah dimulai pengerjaan tahun 2018 ini untuk titik 5-6 dengan dana APBN tahun 2019. Kemudian akan berlanjut secara maraton untuk titik 3-4 di APBN 2020.
“Shortcut ini kan salah satunya dana APBN, jumlah dana pusat yang bertambah kita bisa perjuangkan,” ujar mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI yang pengalaman malang-melintang di Banggar DPR RI ini. Ketika ditanya soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima Bali tahun 2019 ini, Koster tidak bersedia merinci. Karena dirinya harus melihat detail, supaya tidak salah menyebutkan angka. “Kalau angka detail pasti nanti saya kasih. Sekarang masih OTW ke Gianyar. Yang jelas dana APBN ke Bali itu lumayan,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.
Namun yang jelas menurut Koster, hasil pendekatan kepada pusat berbuah manis. Koster memang begitu dilantik menjadi Gubernur Bali bersama Wagub Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace gencar melakukan pendekatan kepada pusat agar Bali mendapatkan APBN yang maksimal. Karena Bali sebagai daerah pariwisata. Hasil ‘gerilya’ Koster ini puncaknya dilakukan ketika pelaksanaan Wolrd Bank-Annual Meeting di Nusa Dua 14-18 Oktober 2018 lalu.
Saat itu acara yang dihadiri para menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perhubungan diyakinkan Koster supaya dana-dana infrastruktur digulirkan ke Bali, karena Bali sebagai daerah pariwisata. Apalagi Bali sering menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang memerlukan fasilitas bagus dan berkualitas.
Gaya meyakinkan pusat yang dilancarkan Koster cukup ampuh. Selain shortcut, sejumlah program sudah siap dibawa pusat ke Bali. Salah satu yang sudah siap digelontor pusat adalah Kereta Api Lingkar Bali dan percepatan pembangunan Bandara Buleleng.
Sementara kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan DIPA APBN 2019 kepada semua kementerian dan lembaga negara. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemerintah melalui dana APBN. DIPA yang sudah disahkan Menteri Keuangan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Negara, kuasa bendahara umum anggaran dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara Gubernur Koster melalui WhatsApp kepada NusaBali, mengatakan Presiden Jokowi ketika penyerahan DIPA APBN 2019 di Istana Negara Jakarta berpesan kepada pejabat negara yang hadir agar anggaran program benar-benar fokus pada bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah. Anggaran diprioritaskan untuk membiayai program utama, bukan program pendukung seperti biayai rutin, rapat-rapat dan perjalanan dinas. Presiden Jokowi juga memberi arahan agar semua pejabat jangan bermain main dengan anggaran Negara.
Jangan korupsi, jangan ada penyimpangan, jangan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara. Selain itu juga Presiden memberi arahan agar program dalam APBN 2019 sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, termasuk belanja modal, karena itu proses pengadaan agar bisa dipercepat dan dipersiapkan dari awal dengan sebaik-baiknya sesuai aturan. *nat
Komentar