Karangasem Raih Penghargaan Peduli HAM
Pemkab Karangasem dinobatkan sebagai peraih penghargaan peduli HAM (Hak Asasi Manusia), setelah melalui penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
AMLAPURA, NusaBali
Pemkab Karangasem membukukan total nilai 72,73. Itu merupakan penghargaan kedua, sebelumnya didapatkan tahun 2016. Penghargaan untuk Pemkab Karangasem diterima Bupati Mas Sumatri diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di gedung Direktorat Jenderal HAM Kementerian HAM Jalan HR Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras, sehingga mampu meraih prestasi atas nama Pemkab Karangasem. “Selayaknya prestasi itu dipertahankan, tentunya melalui kerja keras, semua OPD mesti solid, saling mendukung dan bersinergi,” jelas Bupati Mas Sumatri. Dikatakan, Kabupaten Karangasem dinilai layak menerima penghargaan peduli HAM, kenyataannya hasil evaluasi masih banyak yang perlu dibenahi. Sebab skor didapatkan masih timpang, belum merata. Itu menandakan masih banyak kelemahan, yang perlu ditutupi, agar hasilnya di kemudian hari lebih optimal.
Dari beberapa item penilaian, tiga item skornya sangat rendah yakni hak atas kependudukan skor 51,77, hak atas pekerjaan 37,27, dan hak atas perumahan 35,02. “Kita mesti jujur mengakui, tiga item itu belum optimal realisasinya. Ditandai masih banyak penduduk kurang mampu belum punya rumah yang layak. Masih banyak pengangguran dan masih banyak penduduk belum ber KTP,” katanya.
Berbeda halnya dengan hak atas perempuan dan anak skornya relatif tinggi 63,27, hak atas pendidikan 86,27, hak atas kesehatan 79,02, dan hak atas lingkungan berkelanjutan 65,27. Sehingga total nilai 417,89, rata-rata 59,70. Sedangkan implementasi aksi HAM 2017-2018 skornya 13, dan total nilai 72,70, sehingga masuk kategori cukup peduli hak asasi manusia. Bupati Mas Sumatri mencontohkan, skor tentang hak atas perempuan dan anak, tergolong tinggi setelah gencar membentuk Forum Anak Daerah, di samping telah membentuk program sekolah ramah anak, dengan memberdayakan siswa belajar di luar kelas (outdoor classroom day).
Sementara telah menyasar 13 sekolah jadi sasaran program sekolah ramah anak di Karangasem: TK Negeri Pembina Karangasem, TK Negeri Pembina Rendang, TK Negeri Pembina Abang, SDN 1 Karangasem SDN 6 Karangasem, MIN 2 Karangasem, SMPN 5 Amlapura, SMPN 2 Rendang, SMPN 2 Selat, SMPN 2 Bebandem, MTsN Karangasem, SMAN 1 Amlapura, SMAN 2 Amlapura dan MAN Amlapura. Sedangkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ni Made Santikawati mengatakan, program sekolah ramah anak telah tuntas digelar di tahun 2018. “Tinggal melanjutkan regenerasi kepengurusan Forum Anak Daerah,” jelas Santikawati. *k16
Pemkab Karangasem membukukan total nilai 72,73. Itu merupakan penghargaan kedua, sebelumnya didapatkan tahun 2016. Penghargaan untuk Pemkab Karangasem diterima Bupati Mas Sumatri diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di gedung Direktorat Jenderal HAM Kementerian HAM Jalan HR Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras, sehingga mampu meraih prestasi atas nama Pemkab Karangasem. “Selayaknya prestasi itu dipertahankan, tentunya melalui kerja keras, semua OPD mesti solid, saling mendukung dan bersinergi,” jelas Bupati Mas Sumatri. Dikatakan, Kabupaten Karangasem dinilai layak menerima penghargaan peduli HAM, kenyataannya hasil evaluasi masih banyak yang perlu dibenahi. Sebab skor didapatkan masih timpang, belum merata. Itu menandakan masih banyak kelemahan, yang perlu ditutupi, agar hasilnya di kemudian hari lebih optimal.
Dari beberapa item penilaian, tiga item skornya sangat rendah yakni hak atas kependudukan skor 51,77, hak atas pekerjaan 37,27, dan hak atas perumahan 35,02. “Kita mesti jujur mengakui, tiga item itu belum optimal realisasinya. Ditandai masih banyak penduduk kurang mampu belum punya rumah yang layak. Masih banyak pengangguran dan masih banyak penduduk belum ber KTP,” katanya.
Berbeda halnya dengan hak atas perempuan dan anak skornya relatif tinggi 63,27, hak atas pendidikan 86,27, hak atas kesehatan 79,02, dan hak atas lingkungan berkelanjutan 65,27. Sehingga total nilai 417,89, rata-rata 59,70. Sedangkan implementasi aksi HAM 2017-2018 skornya 13, dan total nilai 72,70, sehingga masuk kategori cukup peduli hak asasi manusia. Bupati Mas Sumatri mencontohkan, skor tentang hak atas perempuan dan anak, tergolong tinggi setelah gencar membentuk Forum Anak Daerah, di samping telah membentuk program sekolah ramah anak, dengan memberdayakan siswa belajar di luar kelas (outdoor classroom day).
Sementara telah menyasar 13 sekolah jadi sasaran program sekolah ramah anak di Karangasem: TK Negeri Pembina Karangasem, TK Negeri Pembina Rendang, TK Negeri Pembina Abang, SDN 1 Karangasem SDN 6 Karangasem, MIN 2 Karangasem, SMPN 5 Amlapura, SMPN 2 Rendang, SMPN 2 Selat, SMPN 2 Bebandem, MTsN Karangasem, SMAN 1 Amlapura, SMAN 2 Amlapura dan MAN Amlapura. Sedangkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ni Made Santikawati mengatakan, program sekolah ramah anak telah tuntas digelar di tahun 2018. “Tinggal melanjutkan regenerasi kepengurusan Forum Anak Daerah,” jelas Santikawati. *k16
Komentar