Bank BPD Bali Gelar Rakor Bersama OPD se-Bali
PT Bank Pembangunan Daerah Bali/ Bank BPD Bali menargetkan dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun tahun 2019.
Tahun 2019 Target Salurkan KUR Rp 1 Triliun
DENPASAR, NusaBali
Besaran target penyaluran KUR 2019, melonjak dari tahun 2018 sebesar Rp 550 miliar. Bank BPD sudah mengajukan permohonan plafond kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Jika permohonan tersebut disetujui Kemenko, penyaluran KUR Rp 1 triliun oleh Bank BPD, diharap sudah bisa berjalan Januari tahun depan.
Hal tersebut tersebut terungkap di sela-sela rapat koordinasi Bank BPD Bali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota dan provinsi dengan Bank BPD di Sanur, Rabu (12/12). Pertemuan tersebut memang untuk koordinasi antisipasi program penyaluran KUR oleh Bank BPD Bali untuk tahun 2019.
Plt Direktur Utama (Dirut) Bank BPD I Nyoman Sudharma, menyatakan OPD diharapkan bisa membantu memberikan informasi kepada Bank BPD, tentang UMKM potensial yang bisa menjadi nasabah Bank BPD untuk penyaluran KUR. Dijelaskan, sesuai dengan Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11/2017) tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Di antaranya pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR melalui, upload data calon debitur penerima KUR potensial ke dalam SKIP ( Sistem Informasi Kredit Program). Kemudian mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR dan perusahan penjamin sesuai daerah masing-masing ke dalam SIKP.
“Kami dari pihak bank pelaksana sangat berharap data dari SIKP yang diinput oleh OPD di masing-masing kabupaten dan kota di Bali, sehingga dapat kami pergunakan sebagai basis data UMKM yang terpercaya sebagai rujukan dalam penyaluran kredit yang benar – benar tepat sasaran dan efektif,” ujar Nyoman Sudharma didampingi Plt Direktur Kredit Ida Bagus Setia Yasa dan Kepala Divisi Kredit, IGA Citrawati.
UMKM sendiri, kata Nyoman Sudharma memiliki kontribusi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta penciptaan lapangan kerja,baik di daerah maupun nasional. “UMKM memiliki karakteristik unik dan strategis,” ujarnya.
Hal itu tidak lepas dari jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Menyerap banyak tenaga kerja, memiliki kemampuan k memanfaatkan bahan baku lokal serta mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau.“ Namun dalam posisi strategis tersebut, pada realitanya masih terdapat UMKM yang menghadapi banyak masalah dan hambatan mengembangkan usahanya.Masalah dan kendala bersifat klasik antara lain, permodalan, “ ujarnya. Untuk pemerataan dan penguatan modal itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan penyaluran KUR kepada UMKM.
Rapat koordinasi Bank BPD Bali dengan OPD se Bali disaksikan pihak Bank Indonesia yakni Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI ) Provinsi Bali dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.Keduanya adalah Kepala Divisi Advisory Kepala dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali (KPw BI Provinsi Bali) Azka Subhan A dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali- Nusra Rochman Pamungkas.
Selain mendukung program penyaluran KUR oleh Bank BPD Bali untuk pemerataan dan penguatan modal UMKM, keduanya mengapresiasi capaian Bank BPD Bali yang berhasil meraih penghargaan sebagai bank terbaik kedua penyalur KUR setelah BRI tahun 2018.”Hasil tak pernah mengkhianati usaha dan kerja keras,” puji Azka Subhan A.
Hal senada disampaikan Rocman Pamungkas. OJK, kata Rochman mendukung setiap upaya perluasan peran dan pemerataan pendanaan melalui KUR. Namun dia mengingatkan, penyaluran KUR tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, sukses menyalurkan KUR dengan capaian sudah 98 persen (dari Rp 550 miliar target KUR) sampai November lalu,Bank BPD Bali mendapat reward sebagai bank penyalur KUR terbaik kedua nasional setelah BRI, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. *k17
DENPASAR, NusaBali
Besaran target penyaluran KUR 2019, melonjak dari tahun 2018 sebesar Rp 550 miliar. Bank BPD sudah mengajukan permohonan plafond kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Jika permohonan tersebut disetujui Kemenko, penyaluran KUR Rp 1 triliun oleh Bank BPD, diharap sudah bisa berjalan Januari tahun depan.
Hal tersebut tersebut terungkap di sela-sela rapat koordinasi Bank BPD Bali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota dan provinsi dengan Bank BPD di Sanur, Rabu (12/12). Pertemuan tersebut memang untuk koordinasi antisipasi program penyaluran KUR oleh Bank BPD Bali untuk tahun 2019.
Plt Direktur Utama (Dirut) Bank BPD I Nyoman Sudharma, menyatakan OPD diharapkan bisa membantu memberikan informasi kepada Bank BPD, tentang UMKM potensial yang bisa menjadi nasabah Bank BPD untuk penyaluran KUR. Dijelaskan, sesuai dengan Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11/2017) tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Di antaranya pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR melalui, upload data calon debitur penerima KUR potensial ke dalam SKIP ( Sistem Informasi Kredit Program). Kemudian mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR dan perusahan penjamin sesuai daerah masing-masing ke dalam SIKP.
“Kami dari pihak bank pelaksana sangat berharap data dari SIKP yang diinput oleh OPD di masing-masing kabupaten dan kota di Bali, sehingga dapat kami pergunakan sebagai basis data UMKM yang terpercaya sebagai rujukan dalam penyaluran kredit yang benar – benar tepat sasaran dan efektif,” ujar Nyoman Sudharma didampingi Plt Direktur Kredit Ida Bagus Setia Yasa dan Kepala Divisi Kredit, IGA Citrawati.
UMKM sendiri, kata Nyoman Sudharma memiliki kontribusi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta penciptaan lapangan kerja,baik di daerah maupun nasional. “UMKM memiliki karakteristik unik dan strategis,” ujarnya.
Hal itu tidak lepas dari jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Menyerap banyak tenaga kerja, memiliki kemampuan k memanfaatkan bahan baku lokal serta mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau.“ Namun dalam posisi strategis tersebut, pada realitanya masih terdapat UMKM yang menghadapi banyak masalah dan hambatan mengembangkan usahanya.Masalah dan kendala bersifat klasik antara lain, permodalan, “ ujarnya. Untuk pemerataan dan penguatan modal itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan penyaluran KUR kepada UMKM.
Rapat koordinasi Bank BPD Bali dengan OPD se Bali disaksikan pihak Bank Indonesia yakni Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI ) Provinsi Bali dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.Keduanya adalah Kepala Divisi Advisory Kepala dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali (KPw BI Provinsi Bali) Azka Subhan A dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali- Nusra Rochman Pamungkas.
Selain mendukung program penyaluran KUR oleh Bank BPD Bali untuk pemerataan dan penguatan modal UMKM, keduanya mengapresiasi capaian Bank BPD Bali yang berhasil meraih penghargaan sebagai bank terbaik kedua penyalur KUR setelah BRI tahun 2018.”Hasil tak pernah mengkhianati usaha dan kerja keras,” puji Azka Subhan A.
Hal senada disampaikan Rocman Pamungkas. OJK, kata Rochman mendukung setiap upaya perluasan peran dan pemerataan pendanaan melalui KUR. Namun dia mengingatkan, penyaluran KUR tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, sukses menyalurkan KUR dengan capaian sudah 98 persen (dari Rp 550 miliar target KUR) sampai November lalu,Bank BPD Bali mendapat reward sebagai bank penyalur KUR terbaik kedua nasional setelah BRI, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. *k17
1
Komentar