Penambahan ATCS Terganjal Anggaran
Karena adanya pengurangan anggaran, maka penambahan tiga ATCS yang sedianya diusulkan pada tahun 2019 tak jadi direalisasikan.
Sistem Ganjil-Genap Sulit Dilaksanakan
MANGUPURA, NusaBali
Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap Rancangan APBD Badung tahun 2019 berdampak terhadap sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung, misalnya, harus rela menghapus sejumlah programnya karena tidak kecipratan dana.
Kepala Dishub Badung AAN Rai Yuda Darma, Kamis (13/12) menjelaskan, rasionalisasi anggaran tahun 2019 mendatang telah menyebabkan beberapa program terpaksa harus ditunda. Mengenai program apa-apa saja yang dicoret, Yuda Darma menyebut cukup banyak. Sebagian adalah masalah pemeliharaan, seperti pemeliharaan alat Area Traffic Control System (ATCS) dan rambu-rambu lalu lintas. “Beberapa usulan juga tidak bisa diusulkan, lantaran kekurangan anggaran. Contohan pengadaan tambahan alat ATCS,” ungkapnya.
Sejatinya, terang Yuda Darma, pemasangan ATCS saat ini sudah terpasang di 38 titik dari target keseluruhan 41 titik. Nah, karena adanya pengurangan anggaran praktis penambahan tiga ATCS yang sedianya diusulkan pada tahun 2019 tak jadi direalisasikan. “Untuk ATCS kita kurang alat, dari 41 baru terpasang 38. Tapi kita akan usulkan nanti di tahun 2020,” terangnya.
Padahal, menurutnya dengan mengoptimalkan pemasangan ATCS, dapat secara signifikan menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas. “Dengan ATCS ini mampu mengurangi kemacetan lalu lintas hingga 40 persen,” aku Yuda Darma.
Saat ditanya kemungkinan menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk menekan angka kemacetan lalu lintas, Yuda Darma menyatakan masih sulit menerapkan di Kabupaten Badung. Hal ini karena sifat masyarakat yang heterogen dan harus memikirkan aspek sosial budaya masyarakat. “Kebijakan kendaraan ganjil genap masih terbentur aspek sosilogis dan budaya masyarakat,” tegasnya.
Disamping itu, imbuhnya, program yang juga kena imbas dari rasionalisasi anggaran adalah penghapusan pemilihan duta untuk ke provinsi seperti pemilihan angkutan pelopor dan pemilihan sopir teladan. “Pemilihan duta seperti angkutan pelopot dan sopir teladan juga hilang,” kata Yuda Darma.
Begitu juga, angkutan siswa gratis. “Kajian sebenarnya sudah lengkap, bahkan sudah siap dilaksanakan tahun 2019 ini. Akan tetapi, karena tidak mendapat jatah anggaran, maka tidak bsia diusulkan tahun 2019. Kemungkinan kami akan mengusulkan untuk tahun 2020,” tandasnya.
Seperti diketahui, usulan pemberlakuan bus sekolah gratis untuk siswa sudah sejak lama diwacanakan. Bus sekolah gratis ini bisa memanfaatkan kendaraan pengumpan bus Trans Sarbagita yang kini tak lagi efektif. Pasalnya, tiap tahun tahun Badung menggelontorkan anggaran besar untuk bus pengumpan tersebut. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap Rancangan APBD Badung tahun 2019 berdampak terhadap sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung, misalnya, harus rela menghapus sejumlah programnya karena tidak kecipratan dana.
Kepala Dishub Badung AAN Rai Yuda Darma, Kamis (13/12) menjelaskan, rasionalisasi anggaran tahun 2019 mendatang telah menyebabkan beberapa program terpaksa harus ditunda. Mengenai program apa-apa saja yang dicoret, Yuda Darma menyebut cukup banyak. Sebagian adalah masalah pemeliharaan, seperti pemeliharaan alat Area Traffic Control System (ATCS) dan rambu-rambu lalu lintas. “Beberapa usulan juga tidak bisa diusulkan, lantaran kekurangan anggaran. Contohan pengadaan tambahan alat ATCS,” ungkapnya.
Sejatinya, terang Yuda Darma, pemasangan ATCS saat ini sudah terpasang di 38 titik dari target keseluruhan 41 titik. Nah, karena adanya pengurangan anggaran praktis penambahan tiga ATCS yang sedianya diusulkan pada tahun 2019 tak jadi direalisasikan. “Untuk ATCS kita kurang alat, dari 41 baru terpasang 38. Tapi kita akan usulkan nanti di tahun 2020,” terangnya.
Padahal, menurutnya dengan mengoptimalkan pemasangan ATCS, dapat secara signifikan menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas. “Dengan ATCS ini mampu mengurangi kemacetan lalu lintas hingga 40 persen,” aku Yuda Darma.
Saat ditanya kemungkinan menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk menekan angka kemacetan lalu lintas, Yuda Darma menyatakan masih sulit menerapkan di Kabupaten Badung. Hal ini karena sifat masyarakat yang heterogen dan harus memikirkan aspek sosial budaya masyarakat. “Kebijakan kendaraan ganjil genap masih terbentur aspek sosilogis dan budaya masyarakat,” tegasnya.
Disamping itu, imbuhnya, program yang juga kena imbas dari rasionalisasi anggaran adalah penghapusan pemilihan duta untuk ke provinsi seperti pemilihan angkutan pelopor dan pemilihan sopir teladan. “Pemilihan duta seperti angkutan pelopot dan sopir teladan juga hilang,” kata Yuda Darma.
Begitu juga, angkutan siswa gratis. “Kajian sebenarnya sudah lengkap, bahkan sudah siap dilaksanakan tahun 2019 ini. Akan tetapi, karena tidak mendapat jatah anggaran, maka tidak bsia diusulkan tahun 2019. Kemungkinan kami akan mengusulkan untuk tahun 2020,” tandasnya.
Seperti diketahui, usulan pemberlakuan bus sekolah gratis untuk siswa sudah sejak lama diwacanakan. Bus sekolah gratis ini bisa memanfaatkan kendaraan pengumpan bus Trans Sarbagita yang kini tak lagi efektif. Pasalnya, tiap tahun tahun Badung menggelontorkan anggaran besar untuk bus pengumpan tersebut. *asa
Komentar