Puluhan Perbekel Datangi BPKAD
Kami hanya perlu kepastian bahwa dana yang menjadi hak semua desa ini tak hangus.
Dana Bagi Hasil Pajak Tahap II Sulit Cair
GIANYAR, NusaBali
Sedikitnya 50 perbekel dari 64 perbekel di Kabupaten Gianyar mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Kamis (13/12) pukul 09.00 Wita. Mereka menanyakan ‘nasib’ dana Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap III dalam APBD Perubahan 2018, antara Rp 200 juta – Rp 300 juta per desa. Karena para perbekel ini pesimis dana BHP yang menjadi hak setiap desa ini bisa cair hingga akhir Desember 2018.
Kedatangan para perbekel dipandu Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Gde Susila ini dihadiri sejumlah sekdes karena perbekelnya tak bisa hadir. Mereka juga dipandu Kabid (Kepala Bidang) Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar, I Wayan Gede Subayasa. Mereka diterima oleh tiga kabid di BPKAD yakni Kabid Keuangan I Made Sudita, Kabid Pengelolaan Informasi dan Teknologi IGN Suasta, dan Kabid Penagihan dan Pelaporan Ni Wayan Parwati. Kepala BPKAD Gianyar I Wayan Ardana, tak ada di tempat karena sedang ada urusan ke Jakarta. Untuk diketahui, Wayan Ardana akan pensiun 31 Desember 2018.
Dalam pertemuan para perbekel dan pejabat BKAD itu terungkap, target BHP pada APBD Gianyar (induk) tahun 2018 Rp 53 miliar, dan di APBD Perubahan 2018 Rp 11 miliar sehingga total jadi Rp 64 miliar. Dalam ketentuan sistem anggaran, BHP ini adalah 10 persen dari target pajak daerah dan menjadi hak seluruh desa. Namun khususnya BHP tahap III atau BHP dari APBD Perubahan Tahun 2018 senilai Rp 11 miliar, yang semestinya cair Oktober – Desember 2018, sulit cair. Kesulitan ini karena BPKAD harus mungut pajak daerah senilai Rp 110 miliar untuk meraih BHP Rp 11 miliar atau 10 persennya. Sedangkan untuk penagihan pajak daerah sejumlah itu hingga dua minggu ke depan pada Desember 2018, amat mendesak dan sulit tercapai. Penyebabnya antara lain, karena Desember ini banyak hari libur baik Natal, Tahun Baru 2019, Galungan dan Kuningan.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar sejam. Usai memandu para perbekel, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Gde Susila mengatakan, kedatangan para perbekel ini untuk minta kepastian pencairan dana BHP tahap III yang belum cair sampai jelang Desember 2018 ini. ‘’Kami hanya perlu kepastian bahwa dana yang menjadi hak semua desa ini tak hangus,’’ jelasnya.
Usai memandu para perbekel, Kabid Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) I Wayan Gede Subayasa mengatakan, pihak PMD sebelumnya telah menjelaskan kepada para perbekel tentang kondisi dana BHP ini. Namun para perbekel ngotot minta kejelasan langsung dari pihak BPKAD. Kengototan para perbekel ini karena APBDes masing-masing terlanjur mencantumkan kegiatan yang salah satu sumber dananya dari BHP.
Dalam pertemuan para kabid dengan para perbekel, lanjut Subayasa, jika dana BHP ini belum juga bisa cair sampai akhir Desember 2018, maka akan dapat menjadi pos sisa lebih perhitungan tahun lalu atau masuk piutang desa. Atas kondisi itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pergeseran kegiatan APBDes yang berbiaya dari BHP APBD Perubahan 2018, digeser ke APBDes 2019 bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengatakan telah menghubungi pihak BPKAD terkait persoalan itu. ‘’Saya sudah suruh BPKAD menyiapkan kajian. Kami akan cairkan dana BHP yang belum memenuhi target 100 persen itu. Karena anggarannya tak banyak, hanya Rp 6,4 miliar,’’ jelasnya. Bupati Mahayastra meyakinkan, sampai 31 Desember 2018 agar ada peningkatan pajak daerah dan retribusi sehingga BHP untuk semua desa bisa kelar.*lsa
GIANYAR, NusaBali
Sedikitnya 50 perbekel dari 64 perbekel di Kabupaten Gianyar mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Kamis (13/12) pukul 09.00 Wita. Mereka menanyakan ‘nasib’ dana Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap III dalam APBD Perubahan 2018, antara Rp 200 juta – Rp 300 juta per desa. Karena para perbekel ini pesimis dana BHP yang menjadi hak setiap desa ini bisa cair hingga akhir Desember 2018.
Kedatangan para perbekel dipandu Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Gde Susila ini dihadiri sejumlah sekdes karena perbekelnya tak bisa hadir. Mereka juga dipandu Kabid (Kepala Bidang) Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar, I Wayan Gede Subayasa. Mereka diterima oleh tiga kabid di BPKAD yakni Kabid Keuangan I Made Sudita, Kabid Pengelolaan Informasi dan Teknologi IGN Suasta, dan Kabid Penagihan dan Pelaporan Ni Wayan Parwati. Kepala BPKAD Gianyar I Wayan Ardana, tak ada di tempat karena sedang ada urusan ke Jakarta. Untuk diketahui, Wayan Ardana akan pensiun 31 Desember 2018.
Dalam pertemuan para perbekel dan pejabat BKAD itu terungkap, target BHP pada APBD Gianyar (induk) tahun 2018 Rp 53 miliar, dan di APBD Perubahan 2018 Rp 11 miliar sehingga total jadi Rp 64 miliar. Dalam ketentuan sistem anggaran, BHP ini adalah 10 persen dari target pajak daerah dan menjadi hak seluruh desa. Namun khususnya BHP tahap III atau BHP dari APBD Perubahan Tahun 2018 senilai Rp 11 miliar, yang semestinya cair Oktober – Desember 2018, sulit cair. Kesulitan ini karena BPKAD harus mungut pajak daerah senilai Rp 110 miliar untuk meraih BHP Rp 11 miliar atau 10 persennya. Sedangkan untuk penagihan pajak daerah sejumlah itu hingga dua minggu ke depan pada Desember 2018, amat mendesak dan sulit tercapai. Penyebabnya antara lain, karena Desember ini banyak hari libur baik Natal, Tahun Baru 2019, Galungan dan Kuningan.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar sejam. Usai memandu para perbekel, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Gde Susila mengatakan, kedatangan para perbekel ini untuk minta kepastian pencairan dana BHP tahap III yang belum cair sampai jelang Desember 2018 ini. ‘’Kami hanya perlu kepastian bahwa dana yang menjadi hak semua desa ini tak hangus,’’ jelasnya.
Usai memandu para perbekel, Kabid Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) I Wayan Gede Subayasa mengatakan, pihak PMD sebelumnya telah menjelaskan kepada para perbekel tentang kondisi dana BHP ini. Namun para perbekel ngotot minta kejelasan langsung dari pihak BPKAD. Kengototan para perbekel ini karena APBDes masing-masing terlanjur mencantumkan kegiatan yang salah satu sumber dananya dari BHP.
Dalam pertemuan para kabid dengan para perbekel, lanjut Subayasa, jika dana BHP ini belum juga bisa cair sampai akhir Desember 2018, maka akan dapat menjadi pos sisa lebih perhitungan tahun lalu atau masuk piutang desa. Atas kondisi itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pergeseran kegiatan APBDes yang berbiaya dari BHP APBD Perubahan 2018, digeser ke APBDes 2019 bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengatakan telah menghubungi pihak BPKAD terkait persoalan itu. ‘’Saya sudah suruh BPKAD menyiapkan kajian. Kami akan cairkan dana BHP yang belum memenuhi target 100 persen itu. Karena anggarannya tak banyak, hanya Rp 6,4 miliar,’’ jelasnya. Bupati Mahayastra meyakinkan, sampai 31 Desember 2018 agar ada peningkatan pajak daerah dan retribusi sehingga BHP untuk semua desa bisa kelar.*lsa
Komentar